Pages

Senin, 22 Februari 2010

Chord Shaggy Dog Sayidan
Author : b4y_4ev3r
[Intro] G C D 2x
G
Hei coba kawan dengarlah ku punya c'rita
C D G
Tempat biasa ku berbagi rasa
G
suka duka tinggi bersama
C D G
di gang gelap dibalik ramainya jogja

[ref#1]
G C D G
mari sini berkumpul kawan
G C D G
dansa dansa sambil tertawa
--------
G
bila kau datang dari selatan
C D G
langsung saja menuju Gondomanan
G
belok kanan sebelum perempatan
C D G
teman teman riang menunggu di sayidan
---------
[reff#2]
G
disayidan di jalanan
C D G
angkat s'kali lagi gelasmu kawan
G
di sayidan di jalanan
C D G
tuangkan air kedamaian

[musik]G C D 2x
G
jangan kau takut pada gelap malam
C D G
bulan dan bintang semuanya teman
G
tembok tua tikus tikus liar
C D G
iringi langkah kita menembus malam

[reff#1]
C D G
Read More..

Senin, 15 Februari 2010



Flatland is a freestyle BMX riding style performed on smooth flat surfaces that do not include any ramps, jumps, or grindrails. It is sometimes described as a form of artistic cycling with a blend of breakdancing.

Flatland occupies a position somewhat removed from the rest of freestyle BMX. People who ride in the above disciplines will generally take part in at least one of the others, but flatlanders tend to only ride flatland. They are often very dedicated, and will spend several hours a day perfecting their techniques.

Flatland also differs from the others in that the terrain used is nothing but a smooth, flat surface. Tricks are performed by spinning and balancing on the bike in a variety of unexpected positions. Riders almost always use either knurled/grip taped aluminum or plastic pegs to stand on to manipulate the bike into even stranger positions.

Flatland bikes typically have a shorter wheelbase than other freestyle bikes. This shorter wheelbase requires less effort to make the bike spin or to position the bike on one wheel. One of the primary reasons flatlanders often ride only flatland is the decreased stability of using their shorter bikes on ramps, dirt and street.

A variety of options is commonly found on flatland bikes. The most unifying feature of flatland bikes is the use of four pegs, one on the end of each wheel axle. Flatlanders will choose to run a front brake (or a dual front brake; one front brake with two brake levers using one brake cable), front and rear brakes, or no brakes at all, depending on stylistic preference.
Read More..

Jumat, 12 Februari 2010

Kimia Industri

Definisi Kimia Industri
Kimia Industri mencakup hal yang cukup luas. Pada bagian ini akan diperkenalkan mengenai Kimia Industri, yang akan dimulai berdasarkan akar katanya, yaitu Kimia dan Industri. Selanjutnya pada sub bab selanjutnya akan dibahas mengenai sistem manajemen dalam suatu industri, khususnya industri besar dimana pada bagian ini akan terlihat pembagian pelaksanaan tugas mulai dari tingkat pelaksana yang dalam hal ini diduduki oleh seseorang dengan klasifikasi pendidikan minimal Sekolah Menengah Kejuruan Teknik / STM sampai dengan tingkat manajer puncak dengan klasifikasi pendidikan minimal sarjana. Dengan demikian diharapkan dapat sebagai gambaran kompetensi yang diperlukan apabila seseorang bekerja pada bidang industri kimia.
Pengenalan tentang “Kimia-Industri” diawali dengan pembahasan berdasarkan asal katanya, yang dimulai dari kata “Industri” dan dilanjutkan dengan kata “Kimia”. Kata Industri merupakan suatu proses yang mengubah bahan-baku menjadi produk yang berguna atau mempunyai nilai-tambah, serta produk tersebut dapat digunakan secara langsung oleh konsumen sebagai pengguna akhir dan produk tersebut disebut dengan “produk-akhir”, selain itu produk dari industri tersebut dapat juga digunakan sebagai bahan baku oleh industri lain, yang disebut juga sebagai “produk-antara”. Kata produk dalam Kimia Industri tentunya melibatkan Industri yang menghasilkan zat kimia. Sedangkan bahan baku yang diproses dalam industri tersebut dapat diperoleh melalui proses penambangan, petrokimia, pertanian atau sumber-sumber lain. Hubungan antara bahan-baku dengan produk baik produk-akhir maupun produk-antara dapat dilihat pada gambar 1.1, dimana produk yangdihasilkan dari industri merupakan produk yang diperlukan oleh manusia dalam hal ini produk tersebut mempunyai nilai tambah.

Sedangkan kata “kimia” dapat diartikan sebagai suatu proses dimana sebelum dan sesudah proses terjadi perubahan “identitas kimia” yang ditandai dengan perubahan unsur-unsur penyusunnya dan atau perubahan massa molekulnya ataupun struktur molekulnya, dimana proses tersebut pada umumnya disebut dengan “reaksi-kimia”. Bahan sebelum terjadinya proses reaksi kimia disebut dengan “reaktan”, hasil dari reaksi kimia tersebut disebut dengan “produk”, sedangkan proses reaksi-kimia yang memisahkan sebelum dan sesudah proses menggunakan simbol panah, sebagai contoh proses reaksi kimia pada persamaan [1.1] berikut:

Pada persamaan [1.1], terjadi perubahan “identitas-kimia” dari reaktan cumene menjadi produk benzene dan propylene. Perubahan identitas kimia tersebut ditandai dengan berubahnya rumus molekul yang akan diikuti dengan perubahan Berat Molekulnya. Reaksi-kimia atau perubahan identitas kimia seperti pada reaksi [1.1] disebut dengan proses dekomposisi yaitu perubahan reaktan menjadi produk yang rumus molekul lebih sederhana. Kebalikan dari proses dekomposisi adalah kombinasi yaitu penggabungan reaktan menjadi produk dengan berat molekul yang lebih besar, jadi dalam hal ini, cumene sebagai produk, didapat dengan jalan mereaksikan Benzene dan Propylene.
Akan tetapi ada juga perubahan identitas-kimia yang tidak diikuti dengan perubahan Berat Molekul, sebagaimana yang terjadi pada persamaan reaksi [1.2].

Pada reaksi persamaan [1.2] tidak terjadi perubahan berat molekul, akan tetapi terjadi perubahan konfigurasi dari molekulnya.
Peristiwa perubahan identitas-kimia atau reaksi kimia dapat terjadi pada kondisi fisis tertentu, misalnya suhu, tekanan ataupun pada fasa tertentu. Sebagai contoh proses pembuatan asam nitrat secara komersial dilaksanakan dari Oksida Nitrik (NO), sebagai bahan-baku, bahan-baku tersebut diproduksi dari oksidasi amonia pada fase gas, dengan reaksi sebagai mana ditunjukkan pada persamaan [1.3].

Kondisi operasi reaktan masuk pada reaktor (alat yang merupakan tempat terjadi reaksi kimia) pada tekanan 8,2 atm dan suhu 227oC dengan komposisi 15% mol amonia pada udara. Apabila kondisi operasi tidak memenuhi, maka reaksi tidak akan terjadi. Sedangkan keadaan mula-mula dari udara sebagai bahan baku atau reaktan pada persamaan [1.3] berada pada kondisi tekanan 1 atm dan suhu kamar (sekitar 27oC). Oleh karenanya, sebelum masuk (umpan) pada reaktor, maka udara harus diubah kondisi operasinya dulu dengan jalan menaikkan suhu dan tekanannya sehingga sesuai dengan kondisi operasi yang diperlukan untuk reaksi, yaitu 8,2 atm dan 227oC. Perubahan kondisi operasi ini dikatagorikan dengan “perubahan kondisi-fisis”. Dimana perubahan kondisi fisis ini tidak terjadi perubahan identitas kimia. Untuk merubah kondisi-fisis dari suatu bahan (zat) diperlukan peralatan (equipment), seperti peralatan “penukar-kalor” (heat exchanger) yang digunakan untuk merubah suhu, “kompresor” alat untuk menaikkan tekanan material fase gas dan lain-lain yang dibahas lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.
Karena luasnya yang harus ditangani dalam bidang Kimia Industri, kemudian beberapa guru besar dibidang Teknik Kimia dari Massachusetts Institute of Technology yang bekerja dibidang Industri pada tahun 1910 mengelompokan bidang ini menjadi dua bagian besar, yaitu “Satuan-Proses” (Unit Process) dan “Satuan-Operasi” (Unit Operation), (Shreve, 1967). Permasalahan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan yang bersifat fisika dalam Industri Kimia dikatagorikan dalam “Satuan-Operasi”, sedangkan perubahan yang bersifat kimia dimasukkan dalam kelompok “Satuan-Proses”.
Read More..

Teknik Riset Operasional

BAHAN KULIAH RISET OPERASIONAL
BAB I. PENDAHULUAN


1. Pengertian Riset Operasi
Riset Operasi adalah metode untuk memformulasikan dan merumuskan
permasalahan sehari-hari baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial maupun bidang
lainnya ke dalam pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal.

2. Pemodelan Matematis
Bagian terpenting dari Riset Operasi adalah bagaimana menerjemahkan
permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis. Faktor-faktor yang
mempengaruhi pemodelan harus disederhanakan dan apabila ada data yang
kurang, kekurangan tersebut dapat diasumsikan atau diisi dengan pendekatan yang
bersifat rasional. Dalam Riset Operasi diperlukan ketajaman berpikir dan logika.
Untuk mendapatkan solusi yang optimal dan memudahkan kita mendapatkan
hasil, kita dapat menggunakan komputer. Software yang dapat digunakan antara
lain: LINDO (Linear, Interactive and Discrete Optimizer) dan POM For
Windows.

BAB II. PROGRAM LINEAR

Program linear adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk
menyelesaikan masalah optimisasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan
fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input.
Hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu tujuan penyelesaian
masalah dan apa penyebab masalah tersebut.
Dua macam fungsi Program Linear:
♦ Fungsi tujuan : mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah
♦ Fungsi kendala : untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut.
1. Masalah Maksimisasi
Maksimisasi dapat berupa memaksimalkan keuntungan atau hasil.
Contoh:
PT LAQUNATEKSTIL memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi 2
jenis produk, yaitu kain sutera dan kain wol. Untuk memproduksi kedua
produk diperlukan bahan baku benang sutera, bahan baku benang wol dan
tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutera adalah 60 kg per hari,
benang wol 30 kg per hari dan tenaga kerja 40 jam per hari. Kebutuhan setiap
unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel
berikut:

Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar Rp 40 juta untuk kain
sutera dan Rp 30 juta untuk kain wol. Masalahnya adalah bagaimana
menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari
agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal.
Langkah-langkah:
• Tentukan variabel
X1=kain sutera
X2=kain wol
• Fungsi tujuan
Zmax= 40X1 + 30X2
• Fungsi kendala / batasan
1. 2X1 + 3X2 ≤ 60 (benang sutera)
2. 2X2 ≤ 30 (benang wol)
3. 2X1 + X2 ≤ 40 (tenaga kerja)
• Membuat grafik
1. 2X1 + 3 X 2=60
X1=0, X2 =60/3 = 20
X2=0, X1= 60/2 = 30
2. 2X2 ≤ 30
X2=15
3. 2X1 + X2 ≤ 40
X1=0, X2 = 40
X2=0, X1= 40/2 = 20

Cara mendapatkan solusi optimal:
1. Dengan mencari nilai Z setiap titik ekstrim.
Titik A
X1=0, X2=0
masukkan nilai X1 dan X2 ke Z
Z = 40 . 0 + 30 . 0 = 0
Titik B
X1=20, X2=0
masukkan nilai X1 dan X2 ke Z
Z = 40 . 20 + 30 . 0 = 800
Titik C
Mencari titik potong (1) dan (3)
2X1 + 3X2 = 60
2X1 + X2 = 40
2X2=20 X2=10
Masukkan X2 ke kendala (1)
2X1 + 3X2 = 60
2X1 + 3 . 10 = 60
2X1 + 30 = 60
2X1 = 30 X1 = 15
masukkan nilai X1 dan X2 ke Z
40X1 + 30X2 = 40 . 15 + 30 . 10 = 600 + 300 = 900 (optimal)
Titik D
2X2 = 30
X2 = 15
masukkan X2 ke kendala (1)
2X1 + 3 . 15 = 60
2X1 + 45 = 60
2X1 = 15 X1 = 7,5
masukkan nilai X1 dan X2 ke Z

Z = 40 . 7,5 + 30 . 15 = 300 + 450 = 750
Titik E
X2 = 15
X1 = 0
masukkan nilai X1 dan X2 ke Z
Z = 40 . 0 + 30 .15 = 450
Kesimpulan :
untuk memperoleh keuntungan optimal, maka X1 = 15 dan X2 = 10 dengan
keuntungan sebesar Rp 900 juta.
2. Dengan cara menggeser garis fungsi tujuan.
Solusi optimal akan tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah
feasible (daerah yang diliputi oleh semua kendala) yang terjauh dari titik origin.
Pada gambar, solusi optimal tercapai pada titik C yaitu persilangan garis kendala
(1) dan (3).
Titik C
Mencari titik potong (1) dan (3)
2X1 + 3X2 = 60
2X1 + X2 = 40
2X2=20
X2=10
Masukkan X2 ke kendala (1)
2X1 + 3X2 = 60
2X1 + 3 . 10 = 60
2X1 + 30 = 60
2X1 = 30 X1 = 15
masukkan nilai X1 dan X2 ke Z
40X1 + 30X2 = 40 . 15 + 30 . 10 = 600 + 300 = 900


BAHAN KULIAH RISET OPERASIONAL
TEK INFORMATIKA UPN YOGYAKARTA
BAMBANG YUWONO
9
2 . Masalah Minimisasi
Minimisasi dapat berupa meminimumkan biaya produksi. Solusi optimal tercapai
pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah fasible yang terdekat dengan
titik origin.
Contoh :
Perusahaan makanan ROYAL merencanakan untuk membuat dua jenis makanan
yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung
vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly
paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan
protein dalam setiap jenis makanan:
Jenis makanan Vitamin (unit) Protein (unit) Biaya per unit
(ribu rupiah)
Royal Bee 2 2 100
Royal Jelly 1 3 80
minimum kebutuhan 8 12
Bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan
biaya produksi.
Langkah – langkah:
1. Tentukan variabel
X1 = Royal Bee
X2 = Royal Jelly
2. Fungsi tujuan
Zmin = 100X1 + 80X2
3. Fungsi kendala
1) 2X1 + X2 ≥ 8 (vitamin)
2) 2X1 + 3X2 ≥ 12 (protein)
3) X1 ≥ 2
4) X2 ≥1
4. Membuat grafik
1) 2X1 + X2 = 8
X1 = 0, X2 = 8
X2 = 0, X1 = 4
2) 2X1 + 3X2 = 12
X1 = 0, X2 = 4
X2 = 0, X1 = 6
3) X1 = 2
4) X2 = 1
Solusi optimal tercapai pada titik B (terdekat dengan titik origin), yaitu
persilangan garis kendala (1) dan (2).
2X1 + X2 = 8
2X1 + 3X2 = 12
-2X2 = -4 X2 = 2
masukkan X2 ke kendala (1)
2X1 + X2 = 8
2X1 + 2 = 8
2 X1 = 6 X1 = 3
masukkan nilai X1 dan X2 ke Z
Z min = 100X1 + 80X2 = 100 . 3 + 80 . 2 = 300 + 160 = 460

BAB III. METODE SIMPLEX

Metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan linear program yang memilki
variabel keputusan yang cukup besar atau lebih dari dua, maka untuk
menyelesaikannya digunakan Metode Simplex.
Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, antara lain:
1. Nilai kanan (NK / RHS) fungsi tujuan harus nol (0).
2. Nilai kanan (RHS) fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai
tersebut harus dikalikan –1.
3. Fungsi kendala dengan tanda “≤” harus diubah ke bentuk “=” dengan
menambahkan variabel slack/surplus. Variabel slack/surplus disebut juga
variabel dasar.
4. Fungsi kendala dengan tanda “≥” diubah ke bentuk “≤” dengan cara
mengalikan dengan –1, lalu diubah ke bentuk persamaan dengan
ditambahkan variabel slack. Kemudian karena RHS-nya negatif, dikalikan
lagi dengan –1 dan ditambah artificial variabel (M).
5. Fungsi kendala dengan tanda “=” harus ditambah artificial variabel (M).
Pembuatan Tabel Simplex
Contoh soal:
Z = 3X1 + 5X2
Kendala:
1) 2X1 ≤ 8
2) 3X2 ≤ 15
3) 6X1 + 5X2 ≤ 30
Langkah-langkah:
1. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala (lihat beberapa ketentuan yang
harus diperhatikan di atas!)
Fungsi tujuan
Z = 3X1 + 5X2 => Z - 3X1 - 5X2 = 0
Fungsi kendala
1) 2X1 ≤ 8 => 2X1 + X3 = 8
2) 3X2 ≤ 15 => 3X2 + X4 = 15
3) 6X1 + 5X2 ≤ 30 => 6X1 + 5X2 + X5 = 30
(X3, X4 dan X5 adalah variabel slack)
2. Menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel
Var.Dsr Z X1 X2 X3 X4 X5 NK index
Z 1 -3 -5 0 0 0 0
X3 0 2 0 1 0 0 8
X4 0 0 3 0 1 0 15
X5 0 6 5 0 0 1 30

3. Memilih kolom kunci
Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai
negatif dengan angka terbesar.
Var.Dsr Z X1 X2 X3 X4 X5 NK index
Z 1 -3 -5 0 0 0 0
X3 0 2 0 1 0 0 8
X4 0 0 3 0 1 0 15
X5 0 6 5 0 0 1 30

4. Memilih baris kunci
Nilai kanan (NK)
Nilai kolom kunci
Baris kunci adalah baris yang mempunyai index terkecil
Var.Dsr Z X1 X2 X3 X4 X5 NK index
Z 1 -3 -5 0 0 0 0
X3 0 2 0 1 0 0 8 ~
X4 0 0 3 0 1 0 15 5
X5 0 6 5 0 0 1 30 6
Index =
angka kunci koef angka kolom kunci
5. Mengubah nilai-nilai baris kunci
=> dengan cara membaginya dengan angka kunci
Baris baru kunci = baris kunci : angka kunci
sehingga tabel menjadi seperti berikut:
Var.Dsr Z X1 X2 X3 X4 X5 NK index
Z 1 -3 -5 0 0 0 0
X3 0 2 0 1 0 0 8 ~
X2 0 0 1 0 1/3 0 5 5
X5 0 6 5 0 0 1 30 6

6. Mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci
(selain baris kunci) = 0
Baris baru = baris lama – (koefisien angka kolom kunci x nilai baris
baru kunci)
Baris Z
Baris lama [ -3 -5 0 0 0 0 ]
NBBK -5 [ 0 1 0 1/3 0 5 ]
Baris baru -3 0 0 5/3 0 25
Baris X3
Baris lama [ 2 0 1 0 0 8 ]
NBBK 0 [ 0 1 0 1/3 0 5 ]
Baris baru 2 0 1 0 0 8
Baris X5
Baris lama [ 6 5 0 0 1 30 ]
NBBK 5 [ 0 1 0 1/3 0 5 ]
Baris baru 6 0 0 -5/3 1 5

Masukkan nilai di atas ke dalam tabel, sehingga tabel menjadi seperti berikut:
Var.Dsr Z X1 X2 X3 X4 X5 NK index
Z 1 -3 0 0 5/3 0 25
X3 0 2 0 1 0 0 8
X2 0 0 1 0 1/3 0 5
X5 0 6 0 0 -5/3 1 5

7. Melanjutkan perbaikan-perbaikan (langkah 3-6) sampai baris Z tidak ada
nilai negatif
Var.Dsr Z X1 X2 X3 X4 X5 NK index
Z 1 -3 0 0 5/3 0 25
X3 0 2 0 1 0 0 8 4
X2 0 0 1 0 1/3 0 5 ~
X5 0 6 0 0 -5/3 1 5 5/6

Z 1 0 0 0 5/6 1/2 27½ Zmax
X3 0 0 0 1 5/9 -1/3 6 1/3
X2 0 0 1 0 1/3 0 5
X1 0 1 0 0 -5/18 1/6 5/6

Diperoleh hasil: X1 = 5/6 , X2 = 5, Zmax = 27 ½

SOAL LATIHAN
1. Selesaikan linear program berikut ini dengan metode Simplex
Maksimumkan Z = 400X1 + 300X2
Fungsi kendala/ batasan:
1) 4X1 + 6X2 ≤ 1200
2) 4X1 + 2X2 ≤ 800
3) X1 ≤ 250
4) X2 ≤ 300
PENYIMPANGAN - PENYIMPANGAN BENTUK STANDAR
1. Fungsi batasan dengan tanda sama dengan (=)
=> ditambah dengan variabel buatan
Contoh :
Fungsi kendala:
1) 2X1 ≤ 8 => 2X1 +X3 = 8
2) 3X2 ≤ 15 => 3X2 +X4 = 15
3) 6X1 + 5X2 = 30 => 6X1 + 5X2 + X5 = 30
Fungsi tujuan:
Z = 3X1 + 5X2 => Z – 3X1 – 5X2 + MX5 = 0
Nilai setiap variabel dasar (X5) harus sebesar 0, sehingga fungsi tujuan harus
dikurangi dengan M dikalikan dengan baris batasan yang bersangkutan (3). Nilai
baris Z sebagai berikut:
[ -3 -5 0 0 M , 0 ]
M [ 6 5 0 0 1 , 30]
(-6M-3) (-5M-5) 0 0 0 -30M
Tabel:
Var.Dsr Z X1 X2 X3 X4 X5 NK index
Z 1 -6M-3 -5M-5 0 0 0 -30M
X3 0 2 0 1 0 0 8 4
X4 0 0 3 0 1 0 15 ~
X5 0 6 5 0 0 1 30
VD Z X1 X2 X3 X4 X5 NK index
Z 1 0 -5M-5 3M+3/2 0 0 -6M+12
X1 0 1 0 1/2 0 0 4 ~
X4 0 0 3 0 1 0 15 5
X5 0 0 5 -3 0 1 6 6/5

Z 1 0 0 -3/2 0 M+1 18
X1 0 1 0 ½ 0 0 4 8
X4 0 0 0 9/5 1 -3/5 19/3 5/27
X2 0 0 1 -3/5 0 1/5 6/5 -2

Z 1 0 0 0 5/6 M+1/2 27 ½ max
X1 0 1 0 0 -5/18 1/6 5/6
X3 0 0 0 1 5/9 -1/3 6 1/3
X2 0 0 1 0 1/3 0 5

Diperoleh hasil : X1 = 5/6, X2 = 5 dan Zmax = 27 ½
2. Fungsi tujuan : Minimisasi
Soal minimisasi harus diubah menjadi maksimisasi dengan cara mengganti tanda
positif dan negatif pada fungsi tujuan.
Contoh:
Minimumkan Z = 3X1 + 5X2
Fungsi batasan: 1) 2X1 = 8
2) 3X2 ≤ 15
3) 6X1 + 5X2 ≥ 30
Penyelesaian:
Fungsi batasan: 1) 2X1 + X3 = 8
2) 3X2 + X4 = 15
3) 6X1 + 5X2 -X5 + X6 = 30
Fungsi tujuan menjadi:
maksimumkan (-Z) = -3X1 – 5X2 –MX3 – MX6
diubah menjadi fungsi implisit => -Z + 3X1 + 5X2 + MX3 + MX6 = 0
Nilai – nilai variabel dasar (X3 dan X6 ) harus = 0, maka:
[ 3 5 M 0 0 M , 0 ]
-M [ 2 0 1 0 0 0 , 8 ]
-M [ 6 5 0 0 -1 1 , 30 ]
(-8M+3) (-5M+5) 0 0 M 0 , -38M

Tabel:
VD Z X1 X2 X3 X4 X5 X6 NK index
Z -1 -8M+3 -5M+5 0 0 0 0 -38M
X3 0 2 0 1 0 0 0 8 4
X4 0 0 3 0 1 0 0 15
X6 0 6 -5 0 0 -1 1 30 5

Z -1 3 -5M+5 4M-3/2 0 M 0 -6M-12
X1 0 1 0 ½ 0 0 0 4
X4 0 0 3 0 1 0 0 15 5
X6 0 0 5 -3 0 -1 1 6 6/5

Z -1 0 0 M+3/2 0 1 M+1 -18 min
X1 0 1 0 ½ 0 0 0 4
X4 0 0 1 9/5 1 3/5 -3/5 5 2/5
X2 0 0 1 -3/5 0 -1/5 1/5 6/5

(karena –Z= -18, maka Z=18)
Penyelesaian optimal: X1 = 4, X2 = 6/5 dan Zmin = 18 +

BAB III. DUALITAS
Dalam sebuah pemodelan Pemrograman Linear, terdapat dua konsep yang saling
berlawanan. Konsep yang pertama kita sebut Primal dan yang kedua Dual.Bentuk
Dual adalah kebalikan dari bentuk Primal. Hubungan Primal dan Dual sebagai
berikut:
Masalah Primal (atau Dual) Masalah Dual (atau Primal)
Koefisien fungsi tujuan ……………… Nilai kanan fungsi batasan
Maksimumkan Z (atau Y) …………... Minimumkan Y (atau Z)
Batasan i …………………………….. Variabel yi (atau xi)
Bentuk ≤ …………………………….. yi ≥ 0
Bentuk = …………………………….. yi ≥ dihilangkan
Variabel Xj ………………………….. Batasan j
Xj ≥ 0 ………………………………... Bentuk ≥
Xj ≥ 0 dihilangkan …………………... Bentuk =

Contoh 1:
Primal
Minimumkan Z = 5X1 + 2X2 + X3

Fungsi batasan: 1) 2X1 + 3X2 + X3 ≥ 20
2) 6X1 + 8X2 + 5X3 ≥ 30
3) 7X1 + X2 + 3X3 ≥ 40
X1 , X2 , X3 ≥ 0
Dual
Maksimumkan Y= 20 y1 + 30 y2 + 40 y3

Fungsi batasan: 1) 2y1 + 6y2 + 7y3 ≤ 5
2) 3y1 + 8y2 + y3 ≤ 2
3) y1 + 5y2 + 3y3 ≤ 1
y1, y2, y3 ≥ 0
Contoh 2 :
Primal
Minimumkan Z = 2X1 + X2
Fungsi batasan: 1) X1 + 5X2 ≤ 10
2) X1 + 3X2 ≤ 6
3) 2X1 + 2X2 ≤ 8
X1, X2 ≥ 0
Dual
Maksimumkan Y = 10 y1 + 6y2 + 8y3
Fungsi batasan : 1) y1 + y2 + 2y3 ≥ 2
2) 5y1 + 3y2 + 2y3 ≥ 1
y1, y2 ≥ 0
BAB IV. MASALAH PENUGASAN (ASSIGNMENT PROBLEM)

Salah satu metode yang digunakan untuk Penugasan adalah Metode Hungarian.
Pada Metode Hungarian, jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama
persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Setiap sumber harus
ditugaskan hanya untuk satu tugas. Jadi, masalah penugasan akan mencakup
sejumlah n sumber yang mempunyai n tugas, sehingga ada n! (n faktorial)
kemungkinan. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dalam bentuk matriks
segi empat, dimana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-
kolomnya menunjukkan tugas-tugas.
1. Masalah Minimisasi
Contoh:
Sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan
oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang
berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan berbeda-beda. Setiap karyawan
mempunyai tingkat ketrampilan, pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan
serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang
sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Tabel biaya sebagai
berikut:
pekerjaan
karyawan
I II III IV
Raihan Rp 150 Rp 200 Rp 180 Rp 220
Hamdan Rp 140 Rp 160 Rp 210 Rp 170
Hasan Rp 250 Rp 200 Rp 230 Rp 200
Dzakwan Rp 170 Rp 180 Rp 180 Rp 160

Masalahnya adalah bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk
menyelesaikan keempat pekerjaan agar total biaya pekerjaan minimum.
Langkah-langkah:
1. Menyusun tabel biaya seperti tabel di atas.
2. Melakukan pengurangan baris, dengan cara:
a. memilih biaya terkecil setiap baris
3. Melakukan pengurangan kolom
Berdasarkan hasil tabel langkah 2, pilih biaya terkecil setiap kolom untuk
mengurangi seluruh biaya dalam kolom-kolom tersebut. Pada contoh di atas hanya
dilakukan pada kolom III karena semua kolom lainnya telah mempunyai elemen
yang bernilai nol (0). Jika langkah kedua telah menghasilkan paling sedikit satu
nilai nol pada setiap kolom, maka langkah ketiga dapat dihilangkan. Berikut
matrix total opportunity cost, dimana setiap baris dan kolom terdapat paling
sedikit satu nilai nol.
Tabel total opportunity cost matrix
pekerjaan
karyawan
I II III IV
Raihan 0 50 (30-20)=10 70
Hamdan 0 20 (70-20)=50 30
Hasan 50 0 (30-20)=10 0
Dzakwan 10 20 (20-20)=0 0

4. Membentuk penugasan optimum
Prosedur praktis untuk melakukan test optimalisasi adalah dengan menarik
sejumlah minimum garis horisontal dan/ atau vertikal untuk meliputi seluruh
elemen bernilai nol dalam total opportunity cost matrix. Jika jumlah garis sama
dengan jumlah baris/ kolom maka penugasan telah optimal. Jika tidak maka harus
direvisi
5. Melakukan revisi tabel
a. Untuk merevisi total opportunity cost, pilih angka terkecil yang tidak
terliput (dilewati) garis. (pada contoh di atas = 10)
b. Kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil (10)
c. Tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka
terkecil (10) yaitu (50) pada Hasan dan (10) pada Dzakwan.
d. Kembali ke langkah 4
Revised matrix:
pekerjaan
karyawan
I II III IV
Raihan 0 40 0 60
Hamdan 0 10 40 20
Hasan 60 0 10 0
Dzakwan 20 20 0 0

Berikut tabel penugasannya

Penugasan Biaya
Raihan - III
Hamdan - I
Hasan - II
Dzakwan - IV
Rp 180
Rp 140
Rp 200
Rp 160
Rp 680

2. Jumlah Pekerjaan Tidak Sama Dengan Jumlah Karyawan
Bila jumlah pekerjaan lebih besar dari jumlah karyawan, maka harus ditambahkan
karyawan semu (dummy worker). Biaya semu sama dengan nol karena tidak akan
terjadi biaya bila suatu pekerjaan ditugaskan ke karyawan semu. Bila jumlah
karyawan lebih banyak daripada pekerjaan, maka ditambahkan pekerjaan semu

BAB V. METODE TRANSPORTASI

Metode Transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur
distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-
tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah . Alokasi
produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya
alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda.
Tabel awal dapat dibuat dengan dua metode, yaitu:
1. Metode North West Corner (NWC) => dari pojok kiri atas ke pojok
kanan bawah
Kelemahan : tidak memperhitungkan besarnya biaya sehingga kurang
efisien.
2. Metode biaya terkecil => mencari dan memenuhi yang biayanya terkecil
dulu. Lebih efisien dibanding metode NWC.

Setelah tabel awal dibuat, tabel dapat dioptimalkan lagi dengan metode:
1. Stepping Stone (batu loncatan)
2. Modified Distribution Method (MODI)

Selain metode-metode di atas masih ada satu metode yang lebih sederhana
penggunaannya yaitu metode Vogel’s Approximation Method (VAM).
Contoh masalah transportasi:

ke
dari
Gudang A Gudang B Gudang C Kapasitas
pabrik
Pabrik
W
Rp 20 Rp 5 Rp 8 90
Pabrik
H
Rp 15 Rp 20 Rp 10 60
Pabrik
P
Rp 25 Rp 10 Rp 19 50
Kebutuhan gudang 50 110 40 200
2. Metode MODI
Langkah-langkah:
a. Misal tabel awal yang digunakan adalah tabel NWC
b. Buat variabel Ri dan Kj untuk masing-masing baris dan kolom.
c. Hitung sel yang berisi (nilai tiap kolom dan tiap baris) dengan rumus:
Ri + Kj = Ci
baris kolom biaya
1. W-A = R1 + K1 = 20
2. W-B = R1 + K2 = 5
3. H-B = R2 + K2 = 20
4. P-B = R3 + K2 = 10
5. P-C = R3 + K3 =19
dari persamaan di atas, hitung K1 dan R1 dengan cara meng-nol-kan variabel
R1 atau K1, misal R1 = 0
1. R1 + K1 = 20 => 0 + K1 = 20 , K1 =20
2. R1 + K2 = 5 => 0 + K2 = 5 , K2 = 5
3. R2 + K2 = 20 => R2 + 5 = 20 , R2 = 15
4. R3 + K2 = 10 => R3 + 5 = 10 , R3 = 5
5. R3 + K3 = 19 => 5 + K3 = 19 , K3 = 14
Metode VAM
Metode VAM merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk
mengatur alokasi dari beberapa sumber ke daerah tujuan.
Langkah metode VAM:
1. Cari perbedaan dua biaya terkecil, yaitu terkecil pertama dan kedua
(kolom dan baris)
2. Pilih perbedaan terbesar antara baris dan kolom
3. Pilih biaya terendah
4. Isi sebanyak mungkin yang bisa dilakukan
5. Hilangkan baris / kolom yang terisi penuh
6. Ulangi langkah 1-5 sampai semua baris dan kolom seluruhnya
teralokasikan.
Read More..

Sistem Informasi Manajemen

Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau menggandakan sebagian
atau seluruh isi modul ini, serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis

DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ...................................................................... i
Daftar Isi .............................................................................. iii
Bab I PENDAHULUAN .......................................................... 1
A. Latar Belakang ...................................................... 1
B. Tujuan Pemelajaran Umum ...................................... 3
C. Tujuan Pemelajaran Khusus ...................................... 3
D. Deskripsi Singkat Struktur Modul ................................ 5
E. Metodologi Pemelajaran .......................................... 6
Bab II KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI ................................... 7
A. Pengertian Sistem Informasi ...................................... 7
B. Perkembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) ........... 9
C. Perhatian Terhadap Manajemen Informasi ..................... 12
D. Pengguna Sistem Informasi Manajemen ........................ 12
E. Peran Baru Sistem Informasi Manajemen ...................... 15
F. Konsep Subsistem Informasi Organisasi ........................ 18
Soal Latihan ............................................................. 20
Diskusi Kasus ......................................................... ... 21 Sistem Informasi Manajemen

Pusdiklatwas BPKP- 2007 iv

Bab III SISTEM PENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN ................... 23
A. Pengambilan Keputusan ............................................ 23
B. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan (DSS) ........... 27
C. Sistem Kelompok Pendukung Pengambilan Keputusan –
Group Decision Support Systems (GDSS) ....................... 36
D. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Eksekutif –
Executive Support Systems (ESS) ............... ................. 41
E. Sistem Pakar – Expert Systems (ES) ........ ..................... 44
Soal Latihan ............................................................. 47
Diskusi Kasus ............................................................ 47
Bab IV PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ................................. 49
A. Pendahuluan ........................................................ 49
B. Model-Model Pengembangan Sistem ............................. 50
C. Tahap-Tahap Pengembangan Sistem ............................ 53
D. Durasi Untuk Pengembangan Sistem ............................. 60
E. Metode Pengembangan Perangkat Lunak ....................... 61
Soal Latihan ............................................................. 63
Diskusi Kasus ............................................................. 63
Bab V PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI .......... 65
A. Kerentanan dan Gangguan Terhadap Sistem Informasi ....... 65
B. Tujuan Keamanan Sistem Informasi ............................. 69
C. Membangun Pengendalian Sistem Informasi .................... 70 Sistem Informasi Manajemen

Pusdiklatwas BPKP- 2007 v

D. Pengendalian Umum ................................................ 71
E. Pengendalian Aplikasi ............................................. 81
Soal Latihan ............................................................ 84
Diskusi Kasus ............................................................ 84
Bab VI DAMPAK ETIKA DAN SOSIAL PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI 86
A. Pendahuluan ........................................................ 86
B. Perilaku Moral dan Konsep Etika ................................. 88
C. Perlunya Budaya Etika ............................................. 89
D. Memahami Timbulnya Permasalahan Etika dalam TI ......... 91
E. Etika Dalam Suatu Masyarakat Informasi ........................ 94
F. Hak Sosial dan Komputer ......................................... 101
G. Rencana Tindakan Untuk Mencapai Operasi
Komputer yang Etis ................................................. 106
Soal Latihan ............................................................. 107
Diskusi Kasus ............................................................ 107
Dafar Pustaka ........................................................................ 109 Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan
terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional
(pelaksana teknis) maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan
ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para
manajer dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut untuk selalu
dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat
digunakannya dalam proses pengambilan keputusan.
Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah
membawa setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan
lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat
memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untuk
menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronis seperti terlihat pada
Gambar 1-1 di bawah ini.
Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 2

Gambar – 1-1
Para manajer di berbagai organisasi juga diharapkan dapat dengan lebih
mudah untuk menganalisis kinerjanya secara konstan dan konsisten
dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia.
Dalam modul sistem informasi manajemen ini, topik-topik yang dibahas
antara lain berkenaan dengan bagaimana pemanfaatan teknologi
informasi dikaitkan dengan pentingnya atau bantuannya dalam proses
pengambilan keputusan manajemen. Selain itu dibahas pula mengenai
perkembangan dari sistem informasi manajemen, tahap-tahap
pengembangan sistem, dan peran penting dari sistem pendukung untuk
pengambilan keputusan. Pada bagian akhir modul ini juga akan dibahas
mengenai bagaimana sistem pengamanan dan pengendalian dalam
pemanfaatan teknologi informasi di dalam sistem informasi manajemen. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 3
Sebagai tambahan, juga dibahas mengenai dampak atau pengaruh etika
dan sosial dari sistem informasi.
Pembahasan modul sistem informasi manajemen ini menggunakan
pendekatan bagaimana penerapannya pada sektor publik, hal ini sejalan
dengan sasaran pengguna modul diklat ini yaitu para pegawai di
lingkungan instansi pemerintahan. Dan untuk lebih mendukung dan
memperkaya pembahasan modul ini, pada bagian akhir modul ini
dilampirkan kebijakan pemerintah khususnya Inpres No.1 Tahun 2006
tentang Pengembangan Pendayagunaan Telematika di Indonesia dan
Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government (Lampiran 1).
B. Tujuan Pemelajaran Umum (TPU)
Modul ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan umum kepada para
peserta diklat tentang materi sistem informasi manajemen. Dengan
mempelajari isi modul ini, para peserta diharapkan dapat memperoleh
pengetahuan dasar mengenai sistem informasi manajemen dan
memahami peran sistem informasi manajemen dalam proses pengambilan
keputusan. Di samping itu, pemahaman yang memadai akan materi sistem
informasi manajemen merupakan langkah awal, khususnya bagai auditor,
untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai audit
atas sistem informasi.
C. Tujuan Pemelajaran Khusus (TPK)
Dengan mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat:
1. memiliki satu pengertian tentang sistem informasi manajemen dan
kemampuan dasar dari sistem tersebut, dapat menguraikan hambatan-
hambatan dalam perkembangan SIM dan mampu mengidentifikasi Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 4
struktur hirarki pengguna SIM dan tingkatan manajemen dalam
pengambilan keputusan;
2. mampu menjelaskan arti penting dari sistem pendukung yang
digunakan untuk mempertajam kualitas pengambilan keputusan,
mampu menguraikan dan menjabarkan model-model sistem
pendukung yang umum digunakan dalam berbagai aktivitas dan
kegiatan yang dilaksanakan dan memberikan dukungan khususnya
kepada auditor untuk dapat memanfaatkan model sistem pendukung
di dalam pelaksanaan penugasan audit;
3. mampu menjelaskan pendekatan dan model yang digunakan dalam
pengembangan sistem informasi, mampu menguraikan dan
menjabarkan proses pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak untuk merancang sistem informasi, dan memahami jangka
waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem informasi;
4. mampu menjelaskan berbagai risiko khususnya terkait dengan
kerentanan dan gangguan teknologi informasi dalam sistem informasi
dan mampu menguraikan unsur-unsur pengendalian dalam sistem
informasi untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana
(disaster), kesalahan (errors), interupsi pelayanan dan kejahatan
terhadap pemanfaatan komputer; dan
5. mampu menjelaskan mengenai dampak perkembangan dan
pemanfaatan teknologi informasi terhadap etika dan lingkungan sosial
masyarakat pengguna, memahami bagaimana etika berhubungan
dengan sistem informasi dan mengenali peran etika dalam organisasi
dan perlunya penerapan budaya etika. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 5
D. Deskripsi Singkat Struktur Modul
Pembahasan materi dalam modul ini lebih dimaksudkan untuk
memberikan dasar-dasar aplikasi praktis guna meningkatkan pengetahuan
dan pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam proses
pengambilan keputusan manajemen khususnya pada sektor publik. Oleh
karena itu muatan-muatan yang dibahas merupakan konsep-konsep sistem
informasi manajemen dan dilengkapi dengan berbagai contoh dan kasus
terkait dengan topik-topik yang dibahas.
Pembagian bab-bab dalam modul sistem informasi manajemen ini adalah
sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan.
Menguraikan dan membahas mengenai gambaran umum tentang
latar belakang, tujuan, metode pemelajaran sistem informasi
manajemen
BAB II Konsep Dasar Sistem Informasi
Menguraikan dan membahas perkembangan sistem informasi
manajemen, definisi sistem dan informasi, dan peran
manajemen sebagai pengguna sistem informasi.
BAB III Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan
Menguraikan dan membahas sistem pendukung dalam rangka
untuk meningkatkan pengambilan keputusan.
BAB IV Pengembangan Sistem Informasi
Menguraikan dan membahas tahap-tahap pengembangan sistem
informasi dan alternatif pendekatan untuk pengembangan
sistem. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 6
BAB V Pengamanan dan Pengendalian Sistem Informasi
Menguraikan sistem pengamanan dan pengendalian terhadap
sistem informasi.
BAB VI Dampak dan Etika Sosial Pemanfaat Sistem Informasi
Menguraikan dampak atau pengaruh etika dan sosial dari
perkembangan sistem informasi dalam perannya untuk
membantu proses pengambilan keputusan manajemen.
E. Metodologi Pemelajaran
Penyampaian materi diklat ini menggunakan pendekatan pemelajaran
orang dewasa dengan menggunakan metode ceramah, curah pendapat,
diskusi dan peserta dianjurkan membaca seluruh materi yang ada,
menjawab soal-soal yang disertakan di setiap akhir bab. Instruktur akan
membantu peserta untuk memahami materi melalui pemaparan di kelas. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 7
BAB II
KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI
Tujuan Pemelajaran Khusus :
Setelah mempelajari bab ini peserta diharapkan:
• memiliki satu pengertian mengenai sistem informasi manajemen dan kemampuan
dasar dari sistem tersebut;
• dapat menguraikan hambatan-hambatan dalam perkembangan SIM; dan
• mampu mengidentifikasi struktur hirarki pengguna SIM dan tingkatan manajemen
dalam pengambilan keputusan.
A. Pengertian Sistem Informasi
Sistem informasi dalam suatu pemahaman yang sederhana dapat
didefinisikan sebagai satu sistem berbasis komputer yang menyediakan
informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Para
pemakai biasanya tergabung dalam suatu entitas organisasi formal,
seperti Departemen atau Lembaga suatu Instansi Pemerintahan yang
dapat dijabarkan menjadi Direktorat, Bidang, Bagian sampai pada unit
terkecil dibawahnya. Informasi menjelaskan mengenai organisasi atau
salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu,
apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin akan terjadi
dimasa yang akan datang tentang organisasi tersebut.
Sistem informasi memuat berbagai informasi penting mengenai orang,
tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitar
organisasi. Informasi sendiri mengandung suatu arti yaitu data yang telah
diolah ke dalam suatu bentuk yang lebih memiliki arti dan dapat
digunakan untuk pengambilan keputusan. Data sendiri merupakan fakta-
fakta yang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang terjadi
atau ada di dalam atau di lingkungan fisik organisasi. Data tidak dapat
langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan harus Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 8
diolah lebih dahulu agar dapat dipahami, lalu dimanfaatkan dalam
pengambilan keputusan.
Informasi harus dikelola dengan baik dan memadai agar memberikan
manfaat yang maksimal. Penerapan sistem informasi di dalam suatu
organisasi dimaksudkan untuk memberikan dukungan informasi yang
dibutuhkan, khususnya oleh para pengguna informasi dari berbagai
tingkatan manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh para
pengguna dari berbagai tingkatan manajemen ini biasa disebut sebagai:
Sistem Informasi Manajemen.
Sistem informasi mengandung tiga aktivitas dasar di dalamnya, yaitu:
aktivitas masukan (input), pemrosesan (processing), dan keluaran
(output). Tiga aktivitas dasar ini menghasilkan informasi yang dibutuhkan
organisasi untuk pengambilan keputusan, pengendalian operasi, analisis
permasalahan, dan menciptakan produk atau jasa baru. Masukan
berperan di dalam pengumpulan bahan mentah (raw data), baik yang
diperoleh dari dalam maupun dari lingkungan sekitar organisasi.
Pemrosesan berperan untuk mengkonversi bahan mentah menjadi bentuk
yang lebih memiliki arti. Sedangkan, keluaran dimaksudkan untuk men-
transfer informasi yang diproses kepada pihak-pihak atau aktivitas-
aktivitas yang akan menggunakan. Sistem informasi juga membutuhkan
umpan balik (feedback), yaitu untuk dasar evaluasi dan perbaikan di
tahap input berikutnya.
Dewasa ini, sistem informasi yang digunakan lebih berfokus pada sistem
informasi berbasis komputer (computer-based information system).
Harapan yang ingin diperoleh di sini adalah bahwa dengan penggunaan
teknologi informasi atau sistem informasi berbasis komputer, informasi
yang dihasilkan dapat lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu,
sehingga pengambilan keputusan dapat lebih efektif dan efisien. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 9
Meskipun sistem informasi berbasis komputer menggunakan teknologi
komputer untuk memproses data menjadi informasi yang memiliki arti,
ada perbedaan yang cukup tajam antara komputer dan program komputer
di satu sisi dengan sistem informasi di sisi lainnya. Komputer dan
perangkat lunak komputer yang tersedia merupakan fondasi teknis, alat,
dan material dari sistem informasi modern. Komputer dapat dipakai
sebagai alat untuk menyimpan dan memproses informasi. Program
komputer atau perangkat lunak komputer merupakan seperangkat
instruksi operasi yang mengarahkan dan mengendalikan pemrosesan
informasi.
B. Perkembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Sesungguhnya, konsep sistem informasi telah ada sebelum munculnya
komputer. Sebelum pertengahan abad ke-20, pada masa itu masih
digunakan kartu punch, pemakaian komputer terbatas pada aplikasi
akuntansi yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi.
Namun demikian para pengguna - khususnya dilingkungan perusahaan -
masih mengesampingkan kebutuhan informasi bagi para manajer. Aplikasi
akuntansi yang berbasis komputer tersebut diberi nama pengolahan data
elektronik (PDE).
• Dalam tahun 1964, komputer generasi baru memperkenalkan prosesor
baru yang menggunakan silicon chip circuitry dengan kemampuan
pemrosesan yang lebih baik. Untuk mempromosikan generasi
komputer tersebut, para produsen memperkenalkan konsep sistem
informasi manajemen dengan tujuan utama yaitu aplikasi komputer
adalah untuk menghasilkan informasi bagi manajemen. Ketika itu
mulai terlihat jelas bahwa komputer mampu mengisi kesenjangan
akan alat bantu yang mampu menyediakan informasi manajemen.
Konsep SIM ini dengan sangat cepat diterima oleh beberapa Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 10
perusahaan dan institusi pemerintah dengan skala besar seperti
Departemen Keuangan khususnya untuk menangani pengelolaan
anggaran, pembiayaan dan penerimaan negara.
Namun demikian, para pengguna yang mencoba SIM pada tahap awal
menyadari bahwa penghalang terbesar justru datang dari para lapisan
manajemen tingkat menengah - atas (lihat gambar 2-1).
Fokus Dalam SIM
Bos Kita Gaptek, aah Masa’ Sih.....?!
Indonesia termasuk salah satu dari negara
yang tertinggal jauh dari bagian dunia lain
dalam penggunaan komputer. Ini dapat
terlihat dari cara komunikasi penggunaan
surat elektronik (e-mail) mempengaruhi
komunikasi pada instansi pemerintah.
Secara historis posisi para pimpinan di
Indonesia sangat dipengaruhi oleh senioritas
dan gender. Pimpinan pada suatu instansi
salah satu unsur penentunya adalah usia
yang lebih tua (meski sekarang sudah
banyak berkurang), para laki-laki dan
wanita yang lebih mudalah yang harus
menjadi bawahan dan melaksanakan
perintah mereka. Namun ketika instansinya
mulai menggunakan komputer sebagai alat
bantu, para pegawai yang lebih mudalah
yang mampu memanfaat kan teknologi
tersebut. Yang mengalami pukulan dramatis
dari sisi beban psikologis adalah pegawai-
pegawai yang sepanjang karir mereka bukan
saja tidak pernah menggunakan komputer
tetapi juga tidak pernah menggunakan
mesin ketik manual. Sebagian besar
komunikasi selama ini mereka lakukan
dengan catatan/memo, faks,
konsep surat yang disiapkan oleh pegawai
rendah. Dulu dengan mudah bagi pimpinan
yang lebih tua memerintahkan “bawa surat ini
ke pak Kepala”. Tetapi ini tidak dapat
diterapkan bila pak Kepala menghendaki
tanggapan pribadi melalui e-mail. Para
pimpinan tingkat menengah – atas hampir
tidak bisa mendelegasikan tugas ini ke
pegawai yang lebih rendah.
Dalam usaha untuk mempercepat pengetahuan
penggunaan komputer bagi pimpinan tingkat
menengah – atas, banyak diadakan kursus
kilat, para pengajarnya seringkali adalah
wanita muda cantik dan mereka merupakan
kontras yang nyata dengan wanita masa lalu,
yang seringkali hanya berperan sebagai
pegawai rendah penyedia teh.
Kursus itu dirasa sangat berat, meskipun
mungkin berlangsung tidak lebih dari 3 hari.
Bahkan mungkin karena dirasakan begitu
sangat menyiksanya para pimpinan tingkat
atas ini menyebutnya sebagai Diklat Keahlian
dari
Neraka................................................!
Gambar 2-1
Perkembangan konsep ini masih belum mulus dan banyak organisasi
mengalami kegagalan dalam aplikasinya karena adanya beberapa
hambatan, misalnya:
• kekurangpahaman para pemakai tentang komputer, Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 11
• kekurangpahaman para spesialis bidang informasi tentang bisnis
dan peran manajemen,
• relatif mahalnya harga perangkat komputer, serta
• terlalu berambisinya para pengguna yang terlalu yakin dapat
membangun sistem informasi secara lengkap sehingga dapat
mendukung semua lapisan manajer.
Sementara konsep SIM terus berkembang, Morton, Gorry, dan Keen
dari Massachussets Institute of Technology (MIT) mengenalkan konsep
baru yang diberi nama Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support
Systems - DSS). DSS adalah sistem yang menghasilkan informasi yang
ditujukan pada masalah tertentu yang harus dipecahkan atau
keputusan yang harus dibuat oleh manajer.
Perkembangan yang lain adalah munculnya aplikasi lain, yaitu
Otomatisasi Kantor (office automation - OA), yang memberikan
fasilitas untuk meningkatkan komunikasi dan produktivitas para
manajer dan staf kantor melalui penggunaan peralatan elektronik.
Belakangan timbul konsep baru yang dikenal dengan nama Artificial
Intelligence (AI), sebuah konsep dengan ide bahwa komputer bisa
diprogram untuk melakukan proses lojik menyerupai otak manusia.
Suatu jenis dari AI yang banyak mendapat perhatian adalah Expert
Systems (ES), yaitu suatu aplikasi yang mempunyai fungsi sebagai
spesialis dalam area tertentu.
Semua konsep di atas, baik PDE, SM, OA, DSS, EIS, maupun AI
merupakan aplikasi pemrosesan informasi dengan menggunakan
komputer dan bertujuan menyediakan informasi untuk pemecahan
masalah dan pengambilan keputusan. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 12
C. Perhatian terhadap Manajemen lnformasi
Terdapat dua alasan utama mengapa terdapat perhatian yang besar
terhadap manajemen informasi, yaitu meningkatnya kompleksitas
kegiatan organisasi tata kelola pemerintahan dan meningkatnya
kemampuan komputer. Selanjutnya, dengan tersedianya informasi yang
berkualitas, tentunya juga mendorong manajer untuk meningkatkan
kemampuan kompetitif (competitive advantage) organisasi yang
dikelolanya.
Pada masa komputer generasi pertama, komputer hanya disentuh oleh
para spesialis di bidang komputer, sedangkan pengguna lainnya tidak
pernah kontak langsung dengan komputer. Sekarang, hampir setiap
kantor mempunyai paling tidak beberapa desktop/personal computer –
PC. Pemakai sistem informasi manajemen pun kini tahu bagaimana
menggunakan komputer dan memandang komputer bukan sebagai sesuatu
yang spesial lagi, tetapi sudah merupakan suatu kebutuhan seperti halnya
filing cabinet, mesin photocopy atau telepon.
D. Pengguna Sistem Informasi Manajemen
Sebagai pengguna sistem informasi manajemen, tingkatan manajemen ini
dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan (Gambar 2 - 2), yaitu:
• Manajer tingkat perencanaan stratejik (strategic planning);
merupakan manajer tingkat atas, seperti para jajaran Menteri, para
eselon I, di mana keputusan-keputusan yang dibuatnya berkenaan
dengan perencanaan stratejik yang meliputi proses evaluasi
lingkungan luar organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan
penentuan strategi organisasi. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 13
• Manajer tingkat pengendalian manajemen (management control);
yang dikenal juga dengan istilah manajer tingkat menengah,
mempunyai tanggung jawab untuk menjabarkan rencana stratejik yang
sudah ditetapkan ke dalam pelaksanaannya dan meyakinkan bahwa
tujuan organisasi akan tercapai. Termasuk dalam kelompok ini
misalnya adalah Pejabat Eselon II, Kepala Kantor Wilayah, Kepala
Dinas, dan Eselon III, Kepala Bagian/Bidang.
• Manajer tingkat pengendalian operasi (operational control)
merupakan manajer tingkat bawah misalnya eselon IV dan V,
bertanggung jawab melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan oleh
manajer tingkat menengah, yang terwujud dalam operasi/kegiatan
organisasi.


Gambar 2 - 2
Penggolongan manajer menurut tingkatnya mempunyai pengaruh
signifikan dalam mendisain sistem informasi yang berkaitan dengan
sumber informasi, cara penyajian, dan jenis keputusannya. Manajer Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 14
tingkat perencanaan stratejik akan lebih banyak menerima informasi yang
berasal dari lingkungan luar organisasi daripada informasi intern, dan
sebaliknya untuk manajer tingkat bawah. Dari segi penyajiannya, manajer
tingkat atas lebih menyukai informasi dalam bentuk ringkas, bukan detil.
Sebaliknya, manajer tingkat bawah lebih menekankan pada informasi
detil, bukan ringkas. Sedang berdasarkan jenis keputusan yang diambil,
keputusan yang dibuat oleh manajer tingkat atas lebih tidak terstruktur
dibandingkan keputusan yang diambil oleh manajer tingkat yang lebih
rendah.
Keputusan yang terstruktur merupakan keputusan yang sifatnya berulang-
ulang dan rutin sehingga unsur-unsurnya lebih mudah untuk dimengerti.
Contoh dari keputusan ini misalnya adalah keputusan tentang kenaikan
pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala dan lain sebagainya. Sebaliknya
untuk keputusan yang tidak terstruktur, keputusan ini tidak mudah untuk
didefinisikan dan biasanya lebih banyak membutuhkan informasi dari
lingkungan luar. Pengalaman dan pertimbangan manajer sangat penting
dalam pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Keputusan
terstruktur akan lebih mudah dikomputerisasikan dibandingkan dengan
keputusan yang tidak terstruktur.
Walaupun terdapat perbedaan tingkat manajemen dan area fungsinya,
pada dasarnya manajer melaksanakan beberapa fungsi dan memainkan
peran yang sama dengan berbagai variasi penekanannya.
Satu hal yang perlu ditekankan pula disini bahwa bukan hanya para
manajer yang memperoleh manfaat dari SIM. Pegawai-pegawai dalam
posisi non-manajer maupun staf ahli juga menggunakan output yang
dihasilkan SIM. Demikian juga para pengguna yang berada di luar
institusi/lembaga. Para pengguna menerima manfaat berupa informasi
jenis pelayanan yang dihasilkan oleh suatu institusi seperti Kantor
Pariwisata yang menginformasikan suatu daerah tujuan wisata yang sudah Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 15
dikelola dengan baik dan layak untuk dikunjungi, para pembayar pajak
dapat mengetahui penggunaan sebagian kontribusi mereka kepada negara
untuk membangun fasilitas umum, dan pihak pemerintah dapat segera
mengetahui Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan
publik, dan kewajiban mereka membayar pajak. Jadi istilah SIM
sebenarnya tidak memberikan gambaran yang menyeluruh, bahwa sasaran
informasi yang dihasilkan semata-mata untuk para manajer. SIM bukanlah
suatu sistem yang memproduksi informasi manajemen, melainkan
informasi untuk mendukung pemecahan masalah.
E. Peran Baru Sistem Informasi Manajemen
Manajemen tidak dapat mengabaikan sistem informasi karena sistem
informasi memainkan peran yang kritikal di dalam organisasi. Sistem
informasi ini sangat mempengaruhi secara langsung bagaimana
manajemen mengambil keputusan, membuat rencana, dan mengelola
para pegawainya, serta meningkatkan sasaran kinerja yang hendak
dicapai, yaitu bagaimana menetapkan ukuran atau bobot setiap
tujuan/kegiatan, menetapkan standar pelayanan minimum, dan
bagaimana menetapkan standar dan prosedur pelayanan baku kepada
masyarakat. Oleh karenanya, tanggung jawab terhadap sistem informasi
tidak dapat didelegasikan begitu saja kepada sembarang pengambil
keputusan.
Semakin meningkat saling ketergantungan antara rencana strategis
instansi, peraturan dan prosedur di satu sisi dengan sistem informasi
(software, hardware, database, dan telekomunikasi) di sisi yang lainnya.
Perubahan di satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya.
Hubungan ini menjadi sangat kritikal manakala manajemen ingin
membuat rencana ke depan. Aktivitas apa yang akan dilakukan lima
tahun ke depan biasanya juga sangat tergantung kepada sistem apa yang Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 16
tersedia untuk dapat melaksanakannya. Sebagai contoh, peningkatan
produktivitas kerja para pegawai sangat tergantung pada jenis dan
kualitas dari sistem informasi organisasi.
Perubahan lain dalam hubungan sistem informasi dengan organisasi
adalah semakin meningkatnya cakupan dan ruang lingkup dari sistem
informasi dan aplikasinya. Pengembangan dan pengelolaan sistem dewasa
ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak di dalam organisasi, jika
dibandingkan peran dan keterlibatanya pada periode-periode yang lalu.
Sebagaimana sudah disampaikan dengan meningkatnya kecenderungan
organisasi berteknologi digital, maka sistem informasi di dalam organisasi
dapat meliputi jangkauan yang semakin luas hingga kepada masyarakat,
instansi pemerintahan lainnya, dan bahkan informasi mengenai
perkembangan politik terakhir.
Satu alasan mengapa sistem informasi memainkan peran yang sangat
besar dan berpengaruh di dalam organisasi adalah karena semakin
tingginya kemampuan teknologi komputer dan semakin murahnya biaya
pemanfaatan teknologi komputer tersebut. Semakin baiknya kemampuan
komputer telah menghasilkan jaringan komunikasi yang kuat yang dapat
digunakan organisasi untuk melakukan akses informasi dengan cepat dari
berbagai penjuru dunia serta untuk mengendalikan aktivitas yang tidak
terbatas pada ruang dan waktu. Jaringan-jaringan ini telah
mentransformasikan ketajaman dan bentuk aktivitas organisasi,
menciptakan fondasi untuk memasuki era digital.
Jaringan yang terluas dan terbesar yang digunakan adalah internet.
Hampir setiap orang di seluruh dunia ini, baik yang bekerja di dunia sains,
pendidikan, pemerintah, maupun kalangan pebisnis menggunakan
jaringan internet untuk bertukar informasi atau melakukan transaksi
bisnis dengan orang atau organisasi lain di seluruh dunia. Internet
menciptakan platform teknologi baru yang universal. Teknologi internet Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 17
ini mampu mempertajam cara bagaimana sistem informasi digunakan
dalam bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai manfaat yang dapat
diperoleh dengan penggunaan internet, di antaranya adalah untuk (lihat
Gambar 2 – 3) :
• Komunikasi dan kolaborasi.
• Akses data dan informasi.
• Partisipasi dalam diskusi.
• Supply informasi.
• Hobi atau bersenang-senang (entertainment).
• Pertukaran transaksi bisnis.


Gambar 2 - 3 Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 18
Pertumbuhan yang pesat di teknologi komputer dan jaringan, termasuk
teknologi internet telah mengubah struktur organisasi yang
memungkinkan secara instan informasi didistribusi di dalam dan di luar
organisasi. Kemampuan ini dapat digunakan untuk mendesain ulang dan
mempertajam organisasi, mentransfer struktur organisasi, ruang lingkup
organisasi, melaporkan dan mengendalikan mekanisme, praktik-praktik
kerja, arus kerja, serta produk dan jasa. Pada akhirnya, proses bisnis
yang dilakukan secara elektronis membawa organisasi lebih dikelola
secara digital, yang membawa dampak pada hal-hal sebagai berikut:
- Organisasi semakin ramping.
Organisasi yang gemuk dan birokratis lebih sulit untuk mengikuti
perubahan yang pesat dewasa ini, kurang efisien, dan tidak dapat
kompetitif. Oleh karenanya, banyak model organisasi ini sekarang
dirampingkan, termasuk jumlah pegawainya dan tingkatan hirarkis
manajemennya.
- Pemisahan pekerjaan dari lokasi.
Teknologi komunikasi telah mengeliminasi jarak sebagai satu faktor
yang harus dipertimbangkan dalam pekerjaan.
F. Konsep Subsistem Informasi Organisasi
SIM merupakan upaya organisasi pertama yang tujuan utamanya adalah
menyediakan informasi bagi manajemen (karena itu dinamakan sistem
informasi manajemen). Ternyata dalam praktiknya SIM pada suatu
organisasi menyediakan juga informasi bagi orang-orang selain para
manajer.
Ketika suatu organisasi semakin memiliki pengalaman dalam menerapkan
rancangan SIM yang mencakup kebutuhan seluruh organisasi, para
manajer di wilayah-wilayah tertentu, baik ditingkat pusat maupun Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 19
daerah, mulai menerapkan konsep sesuai kebutuhan yang mereka
perlukan. Sistem informasi mulai akan memasuki wilayah yang sudah
tersegmentasi, yang dapat disebut sebagai sub-sub sistem SIM yang
disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Sebagai contoh
pada tataran organisasi pemerintah pusat sudah mengimplementasikan
beberapa aplikasi sistem informasi antara lain:
• Sistem akuntansi keuangan negara (SKAN),
• Sistem akuntansi barang milik negara (SABMN),
• Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD),
• Sistem Informasi Kependudukan,
• Sistem Informasi Kepegawaian dan pengembangan-pengembangan sub-
sub sistem tata kelola pemerintahan lainnya.


Gambar 2 - 4

Gambar 2 - 4 memperlihatkan pembagian SIM menjadi subsistem-
subsistem organisasi walaupun tampak adanya garis-garis pemisah yang
jelas, sebenarnya secara fisik tidak ada yang memisahkan satu dengan
yang lainnya. Sebagian besar database yang digunakan oleh suatu Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 20
subsistem organisasi dapat juga digunakan oleh yang lain, dan banyak
juga yang berbagi perangkat lunak (software). Sistem-sistem informasi
organisasi merupakan suatu cara berfikir logis, bukannya fisik tentang
SIM.

SOAL LATIHAN
1. Uraikanlah perkembangan sistem informasi manajemen yang Saudara
ketahui!
2. Dengan bahasa saudara sendiri, definisikanlah sistem informasi
manajemen!
3. Mengapa belakangan ini sistem informasi manajemen mendapat perhatian
besar? Jelaskan!
4. Tingkat manajemen mana yang paling tertarik untuk menyesuaikan sistem
informasi dengan kebutuhannya ?
5. Uraikanlah pengguna sistem informasi manajemen di kantor Saudara!
6. Uraikanlah penggunaan sistem informasi manajernen di kantor objek yang
Saudara periksa!
7. Jika Saudara ditugaskan untuk merancang Laporan Bulanan Penugasan
Audit untuk Kepala Lembaga Pengawasan Internal, didalamnya diminta
untuk menunjukkan hasil kerja pegawai setiap hari, dan penugasan yang
sedang dijalaninya. Saudara akan menggunakan tampilan grafik atau
tabel? Jelaskan jawaban Saudara. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 21
DISKUSI KASUS
1. Saudara sebagai auditor pada Unit Pengawasan Internal Departemen ABC,
Pada waktu penugasan audit saudara menemukan fakta bahwa
departemen/instansi saudara merupakan instansi vertikal dengan
beberapa kantor wilayah/perwakilan di beberapa ibukota propinsi/
kabupaten/kota yang tersebar di Seluruh Indonesia. Sebagian besar
kantor wilayah/perwakilan sudah memiliki jaringan local (LAN). Selama
ini meskipun jaringan yang tersedia sudah cukup memadai namun
komunikasi dengan Kantor Pusat masih menggunakan cara tradisional
melalui surat, fax atau dibawa langsung oleh pejabat yang datang ke
Ibukota. Diskusikanlah apa yang perlu saudara sarankan kepada pimpinan
saudara agar tidak terjadi pemborosan sumber daya informasi
dilingkungan instansi/departemen saudara? Jika dibangun suatu jaringan
sistem informasi antar kantor secara terintegrasi antara kantor wilayah
dengan kantor pusat apakah kelebihan dan kekurangannya?

2. Sebagai auditor pada sebuah Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah,
Saudara diminta oleh Pimpinan Instansi tempat saudara bekerja untuk
melakukan Studi Banding mengenai bagimana caranya menginformasikan
hasil-hasil pengawasan kepada masyarakat luas. Saudara lalu
mengunjungi satu situs internet dari satu lembaga pengawasan intern
seperti tampak di bawah ini. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 22

Diskusikan secara berkelompok; informasi pengawasan apa saja yang
dapat diperoleh dari situs tersebut, dan berikan pendapat apakah situs
tersebut sudah cukup memadai untuk memberikan informasi hasil
pengawasan kepada pihak manajemen dan masyarakat luas?



Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 23
BAB III
SISTEM PENDUKUNG
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Tujuan Pemelajaran Khusus :
Setelah mempelajari bab ini, diharapkan peserta diklat mampu untuk:
1. menjelaskan arti penting dari sistem pendukung yang digunakan untuk
mempertajam kualitas pengambilan keputusan;
2. menguraikan dan menjabarkan model-model sistem pendukung yang umum
digunakan dalam berbagai aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan; dan
3. memberikan dukungan Khususnya kepada auditor untuk dapat memanfaatkan
model sistem pendukung di dalam pelaksanaan penugasan audit.

A. Pengambilan Keputusan
Sesuai dengan tujuannya, sistem informasi manajemen diharapkan
mampu membantu setiap orang yang membutuhkan pengambilan
keputusan dengan lebih tepat dan akurat. Namun disadari bahwa dengan
berbagai peran yang dimiliki dalam aktivitas yang dilaksanakannya, setiap
orang berusaha untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab yang
dibebankan kepadanya dengan baik.
Dalam usaha memecahkan suatu masalah, pemecah masalah mungkin
membuat banyak keputusan. Keputusan merupakan rangkaian tindakan
yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau
mengurangi dampak negatif, atau untuk memanfaatkan kesempatan.
Kondisi ini menjadi tidak mudah dengan semakin rumitnya aktivitas dan
keterbatasan sumber daya yang tersedia. Apalagi informasi yang
dibutuhkan tidak berasal langsung dari sumbernya. Untuk itu manajemen
sebagai pengguna informasi membutuhkan suatu sistem pendukung
(support systems) yang mampu meningkatkan pengambilan keputusannya, Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 24
terutama untuk kondisi yang tidak terstruktur atau pun sistem pendukung
untuk tingkatan tertentu saja.
Ada dua alasan penting mengapa manajemen membutuhkan sistem
pendukung yang mampu untuk meningkatkan pengambilan keputusannya.
1. Keputusan untuk membangun sistem informasi yang dapat memenuhi
kebutuhan manajemen tingkat atas.
Dengan hanya mengandalkan sistem informasi manajemen tanpa
bantuan sistem pendukungnya, sulit bagi manajemen terutama di
tingkat atas untuk mengambil keputusan yang strategis. Hal ini
disebabkan karena umumnya pengambilan keputusan yang strategis
tersebut lebih bersifat kebijakan dengan dampak luas dan/atau pada
situasi yang tidak terstruktur.
Contoh:
Terkait dengan kelangkaan BBM dibeberapa wilayah di Indonesia telah
mendorong upaya beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab untuk
melakukan penimbunan. Untuk itu manajemen di Departemen Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai lembaga pengatur yang
bertanggungjawab untuk memerintahkan Pertamina yang mengelola
BBM harus dengan cepat mengambil keputusan yang strategis atas
gejala penimbunan sehingga dapat mengatur strategi distribusi dan
pemasaran dalam upaya mengatasi kelangkaan dan penimbunan. (lihat
Gambar 3 – 1)
Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 25

Gambar 3 - 1
2. Kebutuhan untuk menciptakan pelaporan dan proses pengambilan
keputusan yang memiliki arti (makna).
Manajemen di sini di dorong untuk bagaimana mengembangkan
pelaporan yang lebih baik lagi untuk pengukuran kinerja aktivitas yang
dilaksanakannya dan menginformasikan berbagai tipe pengambilan
keputusan yang baru. Dengan bantuan sistem pendukung yang
disiapkan, maka hal ini akan lebih memungkinkan manajemen untuk
mendapatkan pelaporan dan proses pengambilan keputusan yang lebih
baik lagi.
Selain dua alasan yang dikemukakan di atas, masih ada beberapa alasan
lainnya mengapa sistem pendukung dibutuhkan dalam melengkapi sistem
informasi manajemen yang ada, yaitu:
1. untuk melengkapi sistem informasi manajemen yang tersedia adalah
karena sistem ini tentunya akan lebih mempercepat perhitungan, Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 26
2. untuk mengatasi kelemahan-kelemahan sistem informasi manajemen
yang ada terutama dalam menyajikan informasi yang tidak terstruktur
atau informasi yang hanya diperuntukkan untuk manajemen tingkat
atas,
3. untuk meningkatkan kemampuan dalam pemrosesan dan penyimpanan
data dan informasi, mengurangi biaya, mendukung aspek teknis dalam
pengambilan keputusan, dan
4. untuk mendukung kualitas, dan memberikan keunggulan kompetitif
bagi penggunanya.
Banyak sistem pendukung yang tersedia dan mampu melengkapi sistem
informasi manajemen yang ada. Beberapa sistem pendukung yang akan
dibahas di sini, di antaranya adalah:
• Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan/Decision-Support Systems
(DSS)
• Sistem Kelompok Pendukung Pengambilan Keputusan/Group Decision-
Support Systems (GDSS)
• Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Eksekutif/Executive-
Support Systems (ESS)
• Sistem Pakar/Expert System
Keempat sistem pendukung tersebut, dapat mendukung pengambilan
keputusan dengan sejumlah cara. Sistem pendukung ini dapat dengan
otomatis melakukan prosedur-prosedur pengambilan keputusan tertentu.
Contoh:
Penentuan sistem distribusi BBM agar kelangkaan dipasar dapat segera di
atasi, penetapan harga eceran tertinggi untuk tetap menjaga pasar
mendapatkan jumlah persediaan yang paling tepat pada saat dibutuhkan, Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 27
menjaga persediaan pada jumlah yang paling optimal dan memaksimalkan
permintaan pengguna dan menjaga tingkat kelancaran distribusinya.
Sistem pendukung ini juga mampu untuk menyajikan informasi atas
berbagai aspek untuk pengambilan keputusan pada situasi yang beragam.
Akhirnya, sistem pendukung ini juga akan mampu menstimulir inovasi
dalam pengambilan keputusan dengan menggali berbagai alternatif solusi
yang ditawarkan. Kemampuan menggali hasil dari alternatif skenario
yang ditawarkan, penggunaan informasi yang tepat dan akurat, dan
penyajian berbagai alat bantu untuk memudahkan proses pengambilan
keputusan pada akhirnya dapat membantu para manajer dalam membuat
keputusan yang akan membantu aktivitas yang ada dalam mencapai
tujuannya yang strategis.
B. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan – Decision Support Systems
(DSS)
Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok (DSS) adalah sistem
berbasis komputer yang interaktif, yang membantu pengambil keputusan
dalam menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang
tidak terstruktur. Sistem pendukung ini membantu pengambilan
keputusan manajemen dengan menggabungkan data, model-model dan
alat-alat analisis yang komplek, serta perangkat lunak yang akrab dengan
tampilan pengguna ke dalam satu sistem yang memiliki kekuatan besar
(powerful) yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang semi atau
tidak terstruktur. DSS menyajikan kepada pengguna satu perangkat alat
yang fleksibel dan memiliki kemampuan tinggi untuk analisis data
penting. Dengan kata lain, DSS menggabungkan sumber daya intelektual
seorang individu dengan kemampuan komputer dalam rangka
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. DSS diartikan sebagai
tambahan bagi para pengambil keputusan, untuk memperluas kapabilitas, Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 28
namun tidak untuk menggantikan pertimbangan manajemen dalam
pengambilan keputusannya.
Dalam suatu penelitiannya Steven S. Alter mengembangkan satu
taksonomi dari enam jenis DSS yang didasarkan pada tingkat dukungan
pemecahan masalah. Keenam jenis tersebut tampak pada Gambar 3 – 2

Sedikit Tingkat kerumitan sistem
pemecahan masalah
Sangat
Gambar 3 - 2
Jenis DSS yang memberikan dukungan paling sedikit adalah jenis yang
memungkinkan manajer mengambil hanya sebagian kecil informasi
(unsur-unsur informasi) seperti terlihat pada kolom 1 gambar di atas.
Manajer dalam hal ini dapat bertanya pada database untuk mendapatkan
angka/jumlah tingkat penyerapan anggaran pada satu satker dibawah
lingkup kerjanya.
Jenis DSS yang memberikan dukungan yang sedikit lebih tinggi
memungkinkan baginya menganalisis seluruh isi file mengenai tingkat
penyerapan anggaran pada unit-unit lain yang terkait. Contohnya adalah
laporan gaji bulanan pegawai yang disiapkan dari file gaji.
Dukungan yang lebih lagi diberikan oleh sistem yang menyiapkan laporan
total penyerapan anggaran biaya pegawai dan tunjangan-tunjangan yang
diterimanya yang diolah dari berbagai file sistem penggajian.
DSS juga memungkinkan para manajer untuk melihat dampak-dampak
Tingkat
Dukungan
Pemecahan
Masalah Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 29
yang mungkin timbul dari berbagai keputusan yang diambil yang disebut
model yang dapat memperkirakan dampak sebuah keputusan. Sebagai
contoh: Para calon Bupati/Walikota suatu daerah dalam rangka suatu
Pilkada menjanjikan akan menggratiskan biaya pendidikan sampai tingkat
tertentu atau menggratiskan biaya pengobatan ditingkat Puskemas, maka
dampak keputusan tersebut diperkirakan jumlah pemilih akan meningkat
secara signifikan, atau justru para pemilih sama sekali tidak
mempercayainya karena hanya dianggap sebagai janji kosong belaka.
Model tersebut tidak dapat menentukan apakah janji kampanye tersebut
merupakan suatu keputusan terbaik, mereka hanya dapat menentukan
apa yang mungkin terjadi jika keputusan itu dibuat.
DSS dimaksudkan untuk melengkapi sistem informasi manajemen dalam
meningkatkan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen
terutama menyajikan informasi mengenai kinerja aktivitas untuk
membantu manajemen memonitor dan mengendalikan kegiatan. Sistem
informasi manajemen ini umumnya menghasilkan pelaporan yang
terjadwal secara reguler dan tetap, berdasarkan data yang diperoleh dan
diikhtisarkan dari sistem pemrosesan kegiatan atau transaksi yang
dilaksanakan. Format atau bentuk dari pelaporan-pelaporan ini umumnya
sudah ditentukan sebelumnya (baku). Satu bentuk pelaporan berbasiskan
sistem informasi manajemen mungkin menunjukkan suatu ikhtisar
realisasi penyerapan anggaran per bulan untuk setiap satuan kerja pada
suatu instansi. Kadangkala laporan sistem informasi manajemen ini
merupakan laporan eksepsi (exception reports), yaitu hanya menyoroti
kondisi-kondisi yang khusus. Sistem informasi manajemen yang tradisional
umumnya menyajikan pelaporan yang tercetak (hard copy reports).
Dewasa ini, pelaporan yang semacam itu dapat diperoleh secara on-line
melalui intranet dan mungkin lebih banyak lagi laporan yang dapat
dihasilkan berdasarkan kebutuhan. Jika MIS menyajikan kepada Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 30
penggunanya data atau informasi untuk pengambilan keputusan yang
sudah pasti dan tetap (terstruktur atau rutin), maka DSS menyajikan
seperangkat kemampuan untuk keputusan yang sifatnya tidak terstruktur,
di mana DSS lebih menekankan pada pengambilan keputusan atas situasi
yang dengan cepat mengalami perubahan, kondisi yang memerlukan
fleksibilitas, dan berbagai keputusan untuk respon yang segera.
Ada dua tipe DSS yang dikenal, yaitu: Model-driven DSS dan Data-driven
DSS. Jenis DSS yang pertama merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri
terpisah dari sistem informasi organisasi secara keseluruhan. DSS ini
sering dikembangkan langsung oleh masing-masing pengguna dan tidak
langsung dikendalikan dari divisi sistem informasi. Kemampuan analisis
dari DSS ini umumnya dikembangkan berdasarkan model atau teori yang
ada dan kemudian dikombinasikan dengan tampilan pengguna yang
membuat model ini mudah untuk digunakan.
Contoh dari model-driven DSS ini yang dipergunakan diperusahaan
pelayaran yaitu voyage estimating decision support systems. DSS ini
mempunyai kemampuan/kapabilitas untuk menghitung rincian pelayaran
baik untuk masalah keuangan maupun perhitungan teknis. Penghitungan
aspek keuangan meliputi biaya untuk pelayaran (bahan bakar, upah
pekerja, dan modal yang dibutuhkan), tarif angkut untuk berbagai tipe
pengiriman kargo, dan biaya pelabuhan. Rincian teknis meliputi faktor-
faktor yang berhubungan dengan masalah pelayaran, seperti: kapasitas
kargo, kecepatan, jarak, konsumsi bahan bakar dan kebutuhan air, serta
pola bongkar muat. Sistem ini dapat menjawab berbagai pertanyaan,
seperti: Kapal mana yang digunakan untuk memberikan keuntungan yang
maksimum? Berapa kecepatan optimal yang dapat memaksimumkan
keuntungan? Apa tipe dari bongkar muat yang optimal? DSS ini dapat
dioperasikan dalam sebuah desktop komputer yang menyajikan sistem
menu yang membuat pengguna mudah untuk memasukkan data atau Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 31
mendapatkan informasi.
Jenis DSS yang kedua, data-driven DSS, menganalisis sejumlah besar data
yang ada atau tergabung di dalam sistem informasi organisasi. DSS ini
membantu untuk proses pengambilan keputusan dengan memungkinkan
para pengguna untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dari data
yang tersimpan di dalam database yang besar. Banyak organisasi atau
perusahaan mulai membangun DSS ini untuk memungkinkan para
pelanggannya memperoleh data dari website-nya atau data dari sistem
informasi organisasi yang ada.
Decision Support Systems meliputi berbagai komponen yang termuat di
dalam sistem pendukung ini, yaitu:
• DSS database:
Kumpulan data berjalan atau historis dari sejumlah aplikasi.
Komponen ini digunakan untuk menanyakan dan menganalisis data.
Database ini dapat berupa PC database atau massive database.
• DSS software system:
Kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis
data, seperti: On-Line Analytical Processing (OLAP) tools, datamining
tools, atau kumpulan dari model-model matematika dan analisa yang
mudah untuk diakses oleh para pengguna DSS. Model ini dapat berupa
model fisik (model rancangan ruang kerja, taman, dan model pesawat
terbang), model perhitungan matematika (seperti: persamaan,
alogaritma, anuitas, cicilan bunga kredit), atau model verbal (seperti:
deskripsi suatu prosedur untuk penulisan suatu perintah kerja/order).
Masing-masing DSS dibangun untuk seperangkat tujuan tertentu dan
akan menghasilkan berbagai kumpulan model tergantung pada
kebutuhan dan tujuannya. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 32
Perangkat lunak sistem DSS yang umum juga dapat berupa model
statistik yang memuat berbagai fungsi statistik, antara lain: means,
medians, deviations, dan scatter plots. Perangkat lunak ini memiliki
kapabilitas untuk memproyeksikan ke depan mengenai outcomes
dengan cara menganalisis sekumpulan data. Perangkat lunak model
statistik ini dapat digunakan untuk membantu membangun hubungan,
seperti: menghubungkan produktivitas pegawai dikaitkan dengan
faktor usia, pendapatan yang diterima, atau faktor lain yanng
berpengaruh di dalam lingkungan masyarakat. Optimalisasi model
menentukan alokasi sumber-sumber yang optimal untuk
memaksimalkan atau meminimalkan variabel tertentu, seperti: biaya
atau waktu.
DSS banyak diterapkan di organisasi-organisasi yang sudah mapan. Banyak
cara yang digunakan untuk menerapkan DSS untuk membantu
mempertajam proses pengambilan keputusan. Kapabilitas yang melekat
pada DSS sangat membantu organisasi-organisasi yang menggunakannya
untuk memungkinkan terciptanya koordinasi proses kegiatan baik internal
maupun eksternal dengan cara yang lebih akurat.
Berikut beberapa contoh organisasi atau perusahaan yang memanfaatkan
DSS dalam aktivitas operasi atau usaha yang dilaksanakan:
Jenis Industri Tujuan Penerapan DSS
Industri Asuransi Menentukan pola penutupan asuransi dan
deteksi kemungkinan kecurangan (fraud).
Industri Perbankan Memperbarui profil atau data nasabah.
Perusahaan Manufaktur Menentukan kebutuhan persediaan bahan
baku yang paling optimal dan efisien. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 33
Usaha Ritel Meningkatkan target pelanggan melalui direct
mail marketing.
Perkereta-apian Menentukan rute dan jadwal perjalanan.
Perminyakan dan Gas Mengevaluasi lokasi drilling/pengeboran
minyak atau gas alam yang potensial.
Industri Penerbangan Menentukan jadwal penerbangan dan
peramalan potensial penumpang,
Departemen Pertahanan Membuat analisis kontrak pertahanan.
Tabel 3 - 1
Pertumbuhan volume kegiatan/transaksi secara elektronis yang
meningkat tajam telah mendorong banyak organisasi untuk
mengembangkan DSS di mana pelanggan dan pegawai dapat mengambil
manfaat dari sumber-sumber informasi yang tersedia di internet dan
kapabilitas dari website yang memungkinkan komunikasi untuk berbagai
aktivitas (lihat Gambar 3 – 3).

Gambar 3 - 3 Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 34
DSS yang didasarkan pada web dan internet dapat mendukung
pengambilan keputusan dengan menyajikan akses on-line terhadap
berbagai database dan informasi dengan menggunakan perangkat lunak
untuk analisis data. Beberapa DSS memang difasilitasikan untuk
membantu manajemen, namun tersedia pula DSS yang mampu untuk
menarik pelanggan dengan cara menyediakan berbagai informasi dan alat
yang dapat membantu mereka untuk mengambil keputusan pada saat
mereka menyeleksi jasa dan produk. Dewasa ini, banyak orang lebih
menggunakan informasi yang banyak tersedia dari sumber-sumber yang
ditawarkan untuk membantu mengambil keputusan membeli sesuatu,
misal: keputusan untuk membeli mobil atau komputer, sebelum
berinteraksi langsung dengan petugas penjualannya. Customer decision-
support systems (CDSS) sangat membantu pelanggan yang ada atau
potensial dalam proses pengambilan keputusan.
Banyak orang tertarik dalam melakukan proses pembelian barang atau
jasa menggunakan mesin pencari internet (search engines) atau on-line
catalogs, web directories, e-mail, atau alat-alat lainnya untuk
menentukan lokasi informasi yang dibutuhkan dalam rangka
membantunya dalam proses pengambilan keputusan. Banyak organisasi
atau perusahaan telah mengembangkan website untuk anggota atau
pelanggannya yang ada dan potensial di mana berbagai informasi, model,
atau alat-alat analisis lain disediakan untuk mengevaluasi alternatif untuk
memudahkan pengambilan keputusan yang akan dilakukannya. Web-based
DSS telah menjadi sesuatu yang populer dan sangat memberikan manfaat
yang besar bagi para anggota atau pelanggan yang dituju organisasi atau
perusahaan tersebut.
Dari uraian di atas mengenai DSS, maka beberapa karakteristik dan
kapabilitas DSS yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 35
• Sistem ini memberikan dukungan bagi pengambil keputusan, terutama
dalam situasi semi-terstruktur atau tidak-terstruktur.
• Sistem ini memberikan dukungan untuk berbagai tingkatan
manajemen, mulai dari tingkat manajemen puncak hingga ke tingkat
manajemen yang paling bawah dan para pegawai lainnya.
• DSS memberikan dukungan untuk beragam tipe dan proses
pengambilan keputusan yang harus dilakukan.
• DSS dapat beradaptasi terhadap waktu dan fleksibel; pengguna dapat
menambah, menghapus, mengkombinasikan, mengubah, atau menata
kembali elemen-elemen dasar.
• Tampilan DSS akrab dengan pengguna, memiliki kapabilitas yang
besar, dan dirancang agar dapat interaktif sehingga mudah untuk
digunakan.
• DSS mampu untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan
dengan fokus pada keakuratan, ketepatan waktu, dan kualitas hasil,
serta mengefisiensikan biaya dalam proses pengambilan keputusan.
• Pengambil keputusan memiliki kendali yang lengkap atas seluruh
langkah proses pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah.
• Pengguna-akhir mampu mengkonstruksi dan memodifikasi sistem yang
sederhana oleh mereka sendiri. Sedangkan untuk sistem yang lebih
besar, biasanya dapat dibangun dengan dukungan dari spesialis sistem
informasi.
• DSS biasanya menggunakan model-model dalam analisis situasi
pengambilan keputusan yang mudah untuk dioperasikan oleh
pengguna.
Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 36
C. Sistem Kelompok Pendukung Pengambilan Keputusan - Group Decision
Support Systems (GDSS)
Sudah merupakan suatu fakta yang sangat lazim bahwa para pimpinan
(manajer) suatu instansi jarang sekali dapat memecahkan masalahnya
sendirian. Komite, tim kerja, tim proyek dan gugus tugas yang banyak
dibentuk dalam organisasi pemerintahan merupakan pendekatan
kelompok untuk pemecahan masalah.
GDSS merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif untuk
memudahkan pencapaian solusi oleh sekelompok pengambil keputusan
atas permasalahan yang sifatnya tidak terstruktur. GDSS dikembangkan
untuk menjawab tantangan terhadap kualitas dan efektivitas
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang
(kelompok orang). Permasalahan yang perlu digarisbawahi untuk
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekelompok orang antara lain
adalah banyaknya para pengambil keputusan, waktu yang harus
dialokasikan, dan meningkatnya peserta yang ada. GDSS memberikan
dukungan pada pemecahan masalah dengan menyediakan suatu
pengaturan yang mendukung komunikasi bagi anggota yang tergabung
dalam kelompok. Gambar 3-4 di bawah ini menunjukkan empat
kemungkinan pengaturan GDSS yang didasarkan pada ukuran kelompok
dan lokasi para anggotanya.
Ukuran Kelompok
Kecil Besar

Jarak Peserta

Tatap Muka Ruang Keputusan Pertemuan Wakil
Kelompok
Tersebar Jaringan Keputusan
Lokal
Konferensi Jarak
Jauh
Gambar 3 - 4 Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 37
Pada tiap keadaan para anggota kelompok dapat bertemu pada waktu
yang bersamaan atau berbeda. Pertemuan dalam waktu yang sama
biasanya disebut rapat, pertemuan/meeting, sedangkan pada waktu yang
berbeda komunikasi dilakukan melalui surat elektronik (e-mail).
Penggunaan GDSS mampu untuk mengatasi berbagai masalah atau potensi
masalah yang mungkin akan timbul. Beberapa manfaat yang dapat
diperoleh dengan penggunaan GDSS ini, antara lain adalah:
1. Meningkatkan perencanaan awal, yaitu untuk membuat diskusi atau
pertemuan menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan partisipasi, sehingga setiap peserta dari berbagai latar
belakang dapat memberikan kontribusinya dengan optimal.
3. Menciptakan iklim yang lebih terbuka dan kolaboratif, yaitu tanpa
membuat pihak yang tingkatannya lebih rendah merasa takut dan
terancam. Dan juga tidak membuat pihak yang tingkatannya lebih
tinggi mendominasi jalannya suatu rapat, pertemuan/meeting.
4. Setiap ide yang ditawarkan bebas dari kritik, memungkinkan peserta
rapat, pertemuan/meeting mengkontribusikan ide atau pendapatnya
tanpa takut untuk dikritik.
5. Evaluasi yang objektif, menciptakan atmosfir di mana suatu ide akan
dievaluasi secara objektif dan tidak memandang siapa yang
memberikan ide tersebut.
6. Menghasilkan ide organisasi, yaitu bagaimana tetap memfokuskan
pada tujuan rapat, pertemuan/meeting, mencari cara yang paling
efisien untuk mengorganisir ide yang dihasilkan dalam sesi
brainstorming, dan mengevaluasi ide dalam batasan waktu yang
paling sesuai. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 38
7. Menetapkan prioritas dan mengambil keputusan, yaitu mencari cara
untuk menampung seluruh pemikiran dalam pengambilan keputusan.
8. Dokumentasi hasil rapat, pertemuan/meeting, sehingga seluruh
peserta dapat memperoleh dokumen yang lengkap dan terorganisir
yang dibutuhkan untuk melanjutkan pekerjaan dari projek atau
aktivitas yang dievaluasi.
9. Mampu melakukan akses informasi eksternal, yang memungkinkan
ketidaksepakatan yang signifikan dan faktual dapat diselesaikan
dengan tepat waktu, sehingga memungkinkan meeting dapat terus
dilanjutkan dan produktif.
10. Menghasilkan notulen hasil diskusi, sehingga pihak yang tidak dapat
berpartisipasi langsung dapat tetap memahami hasil dan isi dari
meeting.
Permasalahan yang mungkin timbul dalam GDSS adalah karena
digunakannya berbagai metode baru untuk mengorganisir dan
melaksanakan rapat, pertemuan/meeting maka mungkin ada keengganan
atau penolakan di awal dari penggunaan GDSS ini. Berbagai teknik seperti
teknik fasilitasi, brainstorming, dan atmosfir yang terbuka dan transparan
harus mulai dikembangkan sebagai langkah awal untuk menggunakan
GDSS ini.
Dalam pemanfaatan GDSS ini, maka beberapa alat dalam perangkat lunak
yang dibutuhkan di sini, antara lain adalah:
1. Kuesioner Elektronik; alat ini membantu untuk membuat perencanaan
awal dengan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi perhatian
dan membantu memastikan bahwa informasi yang penting tidak
terlewatkan.
2. Sarana Diskusi Elektronik; memungkinkan kelompok orang yang Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 39
terlibat untuk secara bersama dan tanpa diketahui (tetap terjaga
kerahasiaannya) untuk mengkontribusikan ide atau pemikirannya atas
topik yang dibahas dalam kelompok.
3. Pengelola Ide; memudahkan integrasi yang diorganisir dan sintesa ide
yang dihasilkan selama proses brainstorming.
4. Alat Pembuat Kuesioner; mendukung fasilitator dan pimpinan
kelompok untuk pengumpulan informasi, sebelum maupun selama
proses penetapan prioritas.
5. Alat untuk voting; memberikan kemudahan dengan menyediakan
metode atau teknik untuk penetapan prioritas atau voting.
6. Alat identifikasi dan analisa stakeholder; menggunakan pendekatan
yang terstruktur untuk mengevaluasi dampak usulan yang timbul di
organisasi dan mengidentifikasi serta menilai dampak potensial dari
proyek yang diusulkan.
7. Alat pernyataan kebijakan; menyajikan dukungan yang terstruktur
untuk pengembangan kesepakatan atas penggunaan kata-kata dalam
pernyataan kebijakan.
8. Istilah-istilah group; mendokumentasikan kesepakatan kelompok atas
kata-kata dan istilah-istilah yang disepakati.
Banyak keputusan besar organisasi yang dibuat oleh kelompok (group).
Sayangnya, mengumpulkan suatu kelompok secara bersama-sama dalam
suatu tempat pada suatu waktu adalah pekerjaan yang sulit dan mahal. Di
sisi lain, rapat kelompok tradisional, seperti penyusunan pedoman atau
kebijakan di instansi pemerintah pusat maupun daerah, sering sekali
memakan waktu lama dan dapat menghasilkan keputusan yang kurang
bermanfaat.
Karena itu, banyak sistem informasi berbasis komputer yang mencoba Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 40
meningkatkan kerja kelompok tersebut, seperti groupware, electronic
meeting systems, collaborative systems, dan group decision sistem
pendukung (GDSS).
GDSS terdiri dan suatu perangkat lunak, perangkat keras, komponen
bahasa, dan prosedur, yang mendukung suatu kelompok orang yang
sedang terlibat dalam pertemuan yang ada hubungannya dengan
pengambilan keputusan. Sistem ini adalah sistem berbasis komputer yang
memfasilitasi pemecahan atas masalah tidak terstruktur oleh suatu
kelompok pengambil keputusan.
Komponen GDSS terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manusia,
dan prosedur. Komponen-komponen ini dirangkai guna mendukung proses
untuk mencapai suatu keputusan kelompok
Karakteristik penting dari GDSS adalah sebagai berikut:
1. GDSS adalah sistem informasi yang dirancang secara khusus, bukan
secara sederhana, yang merupakan konfigurasi dari komponen sistem
yang telah ada.
2. Sistem ini dirancang untuk tujuan mendukung kelompok pengambil
keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Karenanya, GDSS harus
meningkatkan proses pengambilan keputusan atau hasil dari suatu
kelompok.
3. GDSS mudah untuk dipelajari dan digunakan. Sistem ini
mengakomodasikan pengguna dengan berbagai tingkatan pengetahuan
komputerisasi.
4. GDSS dapat dirancang untuk satu tipe masalah atau untuk beragam
tingkatan kelompok organisasi keputusan.
5. GDSS dirancang untuk mendorong aktivitas-aktivitas, seperti
penghasilan ide, penyelesaian konflik, dan pemberian pendapat yang Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 41
independen.
6. GDSS memiliki mekanisme terpasang yang dapat meminimalkan
berkembangnya prilaku negatif kelompok, seperti konflik destruktif,
miskomunikasi, ataupun pemikiran terkotak-kotak.
GDSS dapat juga dikatakan sebagai suatu sistem pendukung kelompok
(group sistem pendukung - GSS) terpisah yang lebih luas atau sistem
pertemuan elektronik (electronic meeting systems - EMS).
Suatu konfigurasi GDSS yang umum adalah adanya suatu kelompok
pengambil keputusan yang bertemu dalam suatu fasilitas khusus yang
biasanya di ruang keputusan (decision room), dengan akses ke perangkat
lunak GDSS dan mungkin saja ke suatu basis data dan suatu basis model.
Suatu kelompok fasilitator mengkoordinasikan kelompok tersebut dalam
penggunaan teknologinya.
D. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Eksekutif/Executive
Support Systems (ESS)
Istilah eksekutif dalam pembahasan ini diterapkan untuk pengertian yang
agak bebas. Tidak terdapat suatu garis batas yang jelas memisahkan
eksekutif dari para pimpinan atau manajer lain. Istilah ini digunakan
untuk mengidentifikasi manajer pada tingkat atas dari hierarki organisasi
yang berpengaruh kuat dalam sebuah institusi/lembaga/departemen.
Dalam sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif istilah
executive support system (ESS) sering dipertukarkan dengan executive
information system (EIS). Namun, ada juga yang membedakan keduanya.
Jika dibedakan, EIS sering didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis
komputer yang menyajikan kebutuhan informasi eksekutif puncak. Sistem
ini memberikan akses cepat atas informasi dan laporan manajamen. Di
sisi lain, ESS adalah sistem pendukung komprehensif yang mempunyai Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 42
kemampuan lebih dari EIS. ESS menyangkut juga sistem komunikasi,
otomatisasi kantor, dukungan analisis, dan intelejensia.
ESS dibangun terutama untuk menyajikan gambaran operasional suatu
organisasi; melayani kebutuhan informasi eksekutif puncak; menyajikan
tampilan yang akrab di pengguna, sesuai dengan tipe keputusan individu,
menyajikan penelusuran dan pengendalian yang tepat waktu dan efektif;
menyajikan akses cepat atas informasi rinci dengan teks, angka, atau
grafik; mengindentifikasikan masalah; serta menyaring, mengkompres,
dan melacak data dan informasi kritikal.
Karakteristik utama yang dimiliki ESS adalah kemampuan melihat rincian,
menginformasikan faktor keberhasilan kritikal (critical success factors),
akses status, analisis, pelaporan eksepsi (exception reporting),
penggunaan warna, navigasi informasi, dan komunikasi.
Satu kemampuan utama ESS adalah kemampuan menyajikan data rinci
atas informasi ringkas. Sebagai contoh, seorang eksekutif puncak dapat
memantau kemajuan fisik proyek pembangunan gedung dari waktu ke
waktu bahkan sampai ke detail pekerjaan yang sedang dikerjakan.
Kemudian jika terjadi suatu rencana penyelesaian pekerjaan yang tidak
sesuai jadwal langsung dapat dicari penyebabnya, dengan ESS, sang
eksekutif tersebut dapat melihat peta jalur distribusi bahan baku sampai
ke lokasi, dan faktor penghambat dapat segera diidentifikasi.
Faktor keberhasilan kritikal dapat dimonitor dengan lima tipe informasi,
yaitu narasi masalah kritikal, diagram penjelas, keuangan tingkat puncak,
faktor kunci, dan laporan pertanggungjawaban terinci. Dengan status
akses, top eksekutif dapat memantau data atau laporan terakhir
mengenai indikator kunci melalui jaringan kapan saja. Pemantauan dapat
dilakukan secara harian atau setiap jam (lihat Gambar 3 – 5). Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 43


Gambar 3 - 5
Kemampuan analisis kebanyakan dimiliki oleh ESS. Top eksekutif dapat
menggunakan ESS untuk melakukan analisis sesuai dengan kebutuhannya.
Analisis dapat dilakukan oleh top eksekutif dengan menggunakan fungsi
yang sudah ada, mengintegrasikan sistem lain dengan ESS, atau analisis
dengan menggunakan agen intelejen.
Dengan adanya pelaporan eksepsi, top eksekutif dapat memberikan
perhatian khusus atas perbedaan yang terjadi dengan standar yang ada.
Dengan pelaporan ini, top eksekutif dapat memfokuskan perhatiannya
pada suatu keadaan atau kinerja yang buruk.
Hal-hal kritis, dengan ESS, disajikan tidak saja dalam angka-angka, tetapi
juga dengan warna. Misalnya, hijau menunjukkan kondisi baik, kuning
untuk peningatan, dan merah untuk menggambarkan kondisi yang buruk.
Kemampuan navigasi informasi adalah kemampuan untuk menjelajah
informasi berbagai data secara mudah dan cepat. Untuk meningkatkan Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 44
kemampuan ini, dapat digunakan hypermedia (yang merupakan
pengembangan dari teknologi hypertext).
Sistem komunikasi sangat dibutuhkan oleh top ekskutif. Dalam ESS,
sistem komunikasi dapat mengirim atau menerima e-mail, mengirim
laporan untuk mendapatkan perhatian seseorang, memanggil rapat, atau
memberikan komentar ke suatu kelompok diskusi di Internet.
E. Sistem Pakar - Expert Systems (ES)
Para ahli atau pakar biasanya memiliki pengetahuan (knowledge) dan
pengalaman khusus untuk masalah tertentu. Mereka paham betul
alternatif pemecahan, kemungkinan keberhasilannya, serta keuntungan
dan kerugian yang mungkin timbul. Mereka biasanya digunakan oleh
instansi untuk memberi nasehat atas masalah tertentu, seperti pada
Departemen Pertahanan masalah pembelian peralatan militer yang
teknologinya canggih, penyelesaian tuntutan pembubaran Bisnis TNI,
perampingan/reorganisasi departemen, dan strategikomunikasi dengan
media massa. Makin tidak terstruktur masalahnya, makin spesialis
nasehat yang dibutuhkan dari mereka.
Expert systems (ES) mencoba untuk meniru pengetahuan pakar tersebut.
Sistem ini biasanya digunakan jika organisasi harus memberikan
keputusan atas suatu masalah yang kompleks. Secara khusus, ES adalah
paket komputer untuk memecahkan atau mengambil keputusan atas
suatu masalah spesifik atau terbatas, yang kemampuan pemecahannya
dapat sama atau melebihi suatu tingkat kemampuan seorang pakar.
Ide dasar di balik ES, yang merupakan teknologi intelejensia buatan
terapan, sebenarnya sederhana, yaitu memindahkan keahlian seorang
atau beberapa orang pakar ke komputer. Pengetahuan pakar ini kemudian
disimpan dalam komputer. Pengguna tinggal memanggil komputer untuk Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 45
meminta saran yang dibutuhkan dapat melakukan inferensi (inference)
agar sampai kepada suatu simpulan khusus. Karena itu, seperti seorang
konsultan, sistem ini dapat memberikan saran kepada seseorang yang
bukan pakar dan jika diperlukan juga dapat menjelaskan logika di
belakang sarannya tersebut.
ES bisa dibagi dalam dua bagian: lingkungan pengembangan (development
environment) dan lingkungan konsultasi (consultation environment).
Lingkungan pengembangan digunakan oleh pengembang ES untuk
membangun komponen komponen ES dan menempatkan pengetahuan
(knowledge) pada basis pengetahuan (knowledge base). Lingkungan
konsultansi digunakan oleh non-pakar untuk memperoleh pengetahuan
dan nasehat para pakar yang disimpan di sistem.
Tiga komponen utama yang biasanya ada dalam ES adalah basis
pengetahuan, mesin inferensi (inference engine), dan tampilan pengguna
(user interface). Namun demikian, secara umum, suatu ES mengandung
komponen-komponen berikut:
1. Subsistem pemerolehan pengetahuan (knowledge acquisition sub
system). Pemerolehan pengetahuan adalah pengumpulan,
pemindahan, dan pentransformasian keahlian pemecahan masalah
para pakar atau pendokumentasian sumber-sumber pengetahuan ke
program komputer yang digunakan untuk mengkonstruksikan atau
memperluas basis pengetahuan. Karena pemerolehan pengetahuan
dari para pakar adalah pekerjaan yang kompleks, biasanya dibutuhkan
perantara, yaitu teknisi pengetahuan (knowledge engineer).
2. Basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan yang
diperlukan untuk memahami, memformulasikan, dan memecahkan
masalah. Basis ini terdiri dari dua elemen utama, yaitu fakta dan
kelaziman (rule). Informasi dalam basis pengetahuan dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 46
program komputer melalui suatu proses yang disebut representasi
pengetahuan (knowledge representation).
3. Mesin inferensi. Otak dari sistem pakar adalah mesin inferensi, yang
juga dikenal sebagai stuktur pengendali (control structure) atau
penginterpretasi kelaziman (rule interpreter). Mesin inferensi
biasanya memiliki tiga elemen utama, yaitu suatu penginterpretasi
(interpreter), penjadwalan (scheduler), dan penegak konsistensi
(consistency enforcer).
4. Pengguna.
5. Tampilan pengguna.
6. Papan belakang (ruang kerja). Papan belakang adalah suatu area
memori kerja untuk menguraikan kondisi yang ada, yang ditentukan
oleh data masukan.
7. Subsistem penjelasan (penjustifikasi). Subsistem ini dapat menelusuri
tanggung jawab atas simpulan-simpulan yang diberikan kepada
sumbernya. Biasanya, secara interaktif, subsistem ini menjawab
pertanyaan seperti: Kenapa suatu pertanyaan diajukan oleh ES?
Bagaimana suatu simpulan dicapai? Kenapa alternatif tertentu justru
ditolak?
8. Sistem pengurai pengetahuan (knowledge refining system). Sistem ini
menganalisis pengetahuannya sendiri dan penggunaannya, belajar dari
ini, dan meningkatkannya untuk konsultasi berikutnya.
Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 47
Soal Latihan
1. Uraikanlah alasan yang menjadi penyebab mengapa manajemen
memerlukan sistem pendukung keputusan!
2. Apakah perbedaan antara Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan/
Decision Support Systems (DSS) dengan Sistem Kelompok Pendukung
Pengambilan Keputusan/Group Decision Support Systems GDSS?
3. Menurut Saudara, pernahkah Saudara menggunakan Sistem Kelompok
Pendukung Pengambilan Keputusan/Group Decision Support Systems
(GDSS) di kantor Saudara?
4. Apakah yang membedakan Sistem Pakar/Expert System (ES) dengan
Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Eksekutif/Executive Support
System (ESS)?
5. Uraikanlah contoh penerapan Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan
Eksekutif/Executive Support System (ESS) pada instansi pemerintah baik
pusat maupun daerah yang sudah sangat lazim digunakan di Indonesia?
Diskusi Kasus
1. GDSS memberikan dukungan pada pemecahan masalah dengan
menyediakan suatu pengaturan yang mendukung komunikasi bagi anggota
yang tergabung dalam kelompok (group). Uraian di bawah ini
menunjukkan salah satu kemungkinan pengaturan GDSS dengan
menggunakan teleconference. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 48

Diskusikan apa manfaat yang diperoleh bagi para pengambil keputusan
dengan dilakukannya suatu teleconference, dan apa syarat dasar
teleconference dapat dilaksanakan ?







Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 49
BAB IV
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
Tujuan Pemelajaran Khusus:
Setelah mempelajari bab ini, diharapkan peserta diklat mampu untuk :
1. Menjelaskan pendekatan dan model yang digunakan dalam pengembangan sistem
informasi.
2. Menguraikan dan menjabarkan proses pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak untuk merancang sistem informasi.
3. Memahami jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem informasi.
A. Pendahuluan
Pengembangan sistem informasi manajemen dilakukan melalui beberapa
tahap, dimana masing-masing langkah menghasilkan suatu yang lebih rinci
dari tahap sebelumnya. Tahap awal dari pengembangan sistem umumnya
dimulai dengan mendeskripsikan kebutuhan pengguna dari sisi
pendekatan sistem rencana stratejik yang bersifat makro, diikuti dengan
penjabaran rencana stratejik dan kebutuhan organisasi jangka menengah
dan jangka panjang, lazimnya untuk periode 3 sampai 5 tahun. Masukan
(input) utama yang dibutuhkan dalam tahap ini mencakup:
• Kebutuhan stratejik organisasi
• Aspek legal pendukung organisasi
• Masukan kebutuhan dari pengguna
Sistem stratejik dijabarkan dalam:
1. Visi dan Misi; Strategi pengembangan sistem membutuhkan keputusan
politis dari pimpinan tertinggi yang telah dijabarkan dalam strategi
aktivitas organisasi. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 50
2. Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan kompetensi yang
dimiliki. Analisis Tupoksi akan mengarah pada seberapa jauh
pencapaian kinerja organisasi dapat dicapai, dengan menggunakan
trend-trend penting, risiko-risiko yang harus dihadapi dan potensi
peluang yang dimiliki (menggunakan analisis SWOT).
Analisa kompetensi akan memberikan gambaran yang lengkap
mengenai efektivitas organisasi yang dapat dilihat dari 4 hal yaitu:
sumberdaya, infrastruktur, produk layanan/jasa dan kepuasan
pelanggan/ masyarakat yang dilayani.
B. Model-Model Pengembangan Sistem
Pendekatan suatu pengembangan sistem yang sederhana, lebih dikenal
sebagai model air terjun (waterfall model). Model air terjun ini
mendeskripsikan alur proses pengembangan sistem informasi seperti
tampak pada Gambar 4 – 1 di bawah ini.

Gambar 4 - 1 Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 51
Pekerjaan pengembangan sistem dengan model air terjun dimulai dengan
pembuatan spesifikasi kebutuhan suatu sistem. Pekerjaan ini biasanya
dilakukan oleh orang yang memesan sistem atau pengembang yang
bekerja sama dengan pemesannya. Setelah spesifikasi kebutuhan ini
selesai, lantas dilakukanlah suatu analisis dan deskripsi logika sistem.
Atau, analisis dan deskripsi logika sistem dibuat secara bersama-sama
dengan spesifikasi kebutuhan.
Rancangan sistem kemudian diselesaikan dan diikuti dengan implementasi
modul yang lebih kecil. Modul-modul ini pertama-tama diuji secara
sendiri-sendiri dan kemudian secara hersama-sama. Ketika pengujian
integrasi terakhir telah diselesaikan, keseluruhan sistem dapat diserahkan
ke pemakai serta dimulailah tahap pemeliharaan.
Model air terjun ini memberi penekanan bahwa seseorang harus
menyelesaikan suatu tahap sebelum masuk ke tahap berikutnya. Model
air terjun ini telah memberikan pengaruh besar pada metode rekayasa
perangkat lunak. Model ini sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk
dilaksanakan secara kaku pada saat pertama kali diperkenalkan. Akan
tetapi, belakangan disadari bahwa model air terjun ini harus direvisi agar
benar-benar menggambarkan siklus pengembangan sistem.
Problem utama model air terjun ini dalam kebanyakan kasus adalah pada
tahap pemeliharaan. Dalam kenyataannya, tahap pemeliharaan
mengandung juga spesifikasi kebutuhan, analisis, dan perancangan baru
berikutnya Karena itu, berbagai model baru dikembangkan untuk
menggambarkan kenyataan tersebut Diantara berbagai model yang ada,
model yang paling populer adalah model spiral. Model spiral dapat
menggambarkan bagaimana suatu versi dapat dikembangkan secara
bertingkat (incremental), seperti tampak pada Gambar 4 – 2.
Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 52

Gambar 4 - 2
Di samping itu, R. Eko Indrajit di dalam bukunya “Manajemen Sistem
Informasi dan Teknologi Informasi”, menyatakan bahwa pengembangan
sistem informasi dapat dikategorikan dalam tiga kelompok besar.
Kelompok pertama adalah proyek yang bersifat pembangunan jaringan
infrastruktur teknologi informasi (mulai dari pengadaan dan instalasi
komputer sampai dengan perencanaan dan pengembangan infrastruktur
jaringan LAN dan WAN).
Kelompok kedua adalah implementasi dari paket program aplikasi yang
dibeli di pasaran dan diterapkan di perusahaan, mulai dari perangkat
lunak kecil seperti produk-produk ritel Microsoft sampai dengan aplikasi
terintegrasi yang berbasis teknologi tinggi.
Kelompok ketiga adalah perencanaan dan pengembangan aplikasi yang
dibuat sendiri secara khusus (customized software), baik oleh internal
organisasi maupun kerja sama dengan pihak luar, seperti konsultan dan
software house.
Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 53
C. Tahap-tahap Pengembangan Sistem
Lepas dari perbedaan karakteristik yang melatarbelakangi ketiga jenis
pengembangan tersebut, secara garis besar ada enam tahap yang biasa
dijadikan sebagal batu pijakan atau model dalam melaksanakan aktivitas
pengembangan tersebut, yaitu: perencanaan, analisis, desain, konstruksi,
implementasi, dan pascaimplementasi seperti digambarkan pada diagram
Gambar 4 – 3 di bawah ini.

Gambar 4 - 3 Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 54
1. Tahap Perencanaan
Tahap ini merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang
melatarbelakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut
dilontarkan. Dalam tahap perencanaan pengembangan sistem harus
mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan merencanakan
proyek-proyek besar lainnya, seperti perencanaan pengadaan
perangkat jaringan teknologi informasi (TI), rencana membangun
gedung kantor 15 tingkat.
Keuntungan-keuntungan yang diperoleh jika proyek pengembangan
sistem informasi direncanakan secara matang, mencakup:
- Ruang lingkup proyek dapat ditentukan secara jelas dan tegas. Unit
organisasi, kegiatan ataun sistem yang mana yang akan dilibatkan
dalam pengembangan ini? unit mana yang tidak dilibatkan?
Informasi ini memberikan perkiraan awal besarnya sumber daya
yang diperlukan.
- Dapat mengidentifikasi wilayah/area permasalahan potensial.
Perencanaan akan menunjukkan hal-hal yang mungkin bisa terjadi
suatu kesalahan, sehingga hal-hal demikian dapat dicegah sejak
awal.
- Dapat mengatur urutan kegiatan. Banyak sekali tugas-tugas
terpisah dan harus berjalan secara bersamaan/paralel yang
diperlukan untuk pengembangan sistem. Tugas-tugas ini diatur
dalam urutan logis berdasarkan prioritas informasi dan kebutuhan
untuk efisiensi.
- Tersedianya sarana pengendalian. Tingkat pengukuran kinerja
harus dipertegas sejak awal. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 55
Komite Pengarah Manajer Sistem Analis

1. Timbul Masalah



2. Identifikasi
Masalah






Konsultasi


3. Menetapkan
tujuan sistem


4. Identifikasi
kendala sistem


5. Membuat Studi
Kelayakan


6. Merancang usulan
penelitian sistem


7.

Menyetujui atau menolak proyek
pengembangan sistem


8.

Menetapkan mekanisme pengendalian


Gambar 4 - 3 merupakan model grafik pada tahap perencanaan
pengembangan sistem, sedangkan gambar diatas ini memperlihatkan
tiap langkah yang harus ditempuh dan mengidentifikasikan tanggung
jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem, mulai
dari Komite Pengarah SIM, para manajer pengguna dan para sistem
analis. Pada tahap awal pengembangan sistem, sistem analis bertindak
sebagai spesialis informasi yang bertanggungjawab untuk bekerja
sama dengan pengguna. Anggota tim lainnya, seperti pengelola Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 56
database dan spesialis jaringan, berperan sebagai pendukung.
Kegiatan-kegiatan dalam tahap perencanaan di sini, meliputi antara
lain:
a. Perumusan awal terhadap kebutuhan rinci atau target yang harus
dicapai dari proyek pengembangan sistem yang akan dilakukan.
b. Penyusunan proposal.
c. Penentuan metodologi dan sistem informasi yang digunakan.
d. Penunjukan tim untuk proyek yang akan dilaksanakan.
e. Instruksi untuk mengeksekusi (memulai) proyek yang bersangkutan
f. Identifikasi kendala-kendala sistem.
Ada dua pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan ini, yaitu
pihak yang membutuhkan sistem informasi dan pihak yang akan
melakukan perancangan atau penyusunan sistem informasi.
Keluaran (output) yang harus dihasilkan dalam tahap ini adalah jadwal
detail dari kelima tahapan berikutnya (khusunya yang menyangkut
masalah waktu untuk penyelesaian), target yang dapat disampaikan,
personil yang bertanggung jawab, aspek-aspek keuangan, dan hal-hal
lain yang berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya yang
dipergunakan dalam proyek.
2. Tahap Analisis
Ada dua aspek yang menjadi fokus tahap ini, yaitu aspek bisnis atau
manajemen dan aspek teknologi. Analisis aspek bisnis mempelajari
karakteristik organisasi yang bersangkutan. Tujuan dilakukannya
langkah ini adalah untuk mengetahui posisi atau peranan teknologi
informasi yang paling sesuai dan relevan di organisasi dan
mempelajari fungsi-fungsi manajemen dan aspek-aspek bisnis terkait Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 57
yang akan berpengaruh atau memiliki dampak tertentu terhadap
proses desain, konstruksi, dan implementasi.
Selama tahap analisis, sistem analis terus bekerjasama dengan
manajer, dan komite pengarah SIM terlibat dalam titik-titik yang
penting mencakup kegiatan sebagai berikut:
a. Menetapkan rencana penelitian sistem
b. Mengorganisasikan tim proyek
c. Mendefinisikan kebutuhan informasi
d. Mendefinisikan kriteria kinerja sistem
e. Menyiapkan usulan rancangan sistem
f. Menyetujui atau menolak rancangan proyek pengembangan sistem
Keluaran dari proses analisis di kedua aspek ini adalah masalah-
masalah penting yang harus segera ditangani, analisis penyebab dan
dampak permasalahan bagi organisasi, beberapa kemungkinan
skenario pemecahan masalah dengan kemungkinan dan dampak risiko
serta potensinya, dan pilihan alternatif solusi yang direkomendasikan.
3. Tahap Perancangan/Desain
Pada tahap ini, tim teknologi informasi bekerja sama dengan tim
bisnis atau manajemen melakukan perancangan komponen-komponen
sistem terkait. Tim teknologi informasi akan melakukan perancangan
teknis dari teknologi informasi yang akan dibangun, seperti sistem
basis data, jaringan komputer, teknik koversi data, metode migrasi
sistem, dan sebagainya.
Sementara itu, secara paralel dan bersama-sama tim bisnis atau
manajemen, dan tim teknologi informasi akan melakukan perancangan
terhadap komponen-komponen organisasi yang terkait, seperti: Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 58
standard operating procedures (SOP), struktur organisasi, kebijakan-
kebijakan, teknik pelatihan, pendekatan SDM, dan sebagainya.
Langkah-langkah tahap rancangan sistem mencakup:
a. Menyiapkan detail rancangan sistem
b. Mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi/rancang banun
sistem
c. Mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem
d. Memilih konfigurasi terbaik
e. Menyiapkan usulan penerapan/aplikasi
f. Menyetujui atau menolak aplikasi sistem
4. Tahap Pembangunan Fisik/Konstruksi
Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan
sistem yang sesungguhnya (secara fisik) dibangun. Tim teknis
merupakan tulang punggung pelaksanaan tahap ini, mengingat semua
hal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi
teknologi informasi dalam skala yang lebih detail.
Dari semua tahapan yang ada, tahap konstruksi inilah yang biasanya
paling banyak melihatkan sumber daya terbesar, terutama dalam hal
penggunaan SDM, biaya, dan waktu. Pengendalian terhadap
manajemen proyek pada tahap konstruksi harus diperketat agar
penggunaan sumber daya dapat efektif dan efisien. Bagaimanapun,
hal ini akan berdampak terhadap keberhasilan proyek sistem informasi
yang diselesaikan secara tepat waktu. Akhir dari tahap konstruksi
biasanya berupa uji coba atas sistem informasi yang baru
dikembangkan. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 59
5. Tahap Implementasi
Tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untuk
pertarna kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam
organisasi. Ada berbagai pendekatan untuk implementasi sistem yang
baru didesain. Pekerjaan utama dalam implementasi sistem biasanya
mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Merencanakan waktu yang tepat untuk implementasi
b. Mengumumkan rencana implementasi
c. Mendapatkan sumberdaya perangkat keras dan lunak
d. Menyiapkan database
e. Menyiapkan fasilitas fisik
f. Memberikan pelatihan dan workshop
g. Menyiapkan saat yang tepat untuk cutover (peralihan sistem)
h. Penggunaan sistem baru
Pemberian pelatihan (training) harus diberikan kepada semua pihak
yang terlibat sebelum tahap implementasi dimulai. Selain untuk
mengurangi risiko kegagalan, pemberian pelatihan juga berguna untuk
menanamkan rasa memiliki terhadap sistem baru yang akan
diterapkan. Dengan cara ini, seluruh jajaran pengguna akan dengan
mudah menerima sistem tersebut dan memeliharanya dengan balk di
masa-masa mendatang
6. Tahap Pasca Implementasi
Pengembangan sistem informasi biasanya diakhiri setelah tahap
implementasi dilakukan. Namun, ada satu tahapan lagi yang harus
dijaga dan diperhatikan oleh manajemen, yaitu tahap pasca Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 60
implementasi. Kegiatan yang dilakukan di tahap pasca implementasi
adalah bagaimana pemeliharaan sistem akan dikelola.
Seperti halnya sumber daya yang lain, sistem informasi akan
mengalami perkembangan di kemudian hari. Hal-hal seperti modifikasi
sistem, berpedoman ke sistem lain, perubahan hak akses sistem,
penanganan terhadap fasilitas pada sistem yang rusak, merupakan
contoh dari kasus-kasus yang biasanya timbul dalam pemeliharaan
sistem. Disinilah diperlukan dokumentasi yang memadai dan
pemindahan pengetahuan dari pihak penyusun sistem ke pengguna
untuk menjamin terkelolanya dengan baik proses-proses pemeliharaan
sistem.
Dari perspektif manajemen, tahap pasca-implementasi adalah berupa
suatu aktivitas di mana harus ada personil atau divisi yang dapat
melakukan perubahan atau modifikasi terhadap sistem informasi
sejalan dengan perubahan kebutuhan bisnis yang dinamis.
D. Durasi untuk Pengembangan Sistem
Sebagaimana sudah dijelaskan, pengembangan sistem informasi meliputi
tahap-tahap yang telah diuraikan sebelum ini, dimana pengembangan
sistem selalu terjadi secara inkremental. Pengembangan sistem baru
biasanya diawali dari suatu ketidakjelasan. Dari berbagai model
pengembangan yang ada, kita harus menggunakan model pengembangan
yang dapat membantu kita untuk mencapai proses pengembangan yang
mantap. ldealnya, untuk mencapai maksud tersebut, kita seharusnya
bekerja cukup lama dalam tahap analisis, untuk memahami sistem secara
keseluruhan. Akan tetapi, di tahap ini kita tidak boleh terlalu lama
membahas hal-hal rinci yang sebenarnya akan dimodifikasi dalam tahap
berikutnya, yaitu perancangan. Dengan kata lain, sebenarnya, secara Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 61
relatif sebagian besar waktu yang kita curahkan dalam pengembangan
sistem adalah pada tahap analisis.

Gambar 4 - 4
Dalam pengembangan sistem, pada awalnya hanya sedikit saja SDM yang
terlibat, yaitu dalam tahap analisis dan perancangan. Aktivitas ini
biasanya dilakukan secara berulang. Ketika struktur sistem semakin
mantap, semakin banyak SDM dilihatkan dalam implementasi dan
pengujian. Namun, sering kali terjadi, aktivitas analisis dan perancangan
terjadi juga ketika pengujian dilakukan. Pada tahap ini, perubahan
penting dalam analisis dan perancangan harus dilakukan.
E. Metode Pengembangan Perangkat Lunak
Metode-metode pengembangan perangkat lunak yang ada pada dasarnya
dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode fungsi/data (function data
methods) dan metode berorientasi objek (object-oriented methods).
Pada intinya, metode fungsi/data memberlakukan fungsi dan data secara
terpisah. Motode berorientasi objek memberlakukan fungsi dan data
secara ketat sebagai satu kesatuan. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 62
Metode fungsi/data membedakan fungsi dan data. Fungsi, pada
prinsipnya, adalah aktif dan memiliki perilaku, sedangkan data adalah
pemegang informasi pasif yang dipengaruhi oleh fungsi. Sistem biasanya
dipilah menurut fungsi, di mana data dikirim di antara fungsi-fungsi
tersebut. Fungsi kemudian dipilah lebih lanjut dan akhirnya diubah
menjadi kode sumber (program komputer).
Sistem yang dikembangkan dengan metode fungsi/data sering sulit
pemeliharaannya. Problem utama dengan metode fungsi/data adalah
bahwa seluruh fungsi harus paham bagaimana data disimpan. Dengan kata
lain, fungsi harus paham struktur datanya. Seringkali, dalam hal-hal
tertentu, tipe data yang berbeda memiliki format data yang sangat
berbeda. Problem lain dalam metode fungsi/data adalah bahwa manusia
secara alami tidak berfikir secara terstruktur. Dalam kenyataannya,
spesifikasi kebutuhan biasanya diformulasikan dalam bahasa manusia.
Metode berorientasi-objek mencoba menstrukturkan sistem dari item-
item yang ada dalam domain masalah. Metode ini biasanya sangat stabil
dan perubahannya sangat sedikit Perubahan yang terjadi biasanya
mempengaruhi hanya satu atau sedikit hal tertentu, yang artinya
perubahan yang dibuat hanya terjadi secara lokal di sistem.
Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 63
Soal Latihan
1. Uraikanlah model-model pengembangan sistem informasi yang ada?
2. Uraikanlah tahap-tahap pengembangan sistem informasi tradisional!
3. Jelaskanlah apa yang biasanya dikerjakan dalam tahap konstruksi!
4. Ditahap apakah biasanya dilakukan kegiatan pemrograman (coding)?
5. Pada tahap apa paling banyak waktu dibutuhkan untuk pengembangan
sistem?
6. Apakah yang membedakan pendekatan metode fungsi/data bila
dibandingkan dengan metode yang berorientasi objek?
Diskusi Kasus
Guna memperlancar proses Pengolahan Data Elektronik (PDE ) Kabupaten Kota
Idaman telah mengidentifikasi dan menginventarisir sistim informasi yang
bernilai strategis yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota Idaman,
yang nantinya digunakan untuk mempelancar dan mempermudah
pengaksesasan data yang cepat, akurat, tepat dan up to date. Adapun sistem
informasi yang telah dikembangkan dan digunakan Kantor Pengolahan Data,
untuk Pemerintahan Kabupaten Kota Idaman adalah sebagai berikut:
1 Simpeg ( Sistem Informasi Manajemen Pegawai )
Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 64

Sistem Informasi Manajemen Pegawai merupakan program yang berguna untuk
mendukung pengarsipan data-data bidang kepegawaian, saat ini Kantor
Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Kota Idaman sejak bulan Januari
sampai dengan Desember 20X7 telah menghimpun ±2.765 data pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota Idaman.
Berdasarkan informasi di atas jika Saudara diminta untuk merancang
pengembangan Simpeg di lingkungan instansi Saudara, susunlah informasi dan
kebutuhan apa saja yang harus ada dan perlu dikembangkan dalam
pengembangan Simpeg tersebut. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 65
BAB V
PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN
SISTEM INFORMASI
Tujuan Pemelajaran Khusus:
Setelah mempelajari bab ini, diharapkan peserta diklat mampu untuk:
1. menjelaskan berbagai risiko khususnya terkait dengan kerentanan dan gangguan
terhadap teknologi informasi dalam sistem informasi; dan
2. menguraikan unsur-unsur pengendalian dalam sistem informasi untuk
meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana (disaster), kesalahan (errors),
interupsi pelayanan, kejahatan terhadap pemanfatan komputer.
A. Kerentanan dan Gangguan terhadap Sistem Informasi
Dari pengalaman berbagai organisasi dalam pemanfaatan sistem
informasi, salah satu hal yang dibutuhkan adalah bagaimana setiap
organisasi dapat memastikan bahwa sistem informasi yang ada memiliki
sistem pengamanan dan pengendalian yang memadai. Penggunaan sistem
informasi di organisasi bukannya tanpa risiko. Penggunaan atau akses
yang tidak sah, perangkat lunak yang tidak berfungsi, kerusakan pada
perangkat keras, gangguan dalam komunikasi, bencana alam, dan
kesalahan yang dilakukan oleh petugas merupakan beberapa contoh
betapa rentannya sistem informasi menghadapi berbagai risiko dan
potensi risiko yang kemungkinan timbul dari penggunaan sistem informasi
yang ada. Beberapa hal yang menjadi tantangan manajemen menghadapi
berbagai risiko dalam penggunaan sistem informasi yaitu:
1. Bagaimana merancang sistem yang tidak mengakibatkan terjadinya
pengendalian yang berlebih (overcontrolling) atau pengendalian yang
terlalu lemah (undercontrolling).
2. Bagaimana pemenuhan standar jaminan kualitas (quality assurance)
dalam aplikasi sistem informasi. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 66
Mengapa sistem informasi begitu rentan? Data yang disimpan dalam
bentuk elektronis umumnya lebih mudah atau rawan sekali terhadap
ancaman atau gangguan yang mungkin timbul, dibanding jika data
tersebut disimpan secara manual. Beberapa ancaman dan gangguan yang
mungkin terjadi dan berpengaruh terhadap sistem informasi, adalah
sebagai berikut:
1. Kerusakan perangkat keras.
2. Perangkat lunak tidak berfungsi.
3. Tindakan-tindakan personal.
4. Penetrasi akses ke terminal.
5. Pencurian data atau peralatan.
6. Kebakaran.
7. Permasalahan listrik.
8. Kesalahan-kesalahan pengguna.
9. Program berubah.
10. Permasalahan-permasalahan telekomunikasi.
Kemajuan dalam telekomunikasi dan perangkat lunak dan keras komputer
secara signifikan juga memberikan kontribusi atas meningkatnya
kerentanan dan gangguan terhadap sistem informasi. Melalui jaringan
telekomunikasi, informasi disebarkan atau dihubungkan ke berbagai
lokasi. Kemungkinan adanya akses yang tidak sah, gangguan atau
kecurangan dapat saja terjadi baik di satu atau beberapa lokasi yang
terhubung. Semakin kompleksnya perangkat keras juga menciptakan
kemungkinan terjadinya peluang untuk penetrasi dan manipulasi
penggunaan sistem informasi. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 67
Pertumbuhan dan penggunaan yang pesat internet dalam berbagai
aktivitas juga mengundang timbulnya berbagai gangguan terhadap sistem
informasi. Dua hal yang menjadi perhatian di sini adalah masalah hackers
dan virus. Hacker adalah seseorang yang melakukan akses yang tidak sah
ke jaringan komputer untuk tujuan mencari keuntungan, kriminal, atau
hanya untuk sekedar kesenangannya. Sedangkan virus adalah program
yang mengganggu dan merusak file yang ada dalam komputer, serta sulit
untuk dideteksi. Virus ini dapat cepat sekali menyebar, menghancurkan
file, dan mengganggu pemrosesan dan memory sistem informasi.
Umumnya, untuk mencegah penyebaran virus yang menyerang, digunakan
program khusus anti virus yang didesain untuk mengecek sistem komputer
dan file yang ada dari kemungkinan terinfeksi oleh virus komputer.
Seringkali, anti virus ini mampu untuk mengeliminasi virus dari area yang
terinfeksi. Namun, program antivirus ini hanya dapat untuk mengeliminasi
atas virus-virus komputer yang sudah ada. Oleh karenanya, para pengguna
komputer disarankan untuk secara berkala memperbarui program anti
virus mereka.
Semakin meningkatnya kerentanan dan gangguan terhadap teknologi
informasi telah membuat para pengembang dan pengguna sistem
informasi untuk menempatkan perhatian yang khusus, terutama terhadap
permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi kendala untuk
penggunaan sistem informasi secara memadai. Paling tidak ada 3 hal yang
menjadi perhatian khusus di sini, yaitu:
1. Bencana (disaster)
Perangkat keras komputer, program-program, file-file data, dan
peralatan-peralatan komputer lain dapat dengan seketika hancur oleh
karena adanya bencana, seperti: kebakaran, hubungan arus pendek
(listrik), tsunami, dan bencana-bencana lainnya. Jika bencana ini Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 68
menimpa, mungkin perlu waktu bertahun-tahun dan biaya yang cukup
besar (jutaan dan bahkan mungkin milyaran rupiah) untuk
merekonstruksi file data dan program komputer yang hancur. Oleh
karenanya, untuk pencegahan atau meminimalkan dampak dari
bencana, setiap organisasi yang aktivitasnya sudah memanfaatkan
teknologi informasi biasanya sudah memiliki:
a. Rencana Kesinambungan Kegiatan (pada perusahaan dikenal
dengan Bussiness Continuity Plan) yaitu suatu fasilitas atau
prosedur yang dibangun untuk menjaga kesinambungan
kegiatan/layanan apabila terjadi bencana
b. Rencana Pemulihan Dampak Bencana “disaster recovery plan”,
yaitu fasilitas atau prosedur untuk memperbaiki dan/atau
mengembalikan kerusakan/dampak suatu bencana ke kondisi
semula. Disaster recovery plan ini juga meliputi kemampuan untuk
prosedur organisasi dan “back up” pemrosesan, penyimpanan, dan
basis data.
2. Sistem Pengamanan (security)
Merupakan kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang
digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program,
pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Sistem
pengamanan terhadap teknologi informasi dapat ditingkatkan dengan
menggunakan teknik-teknik dan peralatan-peralatan untuk
mengamankan perangkat keras dan lunak komputer, jaringan
komunikasi, dan data.
3. Kesalahan (errors)
Komputer dapat juga menyebabkan timbulnya kesalahan yang sangat
mengganggu dan menghancurkan catatan atau dokumen, serta Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 69
aktivitas operasional organisasi. Kesalahan (error) dalam sistem yang
terotomatisasi dapat terjadi di berbagai titik di dalam siklus
prosesnya, misalnya: pada saat entri-data, kesalahan program,
operasional komputer, dan perangkat keras.
B. Tujuan Keamanan Sistem Informasi
Keamanan sistem mengacu pada perlindungan terhadap semua
sumberdaya informasi organisasi dari ancaman oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang. Institusi/organisasi menerapkan suatu program
keamanan sistem yang efektif dengan mengidentifikasi berbagai
kelemahan dan kemudian menerapkan perlawanan dan perlindungan yang
diperlukan.
Keamanan sistem dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan utama yaitu;
kerahasiaan, ketersediaan dan integritas.
1. Kerahasian. Setiap organisasi berusaha melindungi data dan
informasinya dari pengungkapan kepada pihak-pihak yang tidak
berwenang. Sistem informasi yang perlu mendapatkan prioritas
kerahasian yang tinggi mencakup; sistem informasi eksekutif, sistem
informasi kepagawaian (SDM), sistem informasi keuangan, dan sistem
informasi pemanfaatan sumberdaya alam.
2. Ketersediaan. Sistem dimaksudkan untuk selalu siap menyediakan data
dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya.
Tujuan ini penting khususnya bagi sistem yang berorientasi informasi
seperti SIM, DSS dan sistem pakar (ES).
3. Integritas. Semua sistem dan subsistem yang dibangun harus mampu
memberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem fisik yang
diwakilinya.
Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 70
C. Membangun Pengendalian Sistem Informasi
Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana (disaster),
kesalahan (errors), interupsi pelayanan, kejahatan terhadap pemanfatan
komputer, dan pelanggaran sistem pengamanan komputer, perlu
dibangun kebijakan dan prosedur khusus ke dalam desain dan
implementasi sistem informasi. Perlu dibangun pengendalian sistem
informasi yang terdiri dari seluruh metode, kebijakan, dan prosedur
organisasi yang dapat memastikan keamanan aset organisasi, keakuratan
dan dapat diandalkannya catatan dan dokumen akuntansi, dan aktivitas
operasional mengikuti standar yang ditetapkan manajemen. Pengendalian
atas sistem informasi harus menjadi bagian yang terintegrasi sejak sistem
informasi ini dirancang.
Menurut American Institute of Certified Public Accountant (AICPA),
pengendalian sistem informasi dapat dibagi menurut pengendalian umum
(general control) dan pengendalian aplikasi (application control). Di
samping itu, terdapat pula organisasi profesi lain yang khusus di bidang
audit dan pengendalian teknologi informasi, yaitu ISACA (Information
Systems Audit and Control Association) yang membagi bentuk
pengendalian dari perspektif yang berbeda. ISACA membagi pengendalian
sistem informasi menjadi 2 jenis, yaitu: pengendalian luas (pervasive
control) dan pengendalian terinci (detailed control). Untuk selanjutnya,
pembahasan lebih dalam di modul ini menggunakan pembagian
pengendalian sistem informasi mengikuti apa yang dirumuskan oleh
AICPA, yaitu bahwa pengendalian sistem informasi terbagi atas
pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum
diterapkan pada keseluruhan aktivitas dan aplikasi sistem informasi.
Pengendalian umum ini dipasangkan atau melekat di dalam suatu sistem
informasi dengan tujuan untuk mengendalikan rancangan, pengamanan,
dan penggunaan program-program komputer, serta pengamanan atas file Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 71
data di dalam infrastruktur teknologi informasi. Dengan kata lain,
pengendalian umum dipasangkan di keseluruhan aplikasi yang
terkomputerisasi dan terdiri dari: perangkat keras, perangkat lunak, dan
prosedur manual yang mampu untuk menciptakan lingkungan
pengendalian secara menyeluruh. Pengendalian aplikasi adalah
pengendalian yang secara khusus dipasangkan pada aplikasi tertentu atau
suatu subsistem tertentu, misalnya pengendalian aplikasi yang
dipasangkan di aplikasi sistem penggajian, piutang, atau pemrosesan
order untuk pengadaan barang dan jasa. Terdiri dari pengendalian-
pengendalian yang dipasangkan pada areal pengguna atas sistem tertentu
dan dari prosedur-prosedur yang telah diprogram.
D. Pengendalian Umum (General Control)
Pengendalian umum sistem informasi berhubungan dengan risiko-risiko
yang berkaitan di berbagai area kegiatan, seperti: sistem operasi, sumber
daya data, pemeliharaan sistem, pusat komputer, komunikasi data,
pertukaran data elektronik (electronic data interchange-EDI), komputer
mikro, dan sebagainya. Di gambar 5-1 di bawah ini digambarkan area-
area kegiatan di mana pengendalian umum ini diterapkan. Dari area-area
kegiatan yang ada ini, pengendalian juga dapat dikelompokkan dalam
pengendalian fisik dan pengendalian non fisik. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 72
Lingkungan
Eksternal
Sistem Operasi Pengguna
Internal
Komunikasi
Data
Komputer Mikro
Pemeliharaan
Sistem
Aplikasi-Aplikasi
Sumber Daya
Data
Arsip-Arsip
Basisdata
Lingkungan Internal
Komunikasi
EDI
Pusat Komputer
Struktur Organisasi
Pengembangan
Sistem

Gambar 5-1: Area kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian sistem
informasi

1. Pengendalian Sistem Operasi :
Sistem operasi mengendalikan sistem komputer lainnya dan
memberikan ijin aplikasi-aplikasi untuk menggunakan secara bersama-
sama sumberdaya dan peralatan komputer. Karena
ketergantungannya, masalah yang timbul dalam sistem operasi ini
dapat menimbulkan masalah-masalah lain pada seluruh pengguna dan
aplikasinya.
Fungsi-fungsi sistem operasi adalah menerjemahkan bahasa tingkat
tinggi ke bahasa mesin dengan menggunakan pengkompilasi (compiler)
dan penerjemah (interpreter); mengalokasikan sumber daya komputer
ke berbagai aplikasi melalui pembebanan memori dan pemberian
akses ke peralatan dan arsip-arsip (file) data; serta mengelola tugas-
tugas penjadualan dan program yang dijalankan bersamaan.
Sehubungan dengan fungsi-fungsi tersebut, auditor biasanya
ditugaskan untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian atas sistem
operasi tercapai dan prosedur-prosedur pengendaliannya ditaati. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 73
Tujuan pengendalian sistem operasi adalah sebagai berikut:
a. Mencegah akses oleh pengguna atau aplikasi yang dapat
mengakibatkan penggunaan tak terkendali ataupun merugikan sistem
operasi atau arsip data.
b. Mengendalikan pengguna yang satu dari pengguna lainnya agar
seorang pengguna tidak dapat menghancurkan atau mengkorupsi
program atau data pengguna lainnya.
c. Mencegah arsip-arsip atau program seorang pengguna dirusak oleh
program lainnya yang digunakan oleh pengguna yang sama.
d. Mencegah sistem operasi dari bencana yang disebabkan oleh kejadian
eksternal, seperti kerusakan pada pembangkit listrik. Juga agar sistem
dapat memulihkannya kembali jika hal ini sampai terjadi.
Risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh sistem operasi dalam
penggunaannya, antara lain adalah :
a. Penyalahgunaan oleh pengguna melalui akses ke sistem operasi,
seperti layaknya manajer sistem.
b. Penyalahgunaan oleh pengguna yang mendapat keuntungan dari
akses yang tidak sah.
c. Perusakan oleh pengguna-pengguna yang secara serius mencoba
untuk merusak sistem atau fungsi-fungsi.
Prosedur-prosedur pengendalian terhadap sistem operasi yang
biasanya dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Pemberian atau pengendalian password.
b. Pengamanan pemberian akses ke pegawai. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 74
c. Pembuatan pernyataan dari pengguna tentang tanggung-jawab
mereka untuk menggunakan sistem dengan tepat dan jaminan akan
menjaga kerahasiaannya.
d. Pembentukan suatu kelompok keamanan (security group) untuk
memonitor dan melaporkan pelanggaran.
e. Penetapan kebijakan formal untuk mengatasi para pelanggar.
2. Pengendalian Sumberdaya Data
Berkaitan dengan penggunaan sumberdaya data, risiko-risiko yang
mungkin dapat terjadi di antaranya adalah karena adanya: bencana
(kebakaran, banjir, dan sebagainya), kerugian yang terjadi dalam
pemanfaatan sumberdaya data, kehilangan tidak sengaja, pencurian
dan penyalahgunaan data, serta korupsi data.
Untuk memanfaatkan penggunaan sumberdaya data secara efektif,
efisien, dan ekonomis, prosedur-prosedur yang harus dipasangkan
untuk pengendalian sumberdaya data, antara lain meliputi:
a. Pembuatan backup arsip data.
b. Penyimpanan data di lokasi terpisah untuk arsip backup.
c. Penentuan akses terbatas atas arsip data berdasarkan otorisasi dan
penggunaan password.
d. Penggunaan teknologi biometric (seperti suara, jari, atau cetak
retina) untuk akses data yang risikonya tinggi.
e. Pembatasan kemampuan query agar data sensitif tidak dapat dibaca.
f. Pembuatan backup secara periodik seluruh basisdata.
g. Pembuatan prosedur pemulihan (recovery) untuk memulai suatu
sistem dari arsip backup dan register transaksi. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 75
3. Pengendalian Struktur Organisasi
Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengendalian struktur
organisasi terdiri dari: Kecurangan, ketidakcukupan dokumentasi
fungsi-fungsi sistem dan program, dan kehilangan arsip-arsip.
Untuk meminimalkan kemungkinan risiko dari pengendalian struktur
organisasi, prosedur-prosedur pengendalian yang diperlukan adalah
sebagai berikut:
a. Pemisahan administrator basisdata dari fungsi lainnya, terutama dari
fungsi pengembangan sistem.
b. Pemisahan fungsi pengembangan sistem dari fungsi pengoperasian dan
pemeliharaan. Pemisahan ini membantu untuk menjamin bahwa
dokumentasi yang cukup telah diberikan oleh petugas pengembang
dan mengurangi peluang kecurangan. Kecurangan dapat terjadi ketika
seorang programmer memberikan kode (code) yang dapat
memungkinkannya mengakses sistem dan membuat perubahan-
perubahan yang kemungkinan besar tidak terdeteksi di kemudian hari.
c. Pemisahan data library untuk arsip kumpulan kegiatan untuk
mengamankan arsip tape guna meyakinkan bahwa tidak salah
peletakannya atau pemusnahannya.
4. Pengendalian Pengembangan Sistem
Risiko-risiko dalam pengembangan sistem terdiri dari: pembuatan
sistem yang tidak penting, tidak berguna, tidak ekonomis, atau tidak
dapat diaudit.
Prosedur-prosedur pengendalian untuk pengembangan sistem adalah
sebagai berikut:
a. pengotorisasian yang memadai atas sistem yang memberikan bukti
justifikasi keekonomisan dan kelayakannya; Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 76
b. pelibatan pengguna dalam pengembangan sistem;
c. pendokumentasian yang memadai atas seluruh kegiatan
pengembangan;
d. pelibatan auditor dalam kegiatan-kegiatan pengembangan sistem;
e. pengujian seluruh program secara komprehensif, terutama mengenai
keakuratan (dengan membandingkan hasil pengujian program dengan
hasil yang diharapkan) dan keterhandalannya.
5. Pengendalian Pemeliharaan Sistem
Risiko-risiko pemeliharaan sistem mencakup korupsi sistem melalui
pengkorupsian program dan aktivitas-aktivitas sistem secara sengaja
atau tidak sengaja serta akses ke sistem dan aplikasi secara tidak sah.
Prosedur-prosedur pengendalian untuk pemeliharaan sistem adalah
seperti berikut ini:
a. pengotorisasian formal atas perubahan-perubahan program dan
sistem;
b. pendokumentasian yang teliti atas aktivitas dan peningkatan (update)
sistem;
c. pengujian sistem dan program secara berkelanjutan;
d. pengamanan kepustakaan program sumber (source program), yaitu
tempat kode program aplikasi disimpan guna mencegah perubahan-
perubahan yang tidak sah;
e. penggunaan laporan modifikasi program untuk memonitor perubahan-
perubahan program;
f. pemberian nomor versi ke setiap program untuk melacak perubahan
dan membandingkannya dengan laporan modifikasi.
Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 77
6. Pengendalian Pusat Komputer
Risiko-risiko pusat komputer adalah kerusakan pada fungsi-fungsi
komputer yang berasal dari gangguan alam dan kegagalan sumber
tenaga listrik. Untuk meminimalkan gangguan terhadap pusat
komputer, prosedur-prosedur pengendaliannya adalah sebagai berikut:
a. penempatan pusat komputer yang jauh dari area bahaya, seperti
daerah banjir dan pabrik pengolahan;
b. pengamanan akses ke fasilitas-fasilitas komputer;
c. penggunaan sistem perangkat bawah tanah dan penyaluran air;
d. pembatasan akses kepada pegawai yang tidak berwenang dan
pemberian tanda masuk bagi yang berwenang;
e. pengendalian temperatur dan kelembaban;
f. penggunaan alarm kebakaran dan sistem pemadaman otomatis;
g. penggunaan pengatur voltase listrik, pencegah goncangan,
pembangkit, dan baterai;
h. pembuatan dan pengujian rencana pemulihan dari bencana (disaster
recovery plan) yang mengidentifikasikan langkah-langkah yang harus
diambil jika terjadi bencana, seperti site backup, aplikasi-aplikasi
yang harus diperbaiki dari backup, prosedur penyimpanan off-site,
dan pelatihan suatu tim atas pekerjaan pemulihan dari bencana.
Lokasi backup bisa bersama-sama dengan perusahaan lain atau suatu
lokasi yang dioperasikan oleh perusahaan yang sama. Aplikasi-aplikasi
yang biasanya penting untuk di-backup adalah penjualan, kewajiban
legal, piutang dagang, produksi, pembelian, dan hubungan
masyarakat. Basisdata, dokumentasi sistem, dokumen-dokumen
sumber, dan perangkat-prangkat kritis (cek, faktur, dan order
pembelian) juga harus di-back-up. Pengujian periodik atas rencana Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 78
pemulihan adalah penting untuk melatih pegawai, memberi keyakinan
bahwa rencana sesuai dengan kondisi terakhir, dan untuk meyakinkan
rencana akan bekerja secara efektif nantinya.
7. Pengendalian Komunikasi
Pengendalian komunikasi biasanya berfokus pada sistem jaringan. Tipe
utama risiko-risikonya biasanya berhubungan dengan hal-hal berikut:
a. ancaman subversif dari pengambilan pesan-pesan, penyerangan
(hacking) komputer, dan penolakan pelayanan (denial-of-service);
b. kegagalan peralatan yang mengganggu, merusak, atau mengkorupsi
transmisi data.
Untuk mengatasi permasalahan komunikasi, maka prosudur-prosedur
pengendalian komunikasi adalah sebagai berikut:
a. penggunaan suatu firewall yang menghubungkan koneksi eksternal
kepada gateway atau proxy server. Firewall mencegah akses langsung
ke suatu sistem komputer, kecuali akses oleh pengguna yang sah dan
mempunyai kewenangan akses yang telah ditentukan. Firewall juga
bisa digunakan untuk membedakan suatu bagian jaringan internal
(LAN) dari bagian lainnya. Suatu keamanan tingkat tinggi dapat juga
diberikan oleh firewall guna pembatasan koneksi langsung ke
internet;
b. penggunaan password sekali-pakai (one-time) yang dihasilkan oleh
alat khusus (smart card) yang memberi pengguna suatu password baru
setiap satu atau dua menit. Seseorang yang mencoba mengambil
password akan tidak dapat menggunakannya karena password
tersebut kadaluarsa begitu digunakan;
c. penggunaan perangkat lunak keamanan untuk mencegah serangan
penolakan-pelayanan; Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 79
d. penggunaan enkripsi data untuk mencegah akses ke data oleh pihak-
pihak yang tidak berwenang; Enkripsi merupakan konversi data ke
suatu bentuk kode. Konversi dibuat oleh suatu program enkripsi yang
menghasilkan suatu password yang merupakan kunci enkripsi yang
e. penggunaan nomor-nomor urutan pesan untuk menjamin bahwa
seluruh pesan yang dikirim telah diterima sehingga penyusup tidak
dapat terlibat dalam suatu transmisi melalui penghapusan atau
pengubahan bagian-bagian transmisi;
f. penggunaan suatu registrasi transaksi pesan untuk mencatat identitas
(ID), lokasi, dan nomor telepon sehingga penyusup dapat
diidentifikasikan;
g. penggunaan alat pemanggilan kembali (call-back) yang
mempersyaratkan seorang pengguna untuk memasukkan suatu
password yang dapat diidentifikasikan pada saat koneksi. Begitu
diidentifikasikan, pemanggil diputuskan dan dipanggil kembali oleh
sistem berdasarkan alamat yang berhubungan dengan password
tersebut;
h. penggunaan pengecekan gema (echo check) untuk mencegah data
dikorupsi oleh desisan (noise) selama transmisi. Suatu gema
melakukan pengecekan dengan cara penerima mengembalikan pesan
kembali ke pengirim agar pengirim membandingkannya dengan pesan
asal yang dikirimkannya;
i. penggunaan parity bits yang mengecek “nomor-nomor 1” dalam suatu
byte dan/atau suatu pesan pada saat dikirim. Nomor-nomor ini
dibandingkan dengan “nomor-nomor 1” yang diterima untuk
meyakinkan keduanya sama;
j. penggunaan sistem backup untuk jaringan yang dapat memulihkan
fungsi-fungsi jaringan dan transmisi data jika server jaringan rusak. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 80
8. Pengendalian Pertukaran Data Elektronik
Risiko-risiko yang berhubungan dengan pertukaran data elektronik
(electronic data interchange) menyangkut transaksi dan akses yang
tidak sah ke berbagai arsip data serta kurangnya informasi transaksi
yang cukup.
Prosedur-prosedur pengendaliannya adalah sebagai berikut:
a. pemvalidasian password dan kode identitas oleh sistem customer dan
vendor; pengotorisasian tabel-tabel yang menentukan tingkat dan tipe
akses arsip data perusahaan oleh rekanan bisnisnya;
b. penggunaan register pengendalian yang mencatat transaksi melalui
setiap tahap pertukaran data elektronik.
9. Pengendalian Komputer Mikro
Risiko-risikonya mencakup akses yang tidak sah ke data dan program,
pemisahan tugas yang tidak memadai, backup, serta prosedur-
prosedur pengembangan dan pemeliharaan sistem.
Prosedur-prosedur pengendaliannya paling tidak mencakup hal
berikut:
a. penggunaan alat pengunci untuk mencegah akses ke komputer,
khususnya melalui drive A yang dapat digunakan untuk memulai
(booting) sistem menggunakan program yang dapat melewati
perangkat pengamanan;
b. penggunaan password bertingkat untuk membatasi berbagai tingkatan
pengguna terhadap suatu sistem guna pengaksesan arsip atau program
tertentu; backup rutin ke floppy disk, hard drive, dan tape;
c. penggunaan prosedur-prosedur penyeleksian perangkat lunak
komersial dan resmi. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 81
E. Pengendalian Aplikasi
Pengendalian aplikasi berhubungan dengan aplikasi tertentu, suatu
subsistem, atau program-program dalam sistem komputer. Pengendalian
aplikasi ini digolongkan dalam tiga kategori, yaitu pengendalian masukan,
pengendalian pemerosesan, dan pengendalian keluaran.
1. Pengendalian Masukan
Pengendalian masukan berusaha untuk menjamin bahwa transaksi-
transaksi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem adalah sah, akurat,
dan lengkap.
Prosedur-prosedur pengendaliannya adalah sebagai berikut:
a. pengendalian atas akses ke dokumen asal;
b. penggunaan dokumen asal yang dipranomori;
c. penggunaan pengecekan digit (check digit) untuk mencegah kesalahan
penerjemahan dan penempatan;
d. penggunaan total kumpulan (batch total) yang biasanya berhubungan
dengan kumpulan-kumpulan transaksi;
e. pengendalian validasi (validation control) untuk mengecek data yang
hilang, field yang kosong, atau ruang kosong di data, dan mengecek
kesalahan-kesalahan dalam tipe-tipe data (karakter atau angka), guna
menjamin bahwa penjumlahan adalah dalam suatu interval tertentu
atau tidak melebihi batasan tertentu;
f. penggunaan prosedur-prosedur untuk menentukan agar penjumlahan
atau record-record secara relatif adalah wajar bila dibandingkan
dengan tipe-tipe data yang diharapkan, memiliki tanda yang benar
(misalnya semua jumlah penjualan haruslah positif), dan dalam urutan
yang benar; Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 82
g. penggunaan label-label arsip internal (khususnya untuk tape) untuk
menjamin bahwa arsip-arsip data yang benar telah diproses;
h. penggunaan prosedur koreksi kesalahan untuk memberitahu pengguna
bahwa kesalahan telah terjadi, untuk menandakan kesalahan dalam
arsip-arsip guna perbaikan sebelum diproses, atau mempersyaratkan
pemasukan ulang data (dimulai dari awal dengan suatu kumpulan);
i. penataan kesalahan arsip-arsip dan laporan-laporan guna mendaftar
kesalahan-kesalahan dan perbaikan-perbaikannya.
2. Pengendalian Pemerosesan
Prosedur-prosedur pengendalian pemerosesan adalah sebagai berikut:
a. pengendalian data total (batch data control) harus dijalankan ulang
pada setiap langkah dalam suatu pemerosesan untuk
memperhitungkan kembali pengendalian total (control total);
b. penggunaan register transaksi untuk mengidentifikasikan setiap
transaksi yang diproses oleh suatu sistem dan memisahkan transaksi
yang berhasil dari yang tidak berhasil (ke dalam suatu arsip
kesalahan). Register tersebut harus menguraikan transaksi-transaksi
yang dihasilkan secara eksternal dan internal. Nomor-nomor transaksi
harus secara unik mengidentifikasikan masing-masing transaksi
sehingga suatu transaksi dapat dilacak melalui suatu sistem guna
menyajikan suatu jejak audit.
3. Pengendalian Keluaran
Pengendalian keluaran melindungi keluaran dari kerugian, korupsi,
dan akses yang tidak sah. Pengendalian ini meliputi:
a. pembatasan akses ke arsip-arsip keluaran (elektronik dan hardcopy)
melalui perlindungan arsip-arsip dalam proses pentransmisian atau Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 83
pencetakan, penataan jumlah tembusan, dan penggunaan kertas
berangkap yang memungkinkan pencetakan tanpa memungkinkan
isinya dibaca (seperti halnya rekening koran bank, nomor pin, slip
gaji, atau laporan nilai);
b. penyeliaan pekerja-pekerja yang mencetak dan mengkopi data atau
memberikan pelayanan pengiriman;
c. pembatasan akses penghancuran atau pengendalian sampah dokumen;
d. penelaahan keluaran atas keakuratannya;
e. penggunaan kotak surat yang terkunci;
f. persyaratan penerimaan untuk pengambilan dokumen dan pemberian
tanda-terima;
g. penyimpanan dokumen-dokumen sensitif dalam lokasi yang aman.


Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 84
Soal Latihan
1. Apakah yang dimaksud dengan pengendalian umum dan pengendalian
aplikasi?
2. Apakah perbedaan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi?
3. Jika Anda mengaudit sistem yang berbasis komputer, uraikanlah
pengendalian pengendalian yang harus Anda dalami!
4. Apakah ada perbedaan pendekatan audit terhadap sistem informasi yang
belum dan yang sudah terkomputerisasi? Jika ada, jelaskanlah!
5. Apakah yang dimaksud dengan pengendalian komunikasi data? Uraikanlah!
Diskusi Kasus
Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak
berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime dapat dilakukan
tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara
pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet,
semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena
impas perkembangan cybercrime ini.
Berita Kompas Cyber Media menulis bahwa berdasarkan survei AC Nielsen
Indonesia ternyata menempati posisi ke enam terbesar di dunia atau ke empat
di Asia dala tindak kejahatan di internet. Meski tidak disebutkan secara rinci
kejahatan macam apa saja yang terjadi di Indonesia maupun WNI yang terlibat
dalam kejahatan tersebut, hal ini merupakan peringatan bagi semua pihak
untuk mewaspadai kejahatan yang telah, sedang, dan akan muncul dari
pengguna teknologi informasi Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 85
Jika seseorang mendapatkan akses tidak sah ke sumber informasi organisasi
orang itu adalah seorang penjahat komputer. Sebagian penjahat komputer
adalah pegawai dan sebagian lainnya orang luar.
Diskusikanlah ancaman keamanan sistem informasi apa yang umumnya
dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.















Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 86
BAB VI
DAMPAK ETIKA DAN SOSIAL
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI
Tujuan Pemelajaran Khusus:
Setelah mempelajari bab ini, para peserta diharapkan mampu :
1. menjelaskan mengenai dampak perkembangan dan pemanfaatan teknologi
informasi terhadap etika dan lingkungan sosial masyarakat pengguna;
2. memahami bagaimana etika berhubungan dengan sistem informasi; dan
3. mengenali peran etika dalam organisasi dan perlunya penerapan budaya etika.
A. Pendahuluan
Meningkatnya penggunaan komputer menjadi perhatian yang semakin
besar, terutama pengaruhnya terhadap etika dan sosial di masyarakat
pengguna. Di satu sisi, perkembangan teknologi komputer sebagai sarana
informasi memberikan banyak keuntungan. Salah satu manfaatnya adalah
bahwa informasi dapat dengan segera diperoleh dan pengambilan
keputusan dapat dengan cepat dilakukan secara lebih akurat, tepat dan
berkualitas.
Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi informasi, khususnya
komputer menimbulkan masalah baru. Secara umum, perkembangan
teknologi informasi ini mengganggu hak privasi individu. Bahwa banyak
sekarang penggunaan komputer sudah di luar etika penggunaannya,
misalnya: dengan pemanfaatan teknologi komputer, dengan mudah
seseorang dapat mengakses data dan informasi dengan cara yang tidak
sah. Belum lagi ada sebagian orang yang memanfaatkan komputer dan
internet untuk mengganggu orang lain dengan tujuan sekedar untuk
kesenangan serta hobinya. Adapula yang memanfaatkan teknologi
komputer ini untuk melakukan tindakan kriminal. Bukan suatu hal yang Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 87
baru bila kita mendengar bahwa dengan kemajuan teknologi ini, maka
semakin meningkat kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi
ini.
Pada perkembangannnya, beberapa faktor negatif terjadi berkaitan
dengan penggunaan sistem informasi oleh manusia, mengingat dalam
menggunakan komputer, pengguna berhubungan dengan sesuatu yang
tidak tampak. Dibalik kecepatan, kecermatan dan keotomatisan dalam
memproses pekerjaan, ternyata teknologi informasi memuat dilema-
dilema etis sebagai akibat sampingan dari adanya unsur manusia sebagai
pembuat, operator dan sekaligus penggunanya.
Terdapat fakta-fakta yang mengindikasikan bahwa mayoritas penjahat
komputer adalah mereka yang masih muda, cerdas dan kebanyakan laki-
laki. Kemampuan mereka dalam menerobos bahkan merusak sistem
semakin maju seolah kejar-mengejar dengan perkembangan proteksi yang
dibuat untuk melindungi sistem tersebut. Berbagai macam bentuk fraud
mengiringi pemakaian sistem informasi semisal pembelian barang melalui
internet dengan menggunakan kartu kredit bajakan.
Manusia sebagai pembuat, operator dan sekaligus pengguna sistem
tersebutlah yang akhirnya menjadi faktor yang sangat menentukan
kelancaran dan keamanan sistem. Hal-hal inilah yang kemudian
memunculkan unsur etika sebagai faktor yang sangat penting kaitannya
dengan penggunaan sistem informasi berbasis komputer, mengingat salah
satu penyebab pentingnya etika adalah karena etika melingkupi wilayah-
wilayah yang belum tercakup dalam wilayah hukum. Faktor etika disini
menyangkut identifikasi dan penghindaran terhadap unethical behavior
dalam penggunaan sistem informasi berbasis komputer.
Identifikasi terhadap unethical behavior melibatkan unsur-unsur didalam
dan diluar diri manusia sebagai atribut-atribut yang mempengaruhi Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 88
perilaku manusia. Atribut-atribut karakteristik demografi manusia seperti
umur, gender, tingkat kecerdasan, disamping nilai-nilai agama dan
keluarga adalah unsur internal yang dimaksud. Sedangkan lingkungan
sekitar seperti struktur organisasi, budaya dan situasi sekitar adalah
faktor eksternal yang ikut menentukan perilaku manusia.
B. Perilaku Moral dan Konsep Etika
Dalam suatu masyarakat yang memiliki kesadaran sosial, tentunya setiap
orang diharapkan dapat melakukan apa yang benar secara moral, etis dan
mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Moral adalah tradisi
kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah3
. Moral dipelajari setiap
orang sejak kecil sewaktu yang bersangkutan masih anak-anak. Sejak
kecil , anak-anak sudah diperkenalkan perilaku moral untuk membedakan
mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan tidak, atau mana
tindakan yang terpuji dan tercela. Sebagai contoh: anak-anak diminta
berlaku sopan terhadap orang tua, menghormati guru, atau tidak
menyakiti teman-temannya. Pada saat anak-anak telah dewasa, dia akan
mempelajari berbagai peraturan yang berlaku di masyarakat dan
diharapkan untuk diikuti. Peraturan-peraturan tingkah laku ini adalah
perilaku moral yang diharapkan dimiliki setiap individu..
Walau berbagai masyarakat tidak mengikuti satu set moral yang sama,
terdapat keseragaman kuat yang mendasar. “Melakukan apa yang benar
secara moral” merupakan landasan perilaku sosial kita.
Tindakan kita juga diarahkan oleh etika (ethics). Kata ethics berakar dari
bahasa Yunani ethos, yang berarti karakter. Etika adalah satu set
kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu,
kelompok atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab pada
masyarakat atas perilaku mereka. Masyarakat dapat berupa suatu kota,
negara, atau profesi. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 89
Tidak seperti moral, etika dapat sangat berbeda dari satu masyarakat ke
masyarakat lain. Kita melihat perbedaan ini dibidang komputer dalam
bentuk perangkat lunak bajakan- perangkat lunak yang digandakan secara
ilegal lalu digunakan atau dijual.
Hukum adalah peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas
berdaulat, seperti pemerintah, pada rakyat atau warga negaranya.
Hingga kini sangat sedikit hukum yang mengatur penggunaan komputer.
Hal ini karena komputer merupakan penemuan baru dan sistem hukum
kesulitan mengikutinya.
Kasus pertama kejahatan komputer terjadi pada tahun 1966, saat
programer untuk suatu bank membuat suatu tambahan di program
sehingga program tersebut tidak dapat menunjukan bahwa pengambilan
dari rekeningnya telah melampau saldo. Ia dapat terus menulis cek walau
tidak ada lagi uang di rekeningnya. Penipuan ini terus berlangsung hingga
komputer tersebut rusak, dan pemrosesan secara manual mengungkapkan
saldo yang telah minus. Programer tersebut tidak dituntut melakukan
kejahatan komputer, karena peraturan hukumnya belum ada. sebaliknya,
ia dituntut membuat entry palsu di catatan bank.
Kita dapat melihat bahwa penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan
oleh nilai-nilai moral dan etika dari para manajer, spesialis informasi dan
pemakai, dan juga hukum yang berlaku. Hukum paling mudah
diinterpretasikan karena berbentuk tertulis. Di pihak lain, etika tidak
didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota
masyarakat. Bidang yang sukar dari etika komputer inilah yang sedang
memperoleh banyak perhatian.
C. Perlunya Budaya Etika
Pendapat yang luas terdapat dalam organisasi sektor publik adalah bahwa
suatu instansi mencerminkan kepribadian pemimpinnya. Misalnya, Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 90
pengaruh pimpinan instansi pada tindakan/perbuatan korupsi selama
masa berkuasanya pemerintahan orde baru telah membentuk kepribadian
pejabat-pejabat publik perpengaruh sedemikian rupa pada organisasi
mereka sehingga masyarakat cenderung memandang institusi pemerintah
tersebut sebagai organisasi yang korup.
Hubungan antara pimpinan dengan instansi merupakan dasar budaya
etika. Jika instansi harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam
semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan
memberi contoh (lihat Gambar 6 – 1) . Perilaku ini adalah budaya etika.

Gambar 6 - 1 Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 91
Bagaimana Budaya Etika Diterapkan?
Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya
menyebar diseluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh
semua pegawai. Para eksekutif mencapai penerapan ini melalui suatu
metode tiga lapis, yaitu dalam bentuk pernyataan tekad (komitmen),
program-program etika, dan kode etik khusus pada setiap instansi.
Komitmen adalah pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang ditegakan
oleh pimpinan instansi. Tujuan komitmen ini adalah menginformasikan
orang-orang dan organisasi-organisasi baik di dalam maupun di luar
instansi mengenai nilai-nilai etika yang diberlakukan.
Program etika adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas
yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan
pernyataan komitmen. Suatu aktivitas yang umum adalah pertemuan
orientasi yang dilaksanakan bagi pegawai baru. Selama pertemuan ini,
subyek etika mendapat cukup perhatian.
Contoh lain dari program etika adalah audit etika. Dalam audit etika,
sesorang auditor internal mengadakan pertemuan dengan seorang
manajer selama beberapa jam untuk mempelajari bagaimana unit
manajer tersebut melaksanakan pernyataan komitmen.
Kode etik khusus instansi, Banyak instansi telah merancang kode etika
mereka sendiri. Kadang-kadang kode ini diadaptasi dari kode etik dari
organisasi sejenis.
D. Memahami Timbulnya Permasalahan Etika Dalam Teknologi Informasi
Perlindungan atas hak individu di internet dan membangun hak informasi
merupakan sebagian dari permasalahan etika dan sosial dengan
penggunaan sistem informasi yang berkembang luas. Permasalahan etika
dan sosial lainnya, di antaranya adalah: perlindungan hak kepemilikan Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 92
intelektual, membangun akuntabilitas sebagai dampak pemanfaatan
sistem informasi, menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sistem
informasi yang mampu melindungi keselamatan individu dan masyarakat,
mempertahankan nilai yang dipertimbangkan sangat penting untuk
kualitas hidup di dalam suatu masyarakat informasi.
Dari berbagai permasalahan etika dan sosial yang berkembang berkaitan
dengan pemanfaatan sistem informasi, dua hal penting yang menjadi
tantangan manajemen untuk dihadapi, yaitu:
1. Memahami risiko-risiko moral dari teknologi baru.
Perubahan teknologi yang cepat mengandung arti bahwa pilihan yang
dihadapi setiap individu juga berubah dengan cepat begitu pula
keseimbangan antara risiko dan hasil serta kekhawatiran kemungkinan
terjadinya tindakan yang tidak benar. Perlindungan atas hak privasi
individu telah menjadi permasalahan etika yang serius dewasa ini. Di
samping itu, penting bagi manajemen untuk melakukan analisis
mengenai dampak etika dan sosial dari perubahan teknologi. Mungkin
tidak ada jawaban yang selalu tepat untuk bagaimana seharusnya
perilaku, tetapi paling tidak ada perhatian atau manajemen tahu
mengenai risiko-risiko moral dari teknologi baru.
2. Membangun kebijakan etika organisasi yang mencakup permasalahan
etika dan sosial atas sistem informasi.
Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan,
melaksanakan, dan menjelaskan kebijakan etika organisasi. Kebijakan
etika organisasi berkaitan dengan sistem informasi meliputi, antara
lain: privasi, kepemilikan, akuntabilitas, kualitas sistem, dan kualitas
hidupnya. Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana memberikan
program pendidikan atau pelatihan, termasuk penerapan
permasalahan kebijakan etika yang dibutuhkan. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 93
Sebelum membahas lebih jauh mengenai permasalahan etika dan sosial
dalam pemanfaatan sistem informasi, perlu dipahami dahulu mengenai
pengertian etika. Etika merupakan prinsip-prinsip mengenai suatu yang
benar dan salah yang dilakukan setiap orang dalam menentukan pilihan
sebagai pedoman perilaku mereka. Perkembangan teknologi dan sistem
informasi menimbulkan pertanyaan baik untuk individu maupun
masyarakat pengguna karena perkembangan ini menciptakan peluang
untuk adanya perubahan sosial yang hebat dan mengancam adanya
distribusi kekuatan, uang, hak, dan kewajiban. Seperti teknologi-
teknologi lainnya, teknologi informasi dapat dipakai untuk mencapai
kemajuan masyarakat, namun dapat juga digunakan untuk perbuatan
kriminal dan mengancam nilai-nilai masyarakat yang dihargai. Bagaimana
pun, perkembangan teknologi informasi akan menghasilkan manfaat-
manfaat untuk berbagai pihak dan kemungkinan biaya bagi pihak-pihak
lainnya. Dengan menggunakan sistem informasi, penting untuk
dipertanyakan, bagaimana tanggung jawab secara etis dan sosial dapat
ditempatkan dengan memadai dalam pemanfaatan sistem informasi.
Etika, sosial, dan politik merupakan tiga hal yang berhubungan dekat
sekali. Permasalahan etika yang dihadapi dalam perkembangan sistem
informasi manajemen umumnya tercermin di dalam lingkungan sosial dan
politik. Untuk dapat memahami lebih baik hubungan ketiga hal tersebut
di dalam pemanfaatan sistem informasi, diidentifikasi lima dimensi moral
dari era informasi yang sedang berkembang ini, yaitu:
1. Hak dan kewajiban informasi; apa hak informasi yang dimiliki oleh
seorang individu atau organisasi atas informasi? Apa yang dapat
mereka lindungi? Kewajiban apa yang dibebankan kepada setiap
individu dan organisasi berkenaan dengan informasi?
2. Hak milik dan kewajiban; bagaimana hak milik intelektual dilindungi
di dalam suatu masyarakat digital di mana sulit sekali untuk masalah Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 94
kepemilikan ini ditrasir dan ditetapkan akuntabilitasnya, dan begitu
mudahnya hak milik untuk diabaikan?
3. Akuntabilitas dan pengendalian; siapa bertanggung jawab terhadap
kemungkinan adanya gangguan-gangguan yang dialami individu,
informasi, dan hak kepemilikan?
4. Kualitas sistem; standar data dan kualitas sistem apa yang diinginkan
untuk melindungi hak individu dan keselamatan masyarakat?
5. Kualitas hidup; nilai apa yang harus dipertahankan di dalam suatu
informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan? Lembaga apa yang
harus ada untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya pelanggaran
informasi? Nilai budaya dan praktik-praktik apa yang diperlukan di
dalam era teknologi informasi yang baru?
E. Etika Dalam Suatu Masyarakat Informasi
Etika berhubungan dengan kebebasan setiap individu untuk memilih.
Etika adalah suatu hal tentang pilihan setiap individu, yaitu pada saat
dihadapkan pada berbagai alternatif tindakan, apa pilihan moral yang
benar? Apa yang merupakan sosok utama dari pilihan yang etis? Pilihan
etika merupakan keputusan-keputusan yang dibuat setiap individu yang
bertanggungjawab atas konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan
mereka.
Ada beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan etika dan tindakan-
tindakan yang dipilih sebagai keputusan yang dibuat setiap individu.
Konsep-konsep dasar tersebut adalah:
1. Tanggungjawab; menerima potensial biaya, tugas, dan kewajiban
untuk keputusan-keputusan yang diambilnya.
2. Akuntabilitas; mekanisme untuk menilai tanggungjawab untuk
keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 95
3. Kewajiban; adanya peraturan yang memungkinkan setiap individu
untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh
pihak, sistem, atau organisasi lain.
4. Proses; suatu proses di mana peraturan dikenal dan dipahami dan
terdapatnya kemampuan untuk menarik otoritas yang lebih tinggi
untuk memastikan bahwa peraturan diterapkan dengan benar.
Konsep dasar yang diuraikan tersebut membentuk tiang fondasi untuk
suatu analisa etika atas sistem informasi. Pertama, bahwa teknologi
informasi disaring melalui institusi sosial, organisasi, dan individu. Apa
pun dampak yang ada dari sistem informasi merupakan hasil dari
tindakan-tindakan dan perilaku yang berkembang dari setiap individu,
organisasi, maupun institusi. Kedua, tanggung jawab untuk konsekuensi
teknologi jelas terletak pada setiap individu, organisasi, dan institusi
yang memilih teknologi untuki digunakan. Penggunaan teknologi informasi
dengan cara yantg bertanggung jawab secara sosial mengandung arti
bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi akuntabilitas
untuk konsekuensi tindakan-tindakan yang diambil. Ketiga, di dalam
masyarakat politik dan sosial yang memiliki etika, setiap individu
diharapkan mampu untuk memperbaiki dampak yang terjadi melalui
seperangkat peraturan yang dikarakteristikan di dalam suatu proses.
Pada saat kita dihadapkan pada suatu situasi yang tampaknya merupakan
permasalahan etika, bagaimana seharusnya kita menganalisis situasi
dimaksud. Berikut lima langkah proses yang dapat membantu:
1. Identifikasi dan gambarkan faktanya dengan jelas; temukan siapa yang
melakukan apa kepada siapa dan di mana, kapan, serta bagaimana.
2. Definisikan konflik atau permasalahan dan identifikasi nilai-nilai yang
lebih tinggi yang terpengaruh; permasalahan-permasalahan etika, Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 96
sosial, dan politik selalu merujuk pada nilai-nilai yang lebih tinggi,
seperti: kebebasan, privasi, proteksi kepemilikan dan lain-lain).
3. Identifikasi para stakeholders; setiap permasalahan etika, sosial, dan
politik pasti memiliki stakeholders. Pastikan identitas individu atau
kelompok yang merupakan stakeholders dan apa yang mereka
harapkan. Ini tentunya sangat bermanfaat nantinya dalam merancang
solusi permasalahan.
4. Identifikasi opsi yang dapat diambil; mungkin kita akan menjumpai
beberapa opsi yang tidak memuaskan semua pihak yang terlibat,
namun beberapa opsi yang tersedia lebih baik dari yang lain.
Kadangkala solusi etika yang baik mungkin tidak selalu seimbang
dengan dampaknya pada stakeholders.
5. Identifikasi dampak potensial dari opsi yang dipilih; beberapa opsi
mungkin secara etika adalah benar, tetapi merupakan bencana dari
sudut pandang yang lain. Opsi lain mungkin dapat berfungsi dengan
baik pada suatu kasus, tetapi tidak pada yang lain. Selalu kita
tanyakan pada diri kita sendiri ”Bagaimana jika saya memilih opsi ini
dan konsisten dari waktu ke waktu?”
Setelah analisis selesai dilakukan, berikutnya adalah menentukan prinsip-
prinsip etika atau aturan yang harus digunakan untuk membuat suatu
keputusan. Meskipun kita adalah yang pada akhirnya memutuskan sendiri
prinsip-prinsip etika yang akan diikuti dan bagaimana kita menentukan
skala prioritasnya, adalah sangat membantu sekali untuk
mempertimbangkan beberapa prinsip etika yang bersumber dari beberapa
pakar, yang pada intinya adalah sebagai berikut:
1. Immanuel Kant’s Categorial Imperative; suatu prinsip yang
menyatakan bahwa jika suatu tindakan tidak baik bagi setiap orang
untuk diambil, maka hal ini akan tidak baik bagi siapa pun. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 97
2. Descartes’ rule of change; suatu prinsip yang menyatakan bahwa jika
suatu tindakan tidak dapat dilakukan secara berulang, maka
keputusan ini tidak akan baik untuk diambil terus setiap saat.
3. Utilitarian Principles; suatu prinsip yang mengasumsikan bahwa
seorang dapat menempatkan nilai dalam prioritasnya dan memahami
konsekuensi dari tindakan yang diambil.
4. Risk Aversion Principle; suatu prinsip yang menyatakan bahwa
seseorang harus mengambil tindakan yang menghasilkan paling sedikit
gangguan atau biaya yang paling kecil.
5. Ethical ”no free lunch” rule; suatu asumsi bahwa seluruh obyek yang
berwujud dan tidak berwujud dimiliki oleh seseorang melalui
pengorbanan yang dilakukannya.
Perkembangan teknologi dan sistem informasi banyak membawa
perubahan pada berbagai aspek kehidupan, khusunya yang mempengaruhi
etika dan sosial masyarakat. Berikut contoh di berbagai industri yang
merupakan permasalahan etika sebagai dampak dari perkembangan
sistem informasi, di antaranya adalah: pengurangan tenaga kerja di
industri telekomunikasi dan manufaktur, pembuatan data pribadi secara
elektronis untuk mengidentifikasi kemungkinan teroris masuk di bandar
udara, dan pemantauan karyawan melalui internet.
Beberapa organisasi telah mengembangkan kode etik sistem informasi.
Namun demikian, tetap ada perdebatan berkaitan dengan kode etik yang
dapat diterima secara umum dengan kode etik sistem informasi yang
dibuat secara spesifik. Sebagai manajer maupun pengguna sistem
informasi, kita didorong untuk mengembangkan seperangkat standar etika
untuk pengembangan kode etika sistem informasi, yaitu yang berbasiskan
pada lima dimensi moral yang telah disampaikan di awal, yaitu: Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 98
1. Hak dan kewajiban informasi; Kode etik sistem informasi harus
mencakup topik-topik, seperti: privasi e-mail setiap karyawan,
pemantauan tempat kerja, perlakuan informasi organisasi, dan
kebijakan informasi untuk pengguna.
2. Hak milik dan kewajiban; Kode etik sistem informasi harus mencakup
topik-topik, seperti: lisensi penggunaan perangkat lunak, kepemilikan
data dan fasilitas organisasi, kepemilikan perangkat lunak yang buat
oleh pegawai pada perangkat keras organisasi, masalah copyrights
perangkat lunak. Pedoman tertentu untuk hubungan kontraktual
dengan pihak ketiga juga harus menjadi bagian dari topik di sini.
3. Akuntabilitas dan pengendalian; Kode etik harus menyebutkan individu
yang bertanggung jawab untuk seluruh sistem informasi dan
menggarisbawahi bahwa individu-individu inilah yang bertanggung
jawab terhadap hak individu, perlindungan terhadap hak kepemilikan,
kualitas sistem dan kualitas hidup. Tanggung jawab untuk
pengendalian sistem, audit, dan manajemen harus didefinisikan
dengan jelas. Tanggung jawab masing-masing petugas dari sistem
informasi harus diuraikan dengan rinci.
4. Kualitas sistem; Kode etik sistem informasi harus menggambarkan
tingkatan yang umum dari kualitas data dan kesalahan sistem yang
dapat ditoleransi. Kode etik juga harus dapat mensyaratkan bahwa
semua sistem berusaha mengestimasi kualitas data dan kemungkinan
kesalahan sistem.
Kualitas hidup; Kode etik sistem informasi juga harus dapat menyatakan
bahwa tujuan dari sistem adalah meningkatkan kualitas hidup dari
pelanggan dan karyawan dengan cara mencapai tingkatan yang tinggi dari
kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan kepuasan karyawan.
Etika komputer dimaknai sebagai analisis mengenai sifat dan dampak Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 99
sosial teknologi komputer, serta informasi dan justifikasi kebijakan untuk
menggunakan teknologi tersebut secara etis
4
.
Karena itu, etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama.
1. waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat,
2. karena itu harus berbuat sesuatu dengan memformulasikan kebijakan-
kebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan
secara tepat.
Namun ada satu hal yang sangat penting: ”bukan hanya manajemen -
pengelola informasi sendiri yang bertanggung jawab atas etika
komputer”. Para manajer puncak lain juga bertanggung jawab.
Keterlibatan seluruh instansi merupakan keharusan mutlak dalam dunia
end-user computing saat ini, semua manajer di semua area bertanggung
jawab atas penggunaan komputer yang etis di area mereka. Dan selain
manajer, setiap pegawai bertanggung jawab atas aktivitas mereka yang
berhubungan dengan komputer.
Alasan Pentingnya Etika Komputer
Ada tiga alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada etika
komputer, yaitu: kelenturan logika (Logical malleability), faktor
transformasi, dan faktor tak kasat mata (invisibility factors).
1. Kelenturan logika.
Yang dimaksud dengan kelenturan logika (logical malleability) adalah
kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apa pun yang
kita inginkan. Komputer bekerja tepat seperti yang diinstruksikan oleh
programernya. Kelenturan logika inilah yang menakutkan masyarakat.
Tetapi masyarakat sebenarnya tidak takut terhadap komputer.
Sebaliknya masyarakat takut terhadap orang-orang yang memberi
perintah di belakang komputer. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 100
2. Faktor transformasi.
Alasan kepedulian pada etika komputer ini didasarkan pada fakta
bahwa komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan
sesuatu. Kita dapat melihat transformasi tugas yang sama pada semua
jenis organisasi. Contoh yang baik adalah surat electronik (e-mail). E-
mail tidak hanya memberikan cara bertelepon yang lain, tetapi
memberikan cara komunikasi yang sama sekali baru. Transformasi
serupa dapat dilihat pada cara manajer mengadakan rapat. Dulu para
manajer harus berkumpul secara fisik di satu lokasi, sekarang mereka
dapat bertemu dalam bentuk konferensi video.
3. Faktor tak kasat mata.
Alasan ketiga minat masyarakat pada etika komputer adalah karena
semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan.
Operasi internal yang tidak nampak ini membuka peluang pada nilai-
nilai pemprograman yang tidak terlihat, perhitungan rumit yang tidak
terlihat dan penyalahgunaan yang tidak terlihat.
- Nilai-nilai pemprograman yang tidak terlihat adalah perintah-
perintah yang programer kodekan menjadi program yang mungkin
dapat atau tidak menghasilkan pemrosesan yang diinginkan
pemakai. Selama penulisan program, programer harus membuat
serangkaian pertimbangan nilai seperti bagaimana program
mencapai tujuannya. Ini bukan suatu tindakan jahat dari pihak
programer, tetapi lebih merupakan kurangnya pemahaman. Contoh
dampak yang dapat timbul dari nilai-nilai pemrograman yang tidak
terlihat adalah insiden nuklir Three Mile Island. Operator
pembangkit listrik tersebut telah dilatih menangani keadaan gawat
dengan menggunakan suatu model matematika. Model tersebut
hanya dirancang untuk mensimulasikan terjadinya kerusakan Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 101
tunggal. Namun yang terjadi adalah kerusakan berganda secara
serentak. Ketidakmampuan komputer memberikan apa yang
diinginkan pemakainya disebabkan oleh faktor tak kasat mata ini.
- Perhitungan rumit yang tidak terlihat berbentuk program-program
yang demikian rumit sehingga tidak dimengerti oleh pemakai.
Manajer menggunakan tanpa mengetahui sama sekali bagaimana
program tersebut melaksanakan perhitungan.
- Penyalahgunaan yang tidak terlihat meliputi tindakan yang sengaja
melanggar batasan hukum dan etika. Semua tindakan kejahatan
computer termasuk kategori ini, demikian pula tindakan tidak etis
seperti mengganggu hak privasi individual, dan memata-matai.
Masyarakat karena itu sangat memperhatikan komputer - bagaimana
komputer dapat diprogram untuk melakukan hampir segala sesuatu,
bagaimana computer mengubah sebagian besar cara kita melakukan
sesuatu, dan fakta bahwa yang dikerjakan komputer pada dasarnya tidak
terlihat. Masyarakat mengharapkan bisnis diarahkan oleh etika komputer
dan dengan demikian meredakan kekhawatiran tersebut.
F. Hak Sosial dan Komputer
Masyarakat memiliki hak-hak tertentu berkaitan dengan penggunaan
komputer.
Komputer merupakan peralatan yang begitu penuh daya sehingga tidak
dapat dipisahkan dari masyarakat. Deborah Johnson, professor pada
Rensselaer Polytechnic Institute, yakin bahwa masyarakat memiliki hak
atas akses komputer, keahlian komputer, spesialis komputer dan
pengambilan keputusan komputer.
1. Hak atas akses komputer.
Setiap orang tidak perlu memiliki sebuah komputer, seperti juga tidak Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 102
setiap orang memiliki mobil. Namun, pemilikan atas akses komputer
merupakan kunci mencapai hak-hak tertentu lain. Misalnya akses ke
komputer berarti kunci mendapatkan pendidikan yang baik.
2. Hak atas keahlian komputer.
Saat komputer mula-mula muncul, ada ketakutan yang luas dari para
pekerja bahwa komputer akan mengakibatkan pemutusan hubungan
kerja masal. Hal itu tidak terjadi. Kenyataannya, komputer telah
menciptakan pekerjaan lebih banyak daripada yang dihilangkannya.
Tidak semua pekerja menggunakan komputer atau memerlukan
pengetahuan komputer, tetapi banyak yang demikian. Dalam
mempersiapkan pelajar untuk bekerja di masyarakat modern,
pendidik sering menganggap pengetahuan tentang komputer sebagai
suatu kebutuhan.
3. Hak atas spesialis komputer.
Adalah mustahil seseorang memperoleh semua pengetahuan dan
keahlian komputer yang diperlukan. Karena itu kita harus memiliki
akses ke para spesialis tersebut, seperti kita memiliki akses ke dokter,
pengacara, dan tukang ledeng.
4. Hak atas pengembalian keputusan komputer.
Walau masyarakat tidak banyak berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan mengenai bagaimana komputer diterapkan, masyarakat
memiliki hak tersebut. Hal ini layak jika komputer dapat berdampak
buruk bagi masyarakat. Hak-hak ini dicerminkan dalam UU komputer
yang telah mengatur penggunaan komputer.
Hak atas Informasi.
Klasifikasi hak asasi manusia dalam era komputer yang paling luas
dipublikasikan adalah PAPA yang dibuat Richard O. Mason, seorang Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 103
professor di Southern Methodist University, menciptakan akronim PAPA
untuk menggambarkan empat hak asasi masyarakat dalam hal informasi.
PAPA merupakan singkatan dari Privacy (privasi), accuracy (akurasi),
property (kepemilikan), dan accessibility (aksesbilitas).
1. Hak atas privasi.
Hakim Pengadilan Tinggi Louis Branders dikenal karena mengakui “hak
untuk dibiarkan menyendiri.” Mason menganggap hak ini sedang
terancam karena dua kekuatan. Yang satu adalah meningkatnya
kemampuan komputer untuk digunakan bagi pengintaian, dan yang
lain adalah meningkatnya nilai informasi dalam pengambilan
keputusan
Contoh-contoh diatas adalah contoh-contoh pengintaian yang tidak
menggunakan komputer. Masyarakat umum sadar bahwa komputer
dapat digunakan untuk tujuan ini, namun barangkali tidak sadar akan
data pribadi mana yang dengan mudah dapat diakses. Jika Anda tahu
cara mencarinya, Anda dapat memperoleh informasi data pribadi dan
informasi keuangan apapun yang dimiliki oleh warga negara AS.
2. Hak atas akurasi.
Komputer dipercaya mampu mencapai tingkat akurasi yang tidak
dapat dicapai oleh sistem nonkomputer. Potensi ini selalu ada, tetapi
tidak selalu tercapai. Sebagian sistem berbasis komputer mengandung
kesalahan lebih banyak daripada yang dapat ditolerir sistem manual.
Dalam banyak kasus, kerusakan terbatas pada gangguan sementara,
seperti saat Anda harus memproses penagihan yang telah Anda bayar.
Dalam kasus lain, biayanya mungkin lebih besar. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 104
3. Hak atas kepemilikan.
Di sini kita berbicara mengenai hak milik intelektual, umumnya dalam
bentuk program-program komputer. Kita sering melihat para pemakai
yang telah membeli hak untuk menggunakan perangkat lunak jadi
menggandakannya secara illegal, kadang-kadang untuk dijual kembali.
Dalam kasus lain, suatu penjual perangkat lunak mungkin meniru
produk popular dari penjual lain.
Para penjual perangkat lunak dapat menjaga hak milik intelektual
mereka dari pencurian melalui hak cipta, paten, dan perjanjian
lisensi. Hingga tahun 1980-an, perangkat lunak tidak dilindungi oleh
UU hak cipta atau paten. Namun, sekarang keduannya dapat
digunakan untuk memberikan perlindungan. Paten memberikan
perlindungan yang sangat kuat di negara-negara yang menegakkannya,
karena perlindungan hak cipta menetapkan bahwa suatu tiruan (clone)
tidak harus persis serupa dengan versi orisinalnya.
Para penjual perangkat lunak mencoba menambal lubang-lubang
dalam hukum melalui perjanjian lisensi yang diterima para pelanggan
saat mereka menggunakan perangkat lunak tersebut. Pelanggaran
perjanjian membuat pelanggan dapat dituntut di pengadilan.
4. Hak atas akses.
Sebelum adanya database komputer, banyak informasi yang tersedia
bagi masyarakat umum dalam bentuk dokumen tercetak atau
mikrofilm diperpustakaan. Informasi tersebut terdiri dari berita-
berita, hasil penelitian ilmiah, statistik pemerintah, dan lain-lain.
Sekarang, banyak dari informasi tersebut yang telah diubah menjadi
database komersial yang menjadikannya kurang dapat diakses
masyarakat. Untuk memiliki akses ke informasi tersebut, seseorang Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 105
harus memiliki perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang
diperlukan, dan membayar biaya akses. Dengan melihat fakta bahwa
komputer dapat mengakses data dari penyimpanan lebih cepat dan
lebih mudah dari teknologi lain, maka menjadi ironis bahwa hak untuk
akses merupakan masalah etis jaman modern ini.
Kontrak Sosial Jasa Informasi
Mason yakin bahwa untuk memecahkan permasalahan etika komputer,
jasa informasi harus masuk ke dalam suatu kontrak sosial yang
memastikan bahwa komputer akan digunakan untuk kebaikan sosial. Jasa
informasi membuat kontrak tersebut dengan individu dan kelompok yang
menggunakan atau yang dipengaruhi oleh output informasinya. Kontrak
ini tidak tertulis tetapi tersirat dalam segala sesuatu yang dilakukan jasa
informasi.
Kontrak tersebut menyatakan bahwa:
• komputer tidak akan digunakan untuk sengaja mengganggu privasi
seseorang
• setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemprosesan
komputer
• hak milik intelektual akan dilindungi
• komputer akan dapat diakses masyarakat sehingga anggota
masyarakat terhindar dari ketidaktahuan informasi.
Singkatnya, masyarakat jasa informasi harus bertanggung jawab atas
kontrak sosial yang timbul dari sistem yang dirancang dan diterapkannya. Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 106
G. Rencana Tindakan untuk Mencapai Operasi Komputer yang Etis
Sepuluh langkah dalam mengelompokan perilaku dan menekankan etika
dalam organisasi.
1. Formulasikan suatu kode perilaku
2. Tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah
seperti penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas
program dan data komputer.
3. Jelaskan sanksi yang akan diambil terhadap pelanggar-seperti
teguran, penghentian, dan tuntutan.
4. Kenali perilaku etis.
5. Fokuskan perhatian pada etika melalui program-program seperti
pelatihan dan bacaan yang disyaratkan.
6. Promosikan UU kejahatan komputer dengan memberikan informasi
kepada karyawan.
7. Simpan suatu catatan formal yang menetapkan pertanggung jawaban
tiap spesialis informasi untuk semua tindakannya, dan kurangi
godaan untuk melanggar dengan program-program audit etika.
8. Dorong penggunaan program-program rehabilitasi yang
memperlakukan pelanggar etika dengan cara yang sama seperti
perusahaan mempedulikan pemulihan bagi alkoholik atau penyalah
guna obat bius.
9. Dorong partisipasi dalam perkumpulan profesional.
10. Berikan contoh.
Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 107
Soal Latihan
1. Jelaskan dan berikan contoh mengapa dinyatakan bahwa perkembangan
teknologi informasi mengganggu hak privasi individu ?
2. Jelaskan pengertian bahwa masyarakat memiliki hak-hak tertentu
berkaitan dengan penggunaan komputer.
3. Richard O. Mason, seorang professor di Southern Methodist University,
menciptakan akronim PAPA untuk menggambarkan empat hak asasi
masyarakat dalam hal informasi, jelaskan apa yang dimaksud dengan PAPA
tersebut.
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa: ”E-mail tidak
hanya memberikan cara bertelepon yang lain, tetapi memberikan cara
komunikasi yang sama sekali baru”.
5. Jelaskan apa perbedaan yang mendasar antara etika dan moral dalam
tatacara pemanfaatan teknologi informasi?
Diskusi Kasus
POLDA LACAK "HACKER" TI KPU
APARAT Polda Metro Jaya diminta melacak kasus serangan hacker ke jaringan komputer
sistem teknologi informasi (TI) KPU. Tim TI KPU mengaku sudah punya gambaran jelas
siapa hacker yang menerobos situs Pusat Tabulasi Nasional (PTN) Pemilu 2004 itu.
"Kami telah meminta bantuan kepolisian untuk menyelidiki kasus ini. Gambaran jelas ke
arah siapa pelakunya sudah diketahui. Tapi, untuk sementara karena masih dalam proses
penyelidikan, identitasnya belum kami ungkapkan dulu," kata Ketua Tim Ahli TI KPU,
Achiar Oemri.
Achiar kepada wartawan seusai bertemu dengan petugas dari Polda Metro Jaya di ruang
VIP PTN di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (18/4), menyatakan serangan hacker
pada sistem TI KPU tidak mempengaruhi data perolehan suara yang masuk dari PPK ke
data center KPU.
"Data dari kecamatan dalam keadaan baik. Proses yang ditampilkan juga tidak ada
perubahan. Tadi malam data-data yang dari kecamatan tetap masuk ke data center dan
terus ter-up date," jelas Achiar.
Achiar belum mau menyebutkan apakah pelakunya orang dalam atau orang luar. Namun,
dirinya tidak membantah kalau si pelaku adalah seorang yang mengerti seluk beluk sistem Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 108
TI KPU. "Pihak TI akan meningkat semaksimal mungkin pengamanan terhadap sistem TI
KPU dan meminimalkan kemungkinan gangguan hacker kembali," paparnya.
Tim TI KPU telah menerapkan lapisan pengamanan yang cukup ampuh dari website KPU
hingga data center. Sehingga, sulit bagi hacker untuk menembus sistem tersebut. Dan
kalau pun tertembus, maka hanya akan mengganggu website-nya saja tanpa mengganggu
data center.
Di sisi lain, data hasil penghitungan suara Pemilu 2004 tidak di-update Tim TI KPU lebih
sekitar 12 jam. Data tidak di-update sejak situs KPU dirusah hacker, Sabtu malam lalu
pukul 18.45 WIB.
Aksi hacker terhadap situs KPU terjadi, menjelang penghitungan suara di PTN ditutup
pada Senin (19/4) pukul 11.00 WIB ini. Dengan jebolnya situs KPU ini, sebagai antiklimaks
di akhir penutupan masa penghitungan suara.
Sumber : Sripo (dwi/pde)
Berdasarkan uraian kasus di atas, diskusikan tanggungjawab sosial dan dari sisi
etika dalam penggunaan teknologi informasi untuk tujuan seperti di atas,
apakah menguntungkan atau merugikan masyarakat pengguna TI? Sistem Informasi Manajemen
Pusdiklatwas BPKP- 2007 109
DAFTAR PUSTAKA
Alexander, Michael. 2006. The Underground Guide to Computer Security.
Addison-Wesley.
C. Laudon, P. Jane Laudon, Kenneth. 2006. Management Information Systems.
Pearson International.
Forcht, Karen A. 2004. Computer Security Management. Boyd & Fraser.
Indrajit, Eko. R. 2006. Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi.
Elex Media Komputindo.
Jacobson, Ivar. 2006. Object-Oriented Software Engineering. Addison-Wesley.
Mcleod, Raymond, Jr. 2006. Management Information Systems. Edisi
Kedelapan. Prentice Hall.
Porter, Michael E. 2000. Competitive Strategy. The Free Press - A Division of
Macmillan Publishers. London.
Romney, Marshall B, Steinbart, Paul J., and Cushing, Barry E. 2003. Accounting
Information Systems. 10th edition. Addison Wesley, Reading
Massachussets.
Turban, Efraim dan Jage Aronson. 1998. Decision Support Systems and
Intellegigent Systems. Edisi Kelima.
Ulrich Gelinas, Jr. dan Allan F. Oram. 2004. Accounting Information System.
Edisi Keenam. South-Western College Publishing.
Whitten, Jeffrey L., Lonnie D. Bentley, dan Victor M. Barlow. 1998. Systems
Analysis and Design Methods. Fourth Edition.
Zahedi, Fatemeh. 1993. Intelligent Systems for Business: Expert Systems with
Neural Networks. Wadsworth Publishing Company. Lampiran 1/ 1 - 2
Hal – L1-1

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi
pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan,
pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara
cepat dan akurat;
b. bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses
pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
c. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan
meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya
kebijakan dan strategi pengembangan e-government;
d. bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman,
keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan
pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagi
pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan e-government secara
nasional.
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika
Indonesia;
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan
Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
MENGINSTRUKSIKAN :
Kepada : 1. Menteri; Lampiran 1/ 1 - 2
Hal – L1-2
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Gubernur;
8. Bupati/Walikota.
Untuk :
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan
masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara
nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government sebagaimana ter-cantum dalam Lampiran
Instruksi Presiden ini.
KEDUA : Merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing dengan
berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.
KETIGA : Melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang
dikoordinasikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.
KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab
dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala atau sewaktu-waktu
kepada Presiden.
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2003
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
ttd.
MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands

Lampiran 1/ 1 - 2
Hal – L1-3

LAMPIRAN I
INSTRUKSI PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TANGGAL 9 JUNI 2003
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Motivasi Kebijakan E-Government
Tuntutan Perubahan
1. Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara
secara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis transparan serta
meletakkan supremasi hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang
bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan
rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral. Namun setiap perubahan kehidupan
berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan
demikian pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga
tinggi negara, pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar
ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan yang
meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga harus lebih
terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara
cepat dan efektif.
2. Penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara itu terjadi pada lingkungan
kehidupan antar bangsa yang semakin terbuka, dimana nilai-nilai universal di bidang ekonomi
dan perdagangan, politik, kemanusiaan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup saling
berkaitan secara kompleks. Apa yang dilaksanakan tidak akan lepas dari pengamatan
masyarakat internasional. Dalam hal ini pemerintah harus mampu memberikan informasi yang
komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang
dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah.
Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi
menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta
potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan,
dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan
telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat
penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan.
Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa
bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan
global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang tengah
kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju
masyarakat informasi.
Pemerintah yang Diharapkan
3. Perubahan-perubahan di atas menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih,
transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah harus
mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat,
yaitu : Lampiran 1/ 1 - 2
Hal – L1-4
a. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di
seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara
interaktif.
b. Masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka didengar dengan demikian pemerintah
harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.
4. Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk
dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya yang antara lain
meliputi : a. Selama ini pemerintah menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan
pada tatanan birokrasi yang kaku. Sistem dan proses kerja semacam itu tidak mungkin
menjawab perubahan yang kompleks dan dinamis, dan perlu ditanggapi ? - 3 - ditanggapi
secara cepat. Oleh karena itu di masa mendatang pemerintah harus mengembangkan sistem
dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang
kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat
internasional. b. Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan sistem hirarki
kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang. Untuk memuaskan
kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dimasa mendatang harus
dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapat
memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. c. Pemerintah
juga harus melonggarkan dinding pemisah yang membatasi interaksi dengan sektor swasta,
organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha
(public-private partnership). d. Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan
mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.
5. Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-
government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan
pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi
birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang
memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan
akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.
Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-
pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan
pemerintah secara optimal. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di masing-masing
institusi atau unit pemerintahan agar proses transformasi menuju e-government dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Menuju E-Government
Tujuan Pengembangan E-Government
6. Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan
kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan
kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government
dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan
mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut
mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengelolaan informasi,
sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi
informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di
seluruh wilayah negara.
7. Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government diarahkan untuk
mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu : a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi
pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas
serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat Lampiran 1/ 1 - 2
Hal – L1-5
waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. b. Pembentukan hubungan
interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional
dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan
internasional. c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga
negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi
dalam perumusan kebijakan negara. d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja
yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga
pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
Kondisi Saat Ini
Kesiapan Memanfaatkan Teknologi Informasi
8. Pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut :
a. E-Leadership; aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam
mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
b. Infrastruktur Jaringan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur
telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.
c. Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan
informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan
distribusinya.
d. Lingkungan Bisnis; aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan
regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi,
terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan
masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antara badan usaha dengan
masyarakat, dan antar masyarakat.
e. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi
informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh
mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.
9. Berbagai studi banding yang dilakukan oleh organisasi internasional menunjukkan bahwa
kesiapan Indonesia masih rendah dan untuk memperbaikinya diperlukan inisiatif dan
dorongan yang kuat dari pemerintah.
Inisiatif E-Government Sampai Saat Ini
10. Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah berinisiatif mengembangkan
pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi.
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informasi, mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah otonom berada
pada tingkat pertama (persiapan), dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua
(pematangan). Sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan tingkat empat (pemanfaatan) belum
tercapai.
11. Observasi secara lebih mendalam menunjukkan bahwa inisiatif tersebut di atas belum
menunjukan arah pembentukan e-government yang baik. Beberapa kelemahan yang
menonjol adalah : a. pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belum
ditunjang oleh sistem manajeman dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,
prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi
ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah; b. belum mapannya strategi serta
tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government pada
masing-masing instansi; c. Inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-
sendiri; dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, Lampiran 1/ 1 - 2
Hal – L1-6
otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs
secara andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses
kerja pada instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang
mendapatkan perhatian. d. pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak
cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan
internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula.
Strategi Pengembangan E-Government
12. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis e-government perlu
dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu :
A. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh
masyarakat luas.
B. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom
secara holistik.
C. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
D. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan
teknologi informasi.
E. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah
otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
F. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik
dan terukur.
13. Strategi 1 - Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau
oleh masyarakat luas.
Masyarakat mengharapkan layanan publik yang terintegrasi tidak tersekat-sekat oleh batasan
organisasi dan kewenangan birokrasi. Dunia usaha memerlukan informasi dan dukungan
interaktif dari pemerintah untuk dapat menjawab perubahan pasar dan tantangan persaingan
global secara cepat. Kelancaran arus informasi untuk menunjang hubungan dengan lembaga-
lembaga negara, serta untuk menstimulasi partisipasi masyarakat merupakan faktor penting
dalam pembentukan kebijakan negara yang baik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus
transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan komunikasi
dan informasi. Strategi ini mencakup sejumlah sasaran sebagai berikut :
a. Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh
wilayah negara pada tingkat harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat, dengan
sejauh mungkin melibatkan partisipasi dunia usaha.
b. Pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan
sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah terkait, sehingga masyarakat
pengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan kewenangan di lingkungan
pemerintah, sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan tentang kewajiban instansi
pemerintah dan pemerintah daerah otonom untuk menyediakan informasi dan pelayanan
publik secara on-line.
c. Pembentukan jaringan organisasi pendukung (back-office) yang menjembatani portal-
portal informasi dan pelayanan publik tersebut di atas dengan situs dan sistem
pengolahan dan pengelolaan informasi yang terkait pada sistem manajemen dan proses
kerja di instansi yang berkepentingan. Sasaran ini mencakup pengembangan kebijakan
pemanfaatan dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah.
d. Pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standardisasi, dan sistem
pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi
antar organisasi diatas.
14. Strategi 2 - Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom
secara holistik. Lampiran 1/ 1 - 2
Hal – L1-7
Pencapaian Strategi-1 harus ditunjang dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja
di semua instansi pemerintah pusat dan daerah. Penataan sistem manajemen dan prosedur
kerja pemerintah harus dirancang agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi
secara cepat. Penataan itu harus meliputi sejumlah sasaran yang masing-masing atau secara
holistik membentuk konteks bagi pembentukan kepemerintahan yang baik, antara lain
meliputi :
a. Fokus kepada kebutuhan masyarakat, kewibawaan pemerintah sangat dipengaruhi oleh
kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat
serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dan dialog publik dalam pembentukan
kebijakan negara.
b. Manajemen perubahan, pengembangan kepemerintahan yang baik hanya dapat dicapai
apabila didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan manajemen untuk
melakukan perubahan-perubahan sistem manajemen dan proses kerja secara kontinyu,
agar pemerintah dapat menghadapi perubahan pola kehidupan masyarakat yang
semakin dinamis dan pola hubungan internasional yang semakin kompleks. Organisasi
pemerintah harus ber-evolusi menuju organisasi jaringan, dimana setiap unsur instansi
pemerintah berfungsi sebagai simpul dalam jaringan desentralisasi kewenangan dengan
lini pengambilan keputusan yang sependek mungkin dan tolok ukur akuntabilitas yang
jelas.
c. Penguatan e-leadership, penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan
pemerintah dan pemerintah daerah otonom perlu ditunjang oleh penguatan kerangka
kebijakan yang fokus dan konsisten untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi,
agar simpul-simpul jaringan organisasi di atas dapat berinteraksi secara erat, transparan,
dan membentuk rentang kendali yang efektif.
d. Rasionalisasi peraturan dan prosedur operasi, termasuk semua tahapan perubahan,
perlu diperkuat dengan landasan peraturan dan prosedur operasi yang berorientasi pada
organisasi jaringan, rasional, terbuka, serta mendorong pembentukan kemitraan dengan
sektor swasta.
15. Strategi 3 - Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
Pelaksanaan setiap strategi memerlukan kemampuan dalam melaksanakan transaksi,
pengolahan, dan pengelolaan berbagai bentuk dokumen dan informasi elektronik dalam
volume yang besar, sesuai dengan tingkatannya.
Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan jaringan komunikasi dan informasi
memberikan peluang yang luas bagi instansi pemerintah untuk memenuhi keperluan tersebut.
Agar pemanfaatan teknologi informasi di setiap instansi dapat membentuk jaringan kerja yang
optimal, maka melalui strategi ini sejumlah sasaran yang perlu diupayakan pencapaiannya,
adalah sebagai berikut :
a. Standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi
antar portal pemerintah.
b. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi
elektronik (electronic document management system) serta standardisasi meta-data
yang memungkinkan pemakai menelusuri informasi tanpa harus memahami struktur
informasi pemerintah.
c. Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem otentikasi
dan public key infrastucture untuk menjamin keamanan informasi dalam
penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan dengan
kerahasiaan informasi dan transaksi finansial.
d. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat
dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah untuk menjamin keandalan, kerahasiaan,
keamanan dan interoperabilitas transaksi informasi dan pelayanan publik.
e. Pengembangan jaringan intra pemerintah untuk mendukung keandalan dan kerahasiaan
transaksi informasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Lampiran 1/ 1 - 2
Hal – L1-8
16. Strategi 4 ? Meningkatkan Peran Serta Dunia Usaha dan Mengembangkan Industri
Telekomunikasi dan Teknologi Informasi.
Pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya ditangani oleh pemerintah.
Partisipasi dunia usaha dapat mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government.
Beberapa kemungkinan partisipasi dunia usaha sebagai berikut perlu dioptimalkan :
a. Dalam mengembangkan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta
pengembangan situs dan pembakuan standard, pemerintah harus mendayagunakan
keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.
b. Walaupun pelayanan dasar bagi masyarakat luas harus dipenuhi oleh pemerintah,
namun partisipasi dunia usaha untuk meningkatkan nilai informasi dan jasa
kepemerintahan bagi keperluan-keperluan tertentu harus dimungkinkan.
c. Peran dunia usaha untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh
wilayah negara merupakan faktor yang penting. Demikian pula partisipasi usaha kecil
menengah untuk menyediakan akses serta meningkatkan kualitas dan lingkup layanan
warung internet perlu didorong untuk memperluas jangkauan pelayanan publik. Semua
instansi terkait harus memberikan dukungan dan insentif, serta meninjau kembali dan
memperbaiki berbagai peraturan dan ketentuan pemerintah yang menghambat
partisipasi dunia usaha dalam memperluas jaringan dan akses komunikasi dan informasi.
Di samping itu, perkembangan e-government akan membentuk pasar yang cukup besar bagi
perkembangan industri teknologi informasi dan telekomunikasi. Dengan demikian pemerintah
harus memanfaatkan perkembangan e-government untuk menumbuhkan industri dalam
negeri di bidang ini. Oleh karena perkembangan industri di bidang ini sangat dipengaruhi oleh
tarikan pasar dan dorongan kemajuan teknologi, maka dukungan bagi industri tersebut harus
mencakup penyediaan akses pasar pemerintah seluas-luasnya, dukungan penelitian dan
pengembangan, serta penyediaan insentif untuk mengatasi berbagai bentuk kesenjangan dan
tingkat risiko yang berkelebihan yang menghambat investasi dunia usaha dibidang ini dalam
mengembangkan kemampuan teknologi.
17. Strategi 5 - Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik pada pemerintah
maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
Sumber daya manusia (SDM) baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna e-
government merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan
pelaksanakan dan pengembangan e-government.
Untuk itu, perlu upaya peningkatan kapasitas SDM dan penataan dalam pendayagunaannya,
dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan, serta
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui
jalur pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan standar kompetensi yang
dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi e-government.
Upaya pengembangan SDM yang perlu dilakukan untuk mendukung e-government adalah
sebagai berikut :
a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta
pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (e-literacy), baik di kalangan
pemerintah dan pemerintah daerah otonom maupun di kalangan masyarakat dalam
rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi
(information society).
b. Pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi
informasi dan komunikasi secara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah
maupun non pemerintah/masyarakat.
c. Pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga
pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan
pengembangan dan pelaksanaan e-government. Lampiran 1/ 1 - 2
Hal – L1-9
d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi
aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat
yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga,
serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga
potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat
mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di
lingkungannya.
e. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (distance
learning) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal
untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan SDM di bidang teknologi informasi dan
komunikasi antar daerah.
f. Perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung
pelaksanaan e-government melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep dan
program e-government, serta contoh keberhasilan (best practice) pelaksanaan e-
government.
g. Peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh SDM
bidang informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat yang
secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi
pengembangan dan pelaksanaan e-government.
18. Strategi 6 - Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik
dan terukur.
Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, oleh karena itu pengembangan e-
government perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematik melalui tahapan yang
realistik dan dan sasaran yang terukur, sehingga dapat difahami dan diikuti oleh semua pihak.
Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah
melalui jaringan informasi, pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4
(empat) tingkatan sebagai berikut :
Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi :
- Pembuatan situs informasi disetiap lembaga;
- Penyiapan SDM;
- Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose
Community Center, Warnet, SME-Center, dll;
- Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi :
- Pembuatan situs informasi publik interaktif;
- Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;
Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi :
- Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
- Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi :
- Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.
Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat - 4.
Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, diperlukan dukungan
sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin
kompleks pula. Upaya untuk menaikkan tingkatan situs tanpa dukungan yang memadai, akan
mengalami kegagalan yang tidak hanya menimbulkan pemborosan namun juga
menghilangkan kepercayaan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dibakukan
sejumlah pengaturan sebagai berikut : Lampiran 1/ 1 - 2
Hal – L1-10
1. Standar kualitas dan kelayakan situs pemerintah bagi setiap tingkatan perkembangan di
atas.
2. Peraturan tentang kelembagaan dan kewenangan yang berkaitan dengan pemanfaatan
dan transaksi informasi yang dimiliki pemerintah. Pengaturan ini harus mencakup
batasan tentang hak masyarakat atas informasi, kerahasiaan dan keamanan informasi
pemerintah (information security), serta perlindungan informasi yang berkaitan dengan
masyarakat (privacy).
3. Persyaratan sistem manajemen dan proses kerja, serta sumber daya manusia yang
diperlukan agar situs pemerintah dapat berfungsi secara optimal dan mampu
berkembang ke tingkat yang lebih tinggi.
Dengan demikian strategi ini harus dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan Strategi-2.
Langkah Pelaksanaan
19. Pengembangan e-government harus dilaksanakan secara harmonis dengan mengoptimalkan
hubungan antara inisiatif masing-masing instansi dan penguatan kerangka kebijakan untuk
menjamin keterpaduannya dalam suatu jaringan sistem manajemen dan proses kerja.
Pendekatan ini diperlukan untuk mensinergikan dua kepentingan, yakni (1) kepentingan
pendayagunaan pemahaman dan pengalaman masing-masing instansi tentang pelayanan
publik yang diperlukan oleh masyarakat, dan (2) kepentingan untuk penataan sistem
manajemen dan proses kerja yang terpadu.
20. Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun Rencana Strategis
Pengembangan e-government di lingkungannya masing-masing. Rencana Strategis itu
dengan jelas menjabarkan lingkup dan sasaran pengembangan e-government yang ingin
dicapai; kondisi yang dimiliki pada saat ini; strategi dan tahapan pencapaian sasaran yang
ditentukan; kebutuhan dan rencana pengembangan sumber daya manusia; serta rencana
investasi yang diperlukan. Untuk menghindari pemborosan anggaran pemerintah,
penyusunan rencana investasi harus disertai dengan analisis kelayakan investasi terhadap
manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan.
21. Untuk menjamin transparansi pelayanan publik serta keterpaduan dan interoperabilitas
jaringan sistem pengelolaan serta pengolahan dokumen dan informasi elektronik yang
mendukungnya, maka perencanaan dan pengembangan situs pelayanan publik pada setiap
instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur e-government seperti diuraikan pada
Lampiran II.
22. Kementerian yang bertanggung jawab dibidang komunikasi dan informasi; berkewajiban
untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan,
standardisasi, dan panduan yang diperlukan untuk melandasi perencanaan dan pelaksanaan
pengembangan e-government. Beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus
adalah:
a. Kebijakan tentang pengembangan tata pemerintahan yang baik dengan berlandaskan
manajemen modern.
b. Kebijakan tentang pemanfaatan, kerahasiaan, dan keamanan informasi pemerintah dan
perlindungan informasi publik
c. Kebijakan tentang kelembagaan dan otorisasi pemanfaatan dan pertukaran informasi
pemerintah secara on-line.
d. Kebijakan tentang peran serta sektor swasta dalam penyelenggaraan e-government.
e. Kebijakan tentang pendidikan e-government.
f. Ketentuan tentang standar kelayakan dan interopabilitas situs informasi dan pelayanan
publik Lampiran 1/ 1 - 2
Hal – L1-11
g. Panduan tentang sistem manajemen informasi dan dokumen elektronik
h. Panduan tentang aplikasi, mutu, dan jangkauan pelayanan masyarakat
i. Panduan tentang perencanaan, pengembangan, dan pelaporan proyek e-government.
j. Standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi
antar situs pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah.
k. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen informasi dan dokumen
elektronik, termasuk pengembangan dan pengelolaan meta-data yang berkaitan dengan
informasi dan dokumen elektronik tersebut. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi
untuk pengamanan informasi serta pengembangan sistem otentikasi dan public key
infrastructure.
l. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting+ yang dapat
dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah.
m. Pengembangan dan pengelolaan jaringan intra pemerintah yang andal dan aman.
Kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan tersebut
membentuk kerangka pelaksanaan kebijakan e-government yang terpadu dan konsisten,
seperti diuraikan pada Lampiran III.
Menteri Komunikasi dan Informasi juga berkewajiban untuk mengkoordinasi-kan pelaksanaan
pengembangan e-government serta melaporkan kemajuan dan permasalahan-
permasalahannya
23. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara
berkewajiban untuk memfasilitasi perencanaan dan perubahan sistem manajemen dan proses
kerja instansi pemerintah pusat dan daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Perencanaan perubahan sistem manajemen dan prosedur kerja tersebut harus
dilandaskan pada konsep manajemen modern dan menuju pada sistem manajemen
organisasi jaringan yang memungkinkan distribusi serta interoperabilitas kewenangan
dan kewajiban secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, serta terbentuknya lini pengambilan keputusan yang lebih pendek dan
pengelolaan rentang kendali yang lebih luas.
b. Perencanaan perubahan sistem manajemen dan proses kerja harus berorientasi pada
pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
c. Di dalam perumusan peraturan yang berkaitan dengan perubahan sistem manajemen
dan proses kerja, semua instansi pemerintah harus dilibatkan dan diminta memberikan
konsep perubahan sistem manajemen dan prosedur kerja di lingkungannya masing-
masing. Rumusan peraturan pemerintah dan ketentuan pelaksanaannya harus
merupakan kesepakatan antar instansi.
d. Pandangan dan saran dari dunia usaha yang telah terbukti berhasil menerapkan sistem
manajemen moderen perlu diusahakan.
24. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perhubungan berkewajiban untuk
mendorong partisipasi dunia usaha dalam pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
di seluruh wilayah negara. Untuk keperluan itu peraturan dan ketentuan pemerintah yang
menghambat perlu segera diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Kementerian yang bertanggung jawab dibidang perhubungan juga harus
merumuskan kebijakan dan merencanakan pengembangan community tele-center di wilayah-
wilayah yang pangsa pasarnya belum cukup ekonomis bagi investasi dunia usaha, sebagai
bagian dari pelaksanaan Universal Service Obligation.
25. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi berkewajiban untuk
mengkoordinasikan kemampuan teknologi yang ada di lembaga penelitian dan
pengembangan dan perguruan tinggi untuk menyediakan dukungan teknologi bagi keperluan
mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan e-government
serta pengembangan industri teknologi informasi dan telekomunikasi. Lampiran 1/ 1 - 2
Hal – L1-12
26. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional dan di
bidang keuangan berkewajiban untuk menganalisis kelayakan pembiayaan rencana strategis
e-government dari masing-masing instansi pemerintah, serta memfasilitasi dan
mengintegrasikan rencana tersebut ke dalam rencana pengembangan e-government secara
menyeluruh. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian khusus adalah: a. Arah dan
sasaran penggunaan anggaran pemerintah untuk menstimulasi pencapaian tujuan strategis e-
government. b. Prinsip-prinsip dan kriteria pembiayaan yang harus diterapkan agar
pelaksanaan strategi pengembangan e-government dapat berjalan dengan baik. c. Kerangka
alokasi anggaran pemerintah untuk pengembangan e-government. d. Ketentuan dan
persyaratan pembiayaan proyek e-government. Keterkaitan aspek-aspek tersebut membentuk
kerangka kebijakan anggaran pengembangan e-government seperti diuraikan pada Lampiran
IV.
27. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan dalam negeri berkewajiban
untuk memfasilitasi koordinasi antar pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
28. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut di atas harus berorientasi pada beberapa prinsip
sebagai berikut :
a. Untuk meningkatkan kemampuan menghadapi semua bentuk perubahan yang tengah
kita alami atau yang mengelilingi kehidupan bangsa, pemerintah pusat Menteri
Komunikasi dan Informasi juga berkewajiban untuk mengkoordinasi-kan pelaksanaan
pengembangan e-government serta melaporkan kemajuan dan permasalahan-
permasalahannya dan daerah harus dapat berfungsi secara efektif sesuai dengan
kewenangannya masing-masing dalam suatu jaringan interaksi yang responsif, andal
dan terpercaya.
b. Dengan demikian semua instansi harus dilibatkan di dalam penyusunan kebijakan,
peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, panduan yang diperlukan, sesuai
dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki.
c. Pelaksanaan kegiatan di atas merupakan titik tolak untuk melonggarkan sekat-sekat
birokrasi yang merupakan persyaratan mutlak bagi pembentukan tata pamong yang baik.
d. Pengikutsertaan dunia usaha yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang
bermanfaat bagi perkembangan e-government dapat mempercepat pencapaian tujuan
strategis pengembangan e-government.








Lampiran 1/ 1 - 2
Hal – L1-13

LAMPIRAN II
INSTRUKSI PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TANGGAL 9 JUNI 2003
KERANGKA ARSITEKTUR E-GOVERNMENT
Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi
elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan e-
government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur di bawah ini.

Kerangka arsitektur itu terdiri dari empat lapis struktur, yakni:
Akses --- yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang
dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik.
Portal Pelayanan Publik --- yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang
mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dukumen elektronik di
sejumlah instansi yang terkait.
Organisasi Pengelolaan & Pengolahan Informasi --- yaitu organisasi pendukung (back-office )
yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
Infrastruktur dan aplikasi dasar --- yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras
dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi,
dan penyaluran informasi. baik antar back-office, antar Portal Pelayanan Publik dengan back-
office, maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, secara andal, aman,
dan terpercaya.
Struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses
kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan pemapanan
peraturan dan perundang-undangan. Lampiran 1/ 1 - 2
Hal – L1-14

LAMPIRAN III
INSTRUKSI PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TANGGAL 9 JUNI 2003
KERANGKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Agar pelaksanaan kebijakan pengembangan e-government dapat dilaksanakan secara sistematik
dan terpadu, penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan
panduan yang diperlukan harus konsisten dan saling mendukung. Oleh karena itu perumusannya
perlu mengacu pada kerangka yang utuh, serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan
pembentukan pelayanan publik dan penguatan jaringan pengelolaan dan pengolahan informasi
yang andal dan terpercaya. Seperti digambarkan di bawah ini, kerangka tersebut mengkaitkan
semua kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan sehingga
terbentuk landasan untuk mendorong pembentukan kepemerintahan yang baik.
Pengembangan Pelayanan Publik
Melalui Jaringan Komunikasi dan Informasi

Sistem Manajemen & Kelembagaan Back Office

Lampiran 1/ 1 - 2
Hal – L1-15
LAMPIRAN IV
INSTRUKSI PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TANGGAL 9 JUNI 2003
KERANGKA KEBIJAKAN ANGGARAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pengembangan e-government memiliki lingkup kegiatan yang luas dan memerlukan investasi
dan pembiayaan yang besar. Sementara itu ketersediaan anggaran pemerintah sangat terbatas
dan masih harus dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segera
diselesaikan. Oleh karena itu pengalokasian anggaran untuk pengembangan e-government
harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar anggaran yang terbatas itu dapat
dimanfaatkan secara efisien dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan
tata-pamong yang baik. Dengan demikian diperlukan siklus perencanaan, pengalokasian,
pemanfaatan, dan pengevaluasian anggaran pengembangan e-government yang baik, sehingga
pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan strategis e-government dapat berjalan secara
efektif.
Kesenjangan yang lebar antara besarnya kebutuhan anggaran dengan keterbatasan anggaran
yang dapat disediakan akan menimbulkan pengalokasian anggaran yang buruk apabila arah dan
prioritas penggunaan anggaran tidak terdefinisi dengan baik, proses pengalokasian anggaran
tidak sistematik, dan praktek penganggaran yang tidak transparan karena lemahnya persyaratan
kelayakan pembiayaan. Untuk menghindarkan pemborosan anggaran yang merupakan uang
pembayar pajak, perlu dikembangkan kerangka perencanaan dan pengalokasian anggaran
seperti tampak pada diagram di bawah

Lampiran 1/ 2 - 2
L-2 - 1
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk
telekomunikasi, media dan informatika (Telematika) secara global akan
membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam
melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspel kemudahan dan
kecepatan dalam pertukaran akses informasi;
b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan Telematika tersebut merupakan
peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk
mempersatukan bangsa dan pemberdayaan masyarakat menuju suksesnya
pembangunan nasional yang berkesinambungan;
c. bahwa upaya optimalisasi pemanfaatan Telematika untuk pemberdayaan
masyarakat dan sebagai alat pemersatu bangsa, diperlukan komitmen yang kuat
dari seluruh jajaran aparatur pemerintah dan pihak-pihak lain pengguna
Telematika untuk melaksanakan, memanfaatkan, mengembangkan serta
mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dalam pembangunan Telematika;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka
pengembangan pembangunan Telematika Indonesia, dipandang perlu
mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pengembangan dan Pendayagunaan
Telematika di Indonesia.
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Pertama Tahun 1999, dan Perubahan Kedua tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan nasional
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika
Indonesia.
MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri;
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Lampiran 1/ 2 - 2
L-2 - 2
6. Jaksa Agung Indonesia;
7. Gubernur;
8. Bupati/Walikota.
Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan lebih lanjut pengembangan dan pendayagunaan
Telematika dengan berpedoman pada Kerangka kebijakan
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia
sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Memfasilitasi kepada masyarakat untuk turut serta dalam
pengembangan dan pendayagunaan Telematika.

KETIGA : Kegiatan pengembangan dan pendayagunaan Telematika sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA, dilaksanakan
dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia
(TKTI) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun
2000.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
dan melaporkan setiap tahap kegiatan pelaksanaannya kepada
Presiden.
Instruksi Presiden ini mulau berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,
ttd.
Edy Sudibyo
Lampiran 1/ 2 - 2
L-2 - 3
LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2001
TANGGAL 24 APRIL 2001
KERANGKA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN
PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA
Pendahuluan
Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat
sebagai teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi
global telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis dilaksanakan di industri, perdagangan,
dan pemerintah. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat
informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untul terlibat
secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan
kesejahteraan bangsa.
Berbagai keadaan menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mendayagunakan
potensi teknologi telematika secara baik, dan oleh karena itu Indonesia terancam digital
divide yang semakin tertinggal terhadap negara-negara maju. Kesenjangan prasarana dan
sarana telematika antara kota dan pedesaan, juga memperlebar jurang perbedaan sehingga
terjadi pula digital devide di dalam negara kita sendiri.
Indonesia perlu melakukan terobosan agar dapat secara efektif mempercepat
pendayagunaan teknologi telematika yang potensinya sangat besar itu, untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempererat persatuan bangsa sebagai landasan
yang kokoh bagi pembangunan secara berkelanjutan. Di dalam hal ini pemerintah perlu
secara proaktif dan dengan komitmen yang tinggi membangun kesadaran politik dan
menumbuhkan komitmen nasional, membentuk lingkungan bisnis yang kompetitif, serta
meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mempercepat pengembangan dan
pendayagunaan teknologi telematika secara sistematik.
Indonesia perlu menyambut komitmen dan inisiatif berbagai lembaga internasional,
kelompok negara, atau negara-negara lain secara sendiri-sendiri dalam meningkatkan
kerja sama yang lebih erat dalam penyediaan sumber daya pembiayaan, dukungan teknis,
dan sumber daya lain untuk membantu Indonesia sebagai negara berkembang mengatasi
digital divide.
Dengan kenyataan tersebut, pemerintah dengan ini menyatakan komitmen untuk
melaksanakan kebijakan serta melakukan langkah-langkah dalam bentuk program aksi
yang dapat secara nyata mengatasi digital divide, dengan arah pengembangan sebagai
yang dimaksud dalam isi kerangka kebijakan ini.
Telematika untuk Mempersatukan Bangsa dan Memberdayakan Rakyat Lampiran 1/ 2 - 2
L-2 - 4
1. Indonesia pada saat ini tengah dalam masa transisi menuju negara demokrasi
dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dalam negara kesatuan dan
persatuan bangsa yang kukuh. Untuk mempercepat proses demokrasi dalam
kesatuan dan persatuan tersebut, Indonesia harus mampu mendayagunakan
potensi teknologi telematika untuk keperluan:
o meniadakan hambatan pertukaran informasi antar masyarakat dan antar
wilayah negara, karena hanya dengan demikian berbagai bentuk
kesenjangan yang mengancam kesatuan bangsa dapat teratasi secara
bertahap;
o memberikan kesempatan yang sama serta meningkatkan ketersediaan
informasi dan pelayanan publik yang diperlukan untuk memperbaiki
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memperluas
jangkauannya agar dapat mencapai seluruh wilayah negara;
o memperbesar kesempatan bagi usaha kecil dan menengah untuk
berkembang karena dengan teknologi telematika mampu memanfaatkan
pasar yang lebih luas;
o meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kemampuan inovasi dalam
sektor produksi, serta memperlancar rantai distribusi, agar daya saing
ekonomi nasional dalam persaingan global dapat diperkuat;
o meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pelayanan publik
serta memperlancar interaksi antar lembaga-lembaga pemerintah, baik
pada tingkat pusat maupun daerah, sebagai landasan untuk membentuk
kepemrintahan yang efektif, bersih, dan berorientasi pada kepentingan
rakyat.
Telematika dalam Masyarakat dan untuk Masyarakat
2. Penggunaan teknologi telematika dan aliran informasi harus selalu ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberantasan
kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, teknologi telematika juga harus diarahkan untuk menjembatani
kesenjangan politik dan budaya, serta meningkatkan keharmonisan di kalangan
masyarakat.
3. Namun pada kenyataannya, dalam kondisi pasar yang sangat efisien pun banyak
kelompok sosial dan wilayah di Indonesia yangtidak terjanagkau oleh jaringan
informasi komersial. tanpa berbagai bentuk intervensi, ancaman digital divide
antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan serta antara "yang mempunyai" dan
"yang tidak mempunyai" akses ke jaringan informasi, akan semakin nyata. Untuk
mengatasi kendala tersebut pemerintah, baik pusat maupun daearah, harus
mengembangkan pola kemitraan dan kerjasama dengan sektor swasta untuk
memaksimalkan pendayagunaan jaringan dunia usaha nasional yang tersebar di
seluruh wilayah negara, serta menerapkan berbagai kebijakan yang secara
langsung atau tidak langsung dapat mengatasi kesenjangan antara kepentingan
ekonomi dengan kepentingan menyediakan pelayanan yang layak bagi semua
masyarakat. Lampiran 1/ 2 - 2
L-2 - 5
4. Wartel dan Warnet memainkan peranan penting dalam mengurangi digital divide.
Warung Telekomunikasi dan Warung Internet ini secara berkelanjutan
memperluas jangkauan pelayanan telepon dan internet, baik di daerah kota
maupun desa, bagi pelanggan yang tidak memiliki akses sendiri di tempat tinggal
atau di tempat kerjanya. Oleh karena itu langkah-langkah lebih lanjut untuk
mendorong pertumbuhan Wartel dan Warnet, yang dikaitkan dengan upaya
memperluas jangkauan dan kandungan informasi pelayanan publik, memperluas
pelayanan kesehatan dan pendidikan, mengembangkan sentra-sentra pelayanan
masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta menyediakan layanan e-commerce bagi
usaha kecil dan menengah, sangat diperlukan. Dengan demikian akan terbentuk
Balai-balai Informasi Masyarakat (BIM) sesuai dengan konsep Community Tele
Center (CTC) yang dinilai masyarakat dunia sebagai salah satu cara yang patut
dikembangkan untuk mengatasi digital divide. Untuk melayani lokasi-lokasi yang
tidak terjangkau oleh Wartel dan Warnet, pemerintah akan mengembangkan
berbagai program serta insentif agar BIM atau CTC dapat tumbuh dan
berkembang juga di daerah tersebut.
5. Sektor swasta harus berperan aktif dalam penyediaan informasi serta
mengembangkan berbagai aplikasi yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena
itu, pemerintah akan berupaya untuk mendorong perkembangan industri
information content dan aplikasi. Pendayagunaan perangkat lunak open sources
perlu mendapatkan perhatian khusus.
6. Di pihak lain, pendayagunaan teknologi telematika sering terhambat oleh
kemampuan masyarakat menggunakannya, di mana bahasa seringkali merupakan
salah satu faktor penghambat. Agar difusi teknologi telematika dapat dipercepat
dan diperluas, maka di samping berbagai upaya mendorong masyarakat luas
untuk menyiapkan diri serta meningkatkan kemampuan mendayagunakan
teknologi telematika, pemerintah akan memberikan perhatian khusus bagi
berkembangnya standard dan piranti antar muka berbasis bahasa Indonesia untuk
mempermudah penggunaan produk teknologi telematika penduduk yang tidak
mampu berbahsa asing.
Infrastruktur Informasi Nasional
7. Infrastruktur jaringan informasi tidka saja diperlukan oleh masyarakat untuk
mengakses dan mendistribusikan informasi, baik di dalam negeri maupun global,
namun telah menjadi infrastruktur ekonomi yang sangat penting. Untuk dapat
memanfaatkan teknologi telematika yang berkembang dengan cepat, Indonesia
harus mengatasi tantangan moderenisasi dan perluasan infrastruktur informasi
nasional. Dunia usaha merupakan pendorong perkembangan infrastruktur
informasi nasional yang sangat penting, baik untuk menggalang investasi untuk
membangun infrastruktur tersebut maupun untuk mengembangkan berbagai
inovasi yang diperlukan bagi peningkatan kinerja jaringan informasi.
8. Indonesia akan terus menerus menumbuhkan pasar yang kompetitif bagi bisnis
telematika agar sektor swasta dapat berkembang secara efisien, serta
memantapkan strategi dan inisiatif untuk mendorong partisipasi internasional
dalam perluasan dan peningkatan kualitas jaringan informasi. Indonesia juga Lampiran 1/ 2 - 2
L-2 - 6
harus memanfaatkan peningkatan skala ekonomi dan kemampuan teknologi yang
terbentuk, untuk menstimulasi pertumbuhan industri jasa dan industri yang
menhasilkan produk telematika.
9. Pemerintah pada dasarnya akan lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator.
Dalam hubungan ini pemerintah akan secara terarah mengembangkan berbagai
benuk kerjasama dan kemitraan dengan sektor swasta nasional, serta menyediakan
fasilitasi dan insentif agar sektor swasta dapat berperan secara maksimal.
Pemerintah pusat dan daerah dalam batas-batas kemampuannya harus
mempertimbangkan adanya sistem pendanaan yang cerdik dan kreatif untuk
secara langsung atau tidak langsung mendorong perkembangan layanan jaringan
informasi bagi usaha kecil menengah serta bagi masyarakat di daerah pedesaan,
yang tidak dapat terlayani secara komersial.
10. Pemerintah juga akan secara proaktif berperan sebagai katalis untuk memfasilitasi
interaksi dan komunikasi antar pihak-pihak yang berkepentingan, serta
mengembangkan kolaborasi dengan pihak-pihak luar negeri untuk berbagai hal
yang menyangkut pengembangan infrastruktur informasi nasional, termasuk
menyusun legislasi dan peraturan yang dapat memberikan kepastian dan
kenyamanan bagi investasi serta kegiatan bisnis di bidang telematika.
Sektor Swsta dan Iklim Usaha
11. Perkembnagan bisnis berbasis teknologi telematika, baik dalam tingkat skala
maupun lingkupnya, menentukan laju difusi teknologi ini ke dalam kegiatan
ekonomi dan kehidupan masyarakat. Sektor swasta memainkan peran yang
penting dalam mentransformasikan teknologi telematika yang sangat potensial itu
menjadi barang dan jasa yang diperlukan.
12. Indonesia saat ini dalam proses untuk mempercepat transisi di bidang
telekomunikasi dari lingkungan usaha yang monopolistik ke lingkungan usaha
yang kompetitif. Inisiatif tersebut dilaksanakan dengan membuka kesempatan
bagi sektor swasta untuk memasuki bisnis jaringan dan jasa telekomunikasi,
termasuk penyiaran; mewwujudkan kesetaraan peran sektor swasta dengan
BUMN dalam penyelenggaraan bisnis telematika; menciptakan kebijakan dan
kerangka peraturan perundang-undangan yang trasnparan; membentuk sistem dan
lembaga regulasi yang independen; dan menyediakan insentif yang selaras dengan
persyaratan pasar untuk mempercepat perkembangan industri jasa dan jaringan
telematika serta industri produk telematika menuju kelas dunia.
13. Indonesia perlu menciptakan suatu lingkungan legislasi dan peraturan perundang-
undangan yang dapat mendorong perkembangan e-commerce dan berbagai
pemanfaatan jaringan informasi. Upaya ini mencakup perumusan produk-produk
hukum baru di bidang telematika (cyber law) yang mengatur keabsahan dokumen
elektronik, tanda tangan digital, pembayaran secara elektronik, otoritas sertifikasi,
kerahasiaan, dan keamanan pemakai layanan pemakai layanan jaringan informasi.
Di samping itu, diperlukan pula penyesuaian berbagai peraturan perundang-
undangan yang telah ada, seperti mengatur HKI, perpajakan dan bea cukai,
persaingan usaha, perlindungan konsumen, tindakan pidana, dan penyelesaian
sengketa. Pembaruan perauran perundang-udangan tersebut dibutuhkan untuk Lampiran 1/ 2 - 2
L-2 - 7
memberikan arah yang jelas, transparan, objektif, tidak diskriminatif,
proporsional, fleksibel, serta selaras dengan dunia internasional dan tidak bias
pada teknologi tertentu. Pembaruan itu juga diperlukan untuk membentuk
ketahanan dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dan kejahatan baru yang
timbul sejalan dengan perkembangan telematika.
14. Agar sumber daya telematika yang terbatas dapat eralokasi secara wajar dan
efisien serta melindungi kepentingan masyarakat, jangkauan pembaharuan sistem
peraturan dan perundang-undangan di bidang telematika harus mengarah menuju
terbentuknya sistem yang bebas dari kepentingan sepihak. Untuk itu akan
diadakan tinjauan ulang, penyesuaian, dan restrukturisasi terhadap lembaga-
lembaga regulasi agar dapat diberdayakan serta terbebas dari semua bentuk
konflik kepentingan, termasuk perlakukan khusus dan berbagai kepentingan
BUMN yang dapat menghambat kompetisi.
15. Pemerintah bertekad dengan berbagai cara menciptakan serta terus menerus
memelihara dan meningkatkan lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif,
agar sektor swasta dapat berkembang untuk mendorong penyebaran teknologi
telematika di dalam negeri secara meluas sampai kesemua kabupaten, kecamatan,
dan desa, serta mempenetrasi pasar luar negeri.
Peningkatan kapasitas dan Teknologi
16. Pada saat ini pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat
dilaksanakan tanpa kemajuan teknologi dan penerapannya. Pemerintah dan sektor
swasta perlu meningkatkan dukungan bagi pembentukan dan penyebaran
kemampuan iptek melalui program pendidikan dan penelitian pengembangan,
serta aplikasinya ke dalam dunia usaha secara luas.
17. Pemerintah dalam perannya sebagai katalis dalam memfasilitasi komunikasi dan
membangun konsensus antar apihak-pihak yang berkepentingan, menyadari
pentingnya potensi pendayagunaan teknologi telematika untuk memperluas
jangkauan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah bersama-sama
dengan pihak-pihak terkait akan melaksanakan dan mendorong partisipasi sektor
swasta dalam mengembangkan program-program belajar jarak jauh, serta
memanfaatkan tawaran kerjasama internasional bagi keperluan peningkatan
kemampuan teknis dan pembelajaran berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
18. Introduksi teknologi telematika dan pemanfaatannya sangat penting, dan harus
dimulai pada usia sedini mungkin, tanpa diskriminasi dan mencakup semua
jenjang dan jenis pendidikan, sehingga telematika menjadi bagian yang penting
dalam sistem pendidikan. Kurikulum sekolah dan perguruan tinggi akan
disesuaikan decara bertahap mulai dari perguruan tinggi dan sekolah menengah.
19. Penelitian pengembangan oleh sektor swasta merupakan faktor yang sangat
penting dalam memperkuat rantai pertambahan nilai produksi yang melandasi
daya saing ekonomi nasional; namun hal ini tidak berarti berkurangnya peranan
kegiatan penelitian pengembangan yang dibiayai oleh pemerintah. Oleh karena
itu, pemerintah dan sektor swasta harus bekerjasama secara erat dan saling
menunjang dalam membiayai penelitian pengembangan, baik untuk mengatasi Lampiran 1/ 2 - 2
L-2 - 8
permasalahan kekinian maupun untuk meningkatkan pencapaian sasaran jangka
panjang.
20. Pemerintah melalui kebijakan iptek harus dapat memotivasi sektor swsta
meningkatkan kegiatan penelitian pengembangannya, serta memfasilitasi
keterkaitannya dengan kapasitas iptek yang ada di perguruan tinggi dan lembaga
penelitian. Kebijakan tersebut juga akan diarahkan untuk mendorong tumbuhnya
industri-industri pemula berbasis teknologi di bidang telematika.
Government On-line
21. Penerapan jaringan informasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara
terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai good governance
dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntablitas, dan partisipasi masyarakat
dalam berbagai kegiatan kepemerintahan guna antara lain memperbaiki pelayanan
publik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah, serta mengurangi
berbagai kemungkinan kebocoran anggaran.
22. Agar pemerintah dapat meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah
serta dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secara
efektif dan trasnparan, diperlukan kerangka arsitektur dan platform yang
kompatibel bagi semua departemen dan lembaga pemerintah, serta penerapan
standardisasi bagi berbagai hal yang terkait dengan penggunaan teknologi
telematika secara luas. Beberapa yang akan dilaksanakan termasuk
pengembangan G-online backbone bagi kepentingan semua instansi pemerintah
dan penyediaan layanan masyarakat, memperbaharui kerangka peraturan dan
prosedur transaksi di lingkungan pemerintah, serta membangun komitmen dan
kesepakatan untuk memperlancar pertukaran dan penggunaan informasi antar
instansi pemerintah.
23. Untuk keperluan itu pemerintah akan meningkatkan kesadaran dan kesiapan
penggunaan kemajuan teknologi telematika untuk mengimplementasikan
government on-line secara efektif, serta mengintensifkan pendidikan dan
pelatihan teknologi telematika untuk meningkatkan keahlian pegawai negeri di
semua tingkatan.
Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI)
24. TKTI mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan memelopori
program aksi dan inisiatif untuk meningkatkan perkembangan dan pendayagunaan
teknologi telematika di Indonesia, serta memfasilitasi dan memantau
pelaksanaannya. Agar program aksi dan inisiatif tersebut dapat dilaksanakan
secara efektif, TKTI akan mengkoordinasikan interaksi antar instansi pemerintah
terkait, baik di pusat maupun daerah, agar pelaksanaan tugas dan fungsinya
masing-masing dapat saling tunjang menunjang serta terpadu. TKTI juga akan
berupaya mendorong keikutsertaan sektor swastaa secara maksimal.
25. Untuk keperluan itu, TKTI juga akan memperkuat kemampuan menggalang
sumber daya yang adadi Indonesia guna mendukung keberhasilan pelaksanaan
semua arah pengembangan dan pendayagunaan teknologi telematika seperti yang Lampiran 1/ 2 - 2
L-2 - 9
tercakup di dalam dokumen ini, melaksanakan forum untuk membangun
konsensus antar pihak-pihak terkait di sektor pemerintah dan swasta, serta
mengakses pengalaman internasional dalam mengembangkan sistem infrastruktur
informasi nasional. TKTI akan mengakses kemungkinan untuk bekerjasama
dengan berbagai lembaga internasional dan regional, untuk memperoleh
masukan-masukan strategis di bidang kebijakan dan peraturan perundang-
undangan, mengembangkan sejumlah proyek percontohan untuk menstimulasi
perkembangan telematika di Indonesia, serta mendapatkan dukungan teknis,
pembiayaan, dan dukungan lainnya secara terpadu.



SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER
Bagi kebanyakan orang, istilah sistem menimbulkan gambaran mental tentang komputer dan program. Kenyataanya, istilah ini memiliki makna yang lebih luas.
Tanpa memperhatikan asal usulnya, sebuah sistem memiliki beberapa elemen yang sama. Yaitu Sebuah sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (interrelated) atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (commom purpose) (James A. Hall, 2001: 5).
Menurut Mulyadi (1999) didefinisikan sebagai kelompok unsur yang erat berhubungan satu sama lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.
Sedangkan Walkinson (1999) menguraikan sistem dengan sebuah kerangka (framework) yang terintegrasi satu atau beberapa tujuan. Sistem akan mengkoordinasikan sumber daya yang diperlukan untuk mengolah memasukkan menjadi keluaran atau hasil.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri atas beberapa unsur yang disebut subsistem, yang saling berhubungan dengan yang lain agar suatu sistem dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Hubungan antara subsistem ini berupa komunikasi informasi yang relevan sehingga secara bersama-sama dapat mencapai tujuan sistem.
Tujuan sistem secara keseluruhan dapat tercapai apabila setiap subsistem dapat mencapai tujuan operasionalnya masing-masing.
Informasi adalah data yang diproses lebih jauh sehingga mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai “nilai pengaruh” atas tindakan-tindakan, keputusan-keputusan sekarang atau masa yang akan datang (Davis dan Olson,1985).
John Burch dan Gary Grudnitsky (1986) mendefinisikan informasi sebagai berikut: informasi adalah data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan.
Menurut George H. Bodnar (1980): informasi adalah data yang berguna.
Barry E. Cushing (1974): informasi menunjukkan hasil dari pengolahan data yang diorganisasikan dan berguna kepada orang yang menerimanya.
Dapat di ambil kesimpulan bahwa informasi adalah:
1. Data yang diolah
2. Menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya
3. Menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) dan kesatuan nyata (fact dan entity)
4. Digunakan untuk pengambilan keputusan Kualitas informasi dapat berpengaruh terhadap kemampuan pengambilan keputusan untuk menggunakan substansi informasi dalam pembuatan keputusan yang tepat. Kualitas informasi meliputi unsur:
• Relevan: informasi yang relevan berkaitan dengan sejauh mana informasi dapat membuat perbedaan untuk alternatif pengambilan keputusan.
• Akurat: keakuratan informasi berkaitan dengan ketepatan dan keandalan informasi tersebut, sehingga informasi yang akurat berarti bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan pemakai informasi.
• Tepat waktu: ketepatan waktu sebuah informasi berhubungan dengan kapan informasi tersebut tersedia.
• Ringkas: keringkasan sebuah informasi berarti informasi tersebut sudah digolongkan dan disajikan dalam format yang tidak terlalu detail.
• Kejelasan: informasi yang jelas menunjukkan tingkat kemampuan informasi untuk dapat dimengerti oleh pemakainya.
• Dapat diukur (quantify ability): berhubungan dengan konsep pengukuran informasi–informasi yang dapat diukur akan menambah nilai informasi tersebut.
• Konsisten: konsistensi sebuah informasi berhubungan dengan kemampuan informasi untuk dibandingkan dengan informasi sejenis dengan waktu yang berbeda.
Perubahan-perubahan Akibat Komputerisasi
Dengan diterapkannya sistem komputerisasi pada sebuah sistem , maka akan terjadi beberapa perubahan-perubahan. Kalau penerapan komputer sudah penuh (fully computerized) dan cara manual sudah betul-betul ditinggalkan, maka perubahan-perubahan yang terjadi cukup dramatis, yaitu :
1. Perubahan Terhadap Struktur Organisasi
Pada perusahaan yang besar, penerapan komputer akan menimbulkan suatu departemen yang baru, yaitu departemen pengolahan data elektronik atau departemen sistem informasi.
Penerapan komputer juga dapat membawa perubahan dari struktur organisasi desentralisasi menjadi sentralisasi. Dengan komputer dan alat-alat komunikasi, maka dapat dilakukan pengiriman data dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sehingga data dapat dipusatkan di satu tempat untuk diolah.
Perubahan Terhadap Simpanan Data
Pada sistem manual data dicatat di jurnal dan ledger (buku besar dan buku pembantu). Pada sistem komputer, data disimpan di file dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin (machine readable form) seperti misalnya disk magnetik atau pita magnetik dan tidak terbaca oleh mata manusia biasa.
Perubahan Pemrosesan Volume Data Besar yang Rutin
Perubahan ini mempunyai pengaruh yang cukup besar, karena komputer dapat beroperasi dengan lebih cepat, lebih tepat dan tidak mengenal lelah. Kalau manusia lelah, maka cenderung akan membuat kesalahan, karena mentalnya melemah (mental fatique). Sedang komputer tidak mempunyai mental, hanya mempunyai metal, sehingga hanya salah kalau komponenya saja yang rusak (metal fatique).
Perubahan Terhadap Ketersediaan Informasi
Perubahan ini mempunyai pengaruh yang cukup besar karena komputer dapat menyediakan informasi pada saat yang dibutuhkan
Perubahan dalam Pengendalian Intern
Dengan diterapkannya komputer, maka pengendalian intern akan mengalami perubahan.
End-User Computing
End-user computing yang disingkat dengan EUC adalah Pengguna komputer secara langsung oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan computer based solution dengan cepat (Horrison dan Rainer, 1992) Pemanfaatan komputer oleh pemakai (Bodnar, 1996). Raymond (1996) end-user computing adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem oleh pemakai akhir. Pemakai akhir menurut John F. Rockart dan Lauren S. Flannery (1983) dikelompokkan menjadi empat golongan berdasarkan kemampuan komputer mereka, antara lain:
1. Pemakai Akhir Tingkat Menu (menu-level-end-user)
Sebagai pemakai akhir tidak mampu menciptakan perangkat lunak mereka sendiri, tetapi dapat berkomunikasi dengan perangkat lunak jadi (prewritten software) dengan menggunakan menu-menu yang ditawarkan, seperti yang ditampilkan oleh perangkat lunak berbasis windows.
2. Pemakai Akhir Tingkat Perintah (command-level-end-user)
Sebagai pemakai akhir mempunyai kemampuan menggunakan perangkat lunak jadi yang lebih dari sekedar menu-menu. Para pemakai akkhir ini dapat menggunakan bahasa perintah dari perangkat lunak untuk melaksanakan operasi aritmatika dan logika pada data.
3. Pemakai Akhir Tingkat Programer (end-user programmer)
Sebagai pemakai akhir menggunakan bahasapemrosesan seperti HTML (Hyper Text Markup Language), Visual Basic, Java Script, serta mengembangkan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka sendiri.
4. Personil Pendukung Fungsional (functional support personnel)
Di sejumlah perusahaan, spesialis informasi adalah anggota unit-unit fungsional dan bukannya di unit jasa informasi. Personil pendukung fungsional ini adalah spesialis informasi dalam arti sesungguhnya, tetapi mereka berdedikasi pada area pemakai tertentu dan melapor pada manajer fungsional mereka.
Faktor Personality
Faktor personality meliputi computer anxiety, computer attitudes, dan math anxiety. Personality disini merefleksikan perasaan individu mengenai komputer dan
penggunaannya (Igbaria dan Pasuraman, 1989). Horrison dan Rainer (1992) membaginya menjadi beberapa tipe keinginan dan sikap yang meliputi:
1. Computer Anxiety
Computer anxiety menunjukkan kecederungan seseorang untuk menjadi susah, khawatir atau ketakutan mengenai penggunaan komputer dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang (Igbaria, 1998). Horrison dan Rainer (1992) mengatakan terdapat dua sikap yang berhubungan dengan computer anxiety yaitu fear dan anticipation. Sebenarnya computer anxiety menunjukkan suatu tipe stress tertentu, karena computer anxiety itu berasosiasi dalam menggunakan komputer dan penolakan terhadap mesin.
2. Computer Attitudes
Pendapat Fishbeir (1967) dalam Roseno (2002) mendefinisikan “attitudes is a mental and state of readiness, organized trough experience exerting a directive or dynamic influence upon the individual’s respones to all objects and situation which related”.
artinya bahwa sikap merupakan suatu mental dan pengetahuan perasaan yang diperoleh melalui pengalaman yang kadang mendorong adanya respon individual terhadap suatu obyek atau situasi yang berkaitan. Computer attitudes menunjukkan reaksi atau penilaian seseorang terhadap komputer berdasarkan kesenangan atau ketidaksenangannya terhadap komputer. Dengan kata lain secara umum computer attitudes menunjukkan perasaan kesenangan atau ketidaksenangan seseorang terhadap beberapa obyek stimulus (Horrison dan Rainer, 1992), menunjukkan bahwa ada tiga hal atau sikap yang terkait dengan computer attitudes yaitu pessimism, optimism, dan intimidation.
3. Math Anxiety
Math anxiety merupakan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang berhubungan secara khusus dengan matematika (Trisnawati dan Permatasari, 2000). Howard (1986) menemukan suatu hubungan positif antara math performance dengan sikap terhadap komputer. Penelitian lain mengemukakan bahwa math anxiety mempunyai pengaruh langsung dengan computer anxiety dan pengaruh tidak langsung dengan computer attitudes (Igbaria, 1992)
Read More..

About Me

Foto Saya
Belajar dari kesalahan, mengendalikan diri dan menerima kekurangan orang lain adalah hal besar yang perlu dipelajari. Teruslah Berkarya dan Anggap Suatu Masalah Sebuah Seni Kehidupan. Djanggan Cahya Buana, 21 Desember.

Artikel

Berpikir dan Berjiwa Besar Percaya Anda dapat berhasil, Keberhasilan seseorang ditentukan oleh besarnya cara berpikir seseorang, Keraguan, ketidakpercayaan, keinginan bawah sadar untuk gagal, perasaan tidak benar-benar ingin berhasil, bertanggung jawab atas sebagian besar kegagalan. Berpikir ragu maka Anda gagal. Berpikir menang maka Anda berhasil. Kepercayaan diri berhubungan dengan rasa berharga dalam diri manusia. Setiap orang adalah produk dari pikirannya. Percayalah akan hal-hal yang besar. Langkah pertama (dasar) menuju keberhasilan adalah percayalah kepada diri sendiri, percayalah bahwa Anda dapat berhasil.

Share It